Senin, 23 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Megaproyek Campaka Penyulut Gejolak Masyarakat

Wakil Rakyat: Jangan-jangan Bukan Demi Kebutuhan Masyarakat, Ini Harus Dikaji Ulang

Nuki Nugraha

Rabu, 04 April 2018 - 02:19 WIB

Foto: Ilustrasi Karikatur/Nandang S/BC
Foto: Ilustrasi Karikatur/Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - RENCANA pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Desa Cidadap, Kecamatan Campaka yang digagas Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar terus medapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat Cianjur. 

Beberapa kali, proyek ‘keukeuh’ yang merupakan Megaproyek Campaka (MPC) orang nomor satu di Cianjur itu menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Bahkan hingga memicu terjadinya gelombang aksi unjuk rasa dari para aktivis, yang menentang keras kebijakan bupati karena dinilai telah melabrak aturan dan perundang-undangan.

Selain meminta pertanggungjawaban kepada para wakil rakyat di DPRD Cianjur yang diduga kuat turut memuluskan keinginan bupati, para aktivis juga melaporkan persoalan MPC ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terindikasi adanya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian uang Negara.

Menyikapi gejolak masyarakat tersebut, sejumlah angota DPRD Cianjur yang dimintai tanggapannya cenderung menyimpulkan untuk mepertimbangkan kembali pelaksanaan MPC.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wilman Singawinata berpendapat, pelaksanaan MPC perlu dievaluasi dan dilakukan pembahasaan lagi. "Saran saya baiknyan MPC ini dievaluasi lagi, walaupun katanya ada kajiannya. Tinggal kita evaluasi, apakah kajiannya tersebut betul atau tidak?" ujar Wilman saat ditemui Berita Cianjur di Gedung DPRD Cianjur, Selasa (3/4/2018)

Pihaknya menilai, dengan adanya gejolak masyarakat, hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan pada pelaksanaan proyek atau ada yang tidak benar dalam prosesnya.

"Kalau langkah atau tahapan pelaksanannya benar, sesuai dengan hasil kajian dan tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan berlaku, pastinya tidak akan menimbulkan gejolak seperti sekarang ini," jelasnya

Menurutnya, Pemkab Cianjur harus tahu alasannya kenapa MPC menjadi pemicu gejolak masyarakat. Jadi jelasnya, apabila pembangunan di Campaka itu memang benar keinginan masyarakat, khususnya masyarakat Cianjur di wilayah selatan, seharusnya disambut positif.

"Pemerintah harus tahu apa sebenarnya pemicu gejolak tersebut. Soalnya yang saya lihat toh respon dari masyarakat Cianjur selatan terhadap pemindahan ini biasa-biasa saja, karena faktanya keinginan mereka itu adalah pemekaran. Makanya ini perlu dibahas ulang mumpung MPC belum dilaksanaakan menyeluruh, kendati di lapangan memang sudah ada beberapa bangunan," beber Wilman.

Wilman mengungkapkan, alurnya setiap proyek pemerintah itu harus mengacu atas kebutuhan masyarakat. Pertanyaannya, sambung dia, apakah pemindahan ini memang merupakan kebutuhan masyarakat?

"Tinggal dilihat lagi, kalau itu memang dibutuhkan masyarakat, tentu akan ada dukungan. Tapi kalau ada gejolak, jangan-jangan MPC ini bukan demi kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Cianjur, Andri Suryadinata. Menurutnya, jika MPC sesuai dengan prosedur alias ditempuh dengan baik secara kajian dan sesuai aturan berlaku, tentu tidak akan menimbulkan gejolak.

"Kalau sedari awal prosedurnya ditempuh dengan baik ya tidak akan ada gejolak Kang," kata Andri saat ditemui di ruang kerjanya.

Salah satu hal yang jadi pertimbangan legislator asal Gerindra itu, yakni terkait adanya penilaian dari BMKG yang menyebutkan daerah Campaka masuk dalam kawasan rawan bencana (zona merah, red).

Menurutnya, apabila di lokasi yang sekarang ini memang layak dan diperbolehkan untuk dilaksanakan pembangunan, tentunya MPC bisa direalisasikan. Tetapi sebaliknya, jika tidak diperbolehkan, alangkah baiknya pembangunan tersebut tidak dilaksanakan.

"Kalau memang tidak diperbolehkan ya alangkah baiknya tidak jadi dilakukan pembangunan, daripada nantinya malah berakibat fatal," imbuhnya.

Ia menegaskan, pihak provinsi sepertinya tidak akan gegabah mengeluarkan informasi jika di Campaka masuk dalam kawasan rawan bencana, baik dari hasil kajian akademis maupun ahli geologi.

"Intinya kalau itu memang berada di zona merah, baiknya rencana MPC agar tidak diteruskan. Kejadian longsor sekarang ini bukan sekadar wacana tapi memang fakta, nah seharusnya kejadian ini bisa jadi cerminan," jelasnya.

Ya, penilaian para wakil rakyat yang menyebutkan Megaproyek Campaka menjadi pemicu gejolak masyarakat, memang benar-benar terjadi. Sejumlah aksi protes dari masyarakat terus bermunculan.

“Akhir-akhir ini Cianjur memang menjadi gaduh, banyak sekali aksi unjuk rasa. Ini sebagai bukti bahwa banyak kebijakan bupati yang meresahkan warga Cianjur, khususnya terkait Megaproyek Campaka. Bupati Cianjur tak bisa diam terus, harus segera berbenah dan bertanggung jawab,“ ucap Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan.

Seperti diketahui, belum lama ini, masyarakat Cianjur selatan melakukan unjuk rasa menuntut pemekaran. Bahkan jauh sebelumnya dengan waktu yang berbeda, sejumlah organisasi kemasyarakatan menggelar aksi dan melaporkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar ke Presiden, KPK, BPK, Ombudsman, DPR RI dan ICW.

Seperti halnya aksi yang terjadi pada Kamis (22/3/2018) lalu, warga yang tergabung dalam Aliansi Ulama (Asma) Cianjur mendatangi KPK. Tak hanya sekadar aksi unjuk rasa karena menilai banyak aturan yang dilanggar, pada kesempatan itu mereka juga melaporkan indikasi korupsi Bupati Cianjur senilai Rp31 M tersebut.

Sebelumnya lagi, yakni pada Kamis (22/2/2018), Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Cianjur Institute, Himat dan Cianjurku Nu Ngarti, melaporkan Bupati Cianjur ke Presiden Joko Widodo, KPK, ICW, BPK, DPR RI dan Ombudsman. Mereka menilai bupati arogan dan kebijakannya menyengsarakan rakyat.

Saat itu, spanduk bertuliskan “Cianjur Katalanjuran! Kebijakan Bupati Cianjur Sengsarakan Rakyat, Cianjur Miskin. #Selamatkan Cianjur. Kami Peduli Cianjur Kami Melawan Arogansi Bupati. Stop Politik Dinasti!” turut dibawa para aktivis.

“Ada sebab, ada akibat. Aksi-aksi tersebut membuktikan banyak masyarakat yang tidak puas terhadap kepemimpinan bupati saat ini. Untuk Megaproyek Campaka, jangan hanya dikaji ulang, tapi usut tuntas penyelewengan dan pelanggarannya,“ pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 10 jam yang lalu

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 11 jam yang lalu

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 11 jam yang lalu

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Hari Kartini, Polwan Polres Cianjur Gelar Pengobatan dan Makan Gratis

LIMA ratusan orang dari sejumlah wilayah di Cianjur mengikuti pengobatan gratis di lingkungan Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku, Kamis (19/4/2018) pagi.

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Pengendara Opang Desak Hapus Angkutan Berbasis Online

RIBUAN pengendara ojek pangkalan (Opang) dan angkutan umum (Angkum) di Cianjur menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (19/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:52 WIB

Prediksi Harga Beras Jelang Ramadan tak Melonjak

SEJUMLAH pedagang komoditas beras di Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku memprediksi untuk harga beras tidak akan mengalami lonjakan menjelang Ramadan 1438 Hijriah mendatang.

Cianjur Euy 18/04/2018 21:55 WIB

Polwan Polres Cianjur Berikan Bantuan Bagi Adah

MEMPERINGATI Hari Kartini 2018 jajaran Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur menggelar sejumlah kegiatan sosial, di antaranya dengan menyambangi kediaman Adah, warga Kampung Mayak Empang RT 01/04, Desa…

Cianjur Euy 18/04/2018 21:55 WIB

Polres Cianjur Ciduk Tujuh Pelaku Kejahatan

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur menciduk tujuh orang pelaku kejahatan yang biasa menjalankan aksinya di wilayah hukum Cianjur. Penangkapan ketujuh pelaku itu dilakukan dalam waktu dan tempat berbeda.

Aktualita 18/04/2018 08:10 WIB

Desak Pemkab Tanggung Jawab, Garis Sebar Spanduk Banjir

BANJIR belum pernah terjadi sebelumnya di Cianjur. Masihkah kita bangga dengan dosa-dosa? Itulah tulisan dalam spanduk yang dipasang Gerakan Reformis Islam (Garis) di sejumlah lokasi banjir di kawasan…