Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

DPRD Mandul, Bupati ‘Ngibul’

Megaproyek Campaka Disebut Penyulut Gejolak Masyarakat, Ini Reaksi dan Tanggapan Aktivis

Gie

Kamis, 05 April 2018 - 08:00 WIB

foto:nuki/BC
foto:nuki/BC
A A A

Jangan Hanya Dikaji Ulang, Tapi Langsung Diproses Hukum

Beritacianjur.com - PERNYATAAN sejumlah anggota DPRD Cianjur yang menyebut Megaproyek Campaka (MPC) harus dikaji ulang karena menjadi penyulut gejolak masyarakat, ternyata menuai kritik dari sejumlah kalangan.

Direktur Institute, Ridwan Mubarok menilai, untuk kasus rencana pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka, lebih tepatnya bukan harus dikaji ulang, namun seharusnya langsung diproses secara hukum.

“Sikap DPRD untuk mengkaji ulang memang tidak salah, tapi kurang tepat saja. Harusnya jika dari awal dikaji secara mendalam oleh legislatif dan eksekutif, kasus MPC ini tidak akan mencuat,“ ujar Ridwan kepada Berita Cianjur, Rabu (4/4/2018).

Alasan Ridwan menilai seharusnya langsung diproses hukum, karena menurutnya terlalu banyak aturan yang dilabrak dalam MPC dan sudah masuk ke ranah hukum.

“Pidana umum itu tata ruang wilayah, tipikor untuk pembebasan lahan dan pembangunan gedung. Belum lagi pelanggaran moratorium pembangunan gedung pemerintah oleh bupati, sebagaimana yang diungkapkan wakil presiden tahun 2016,” jelasnya.

Aturannya, sambung Ridwan, tidak dibenarkan membangunan bangunan pemerintah selain tiga kategori bangunan, yakni poliklinik, balai pelatihan dan sekolah. Sementara MPC tidak masuk dalam ketiga kategori tersebut.

Dengan banyaknya aturan yang dilabrak, Ridwan menyebut Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar sudah melakukan pembangkangan terhadap kebijakan pusat, sekaligus pembangkangan terhadap aturan dan perundang-undangan.

“Preseden buruk itu penegakan hukum dan demokrasi di Cianjur. Bupati tak memberikan keteladanan bagi rakyat Cianjur. Tipikal bupati seperti ini namanya penguasa arogan dan wajib dilawan,“ tegasnya.

Kembali kepada soal sikap DPRD, menurut Ridwan, upaya preventif atau pencegahan oleh para wakil rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap berpotensi bermasalah di kemudian hari, seharusnya sudah dapat dideteksi dari awal kajian perencanaan.

“Bukan malah sesudah program itu dijalankan baru rame-rame mengusulkan kajian ulang. Itu namanya pahlawan kesiangan. DPRD Cianjur itu layaknya tukang stempel semata, tak lebih,“ ucapnya.

Ia menilai, wakil rakyat tak berani tegas untuk menolak program-program bupati yang berpotensi merugikan dan menyengsarakan masyarakat. Bobroknya Cianjur, lanjut dia, kini bertumpu pada lemahnya kepemimpinan bupati dan tidak jelasnya arah pembangunan. “Jadi bupatinya ngibul,  DPRD-nya mandul karena kehilangan taji di depan bupati,“ jelasnya.

Alhasil, Ridwan mengaku tak heran jika kasus MPC menjadi penyulut kegaduhan masyarakat Cianjur. Pasalnya, pembangunan MPC tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan profit yang berpotensi korupsi APBD.

Ia menambahkan, saat ini bupati dan DPRD tengah memainkan dagelan politik yang tidak mendidik publik Cianjur.

“Solusinya, seret ke meja hukum, baik bupati ataupun oknum DPRD yang bermain mata untuk menggaruk uang rakyat. Rakyat Cianjur gaduh dengan MPC ini karena bakul nasinya dicuri bupati, untuk melampiaskan hasrat pribadi mengenai relokasi pusat pemerintahan ke Campaka. Ini jelas kezaliman yang harus dilawan,“ tutupnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan berharap agar Polres Cianjur segera menuntaskan penyelidikannya, terkait dugaan adanya penyelewengan dan pelanggaran pada kasus MPC.

“Tak hanya jelas, namun indikasi pelanggarannya sudah terlalu banyak. Jadi, jangan hanya dikaji ulang, tapi usut tuntas dan tindak tegas pelanggaran pada MPC,“ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Desa Cidadap, Kecamatan Campaka yang digagas bupati terus medapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat Cianjur. 

Beberapa kali, proyek ‘keukeuh’ yang merupakan Megaproyek Campaka (MPC) orang nomor satu di Cianjur itu menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Bahkan hingga memicu terjadinya gelombang aksi unjuk rasa dari para aktivis, yang menentang keras kebijakan bupati karena dinilai telah melabrak aturan dan perundang-undangan.

Selain meminta pertanggungjawaban kepada para wakil rakyat di DPRD Cianjur yang diduga kuat turut memuluskan keinginan bupati, para aktivis juga melaporkan persoalan MPC ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terindikasi adanya tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian uang Negara.

Menyikapi gejolak masyarakat tersebut, sejumlah angota DPRD Cianjur yang dimintai tanggapannya cenderung menyimpulkan untuk mepertimbangkan kembali pelaksanaan MPC.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wilman Singawinata berpendapat, pelaksanaan MPC perlu dievaluasi dan dilakukan pembahasaan lagi. "Saran saya baiknyan MPC ini dievaluasi lagi, walaupun katanya ada kajiannya. Tinggal kita evaluasi, apakah kajiannya tersebut betul atau tidak?" ujar Wilman saat ditemui Berita Cianjur di Gedung DPRD Cianjur, Selasa (3/4/2018)

Pihaknya menilai, dengan adanya gejolak masyarakat, hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan pada pelaksanaan proyek atau ada yang tidak benar dalam prosesnya.

"Kalau langkah atau tahapan pelaksanannya benar, sesuai dengan hasil kajian dan tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan berlaku, pastinya tidak akan menimbulkan gejolak seperti sekarang ini," jelasnya.

Menurutnya, Pemkab Cianjur harus tahu alasannya kenapa MPC menjadi pemicu gejolak masyarakat. Jadi jelasnya, apabila pembangunan di Campaka itu memang benar keinginan masyarakat, khususnya masyarakat Cianjur di wilayah selatan, seharusnya disambut positif. 

"Pemerintah harus tahu apa sebenarnya pemicu gejolak tersebut. Soalnya yang saya lihat toh respon dari masyarakat Cianjur selatan terhadap pemindahan ini biasa-biasa saja, karena faktanya keinginan mereka itu adalah pemekaran. Makanya ini perlu dibahas ulang mumpung MPC belum dilaksanaakan menyeluruh, kendati di lapangan memang sudah ada beberapa bangunan," beber Wilman.

Wilman mengungkapkan, alurnya setiap proyek pemerintah itu harus mengacu atas kebutuhan masyarakat. Pertanyaannya, sambung dia, apakah pemindahan ini memang merupakan kebutuhan masyarakat?

"Tinggal dilihat lagi, kalau itu memang dibutuhkan masyarakat, tentu akan ada dukungan. Tapi kalau ada gejolak, jangan-jangan MPC ini bukan demi kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Cianjur, Andri Suryadinata. Menurutnya, jika MPC sesuai dengan prosedur alias ditempuh dengan baik secara kajian dan sesuai aturan berlaku, tentu tidak akan menimbulkan gejolak.

"Kalau sedari awal prosedurnya ditempuh dengan baik ya tidak akan ada gejolak Kang," kata Andri saat ditemui di ruang kerjanya.

Salah satu hal yang jadi pertimbangan legislator asal Gerindra itu, yakni terkait adanya penilaian dari BMKG yang menyebutkan daerah Campaka masuk dalam kawasan rawan bencana (zona merah, red). 

Menurutnya, apabila di lokasi yang sekarang ini memang layak dan diperbolehkan untuk dilaksanakan pembangunan, tentunya MPC bisa direalisasikan. Tetapi sebaliknya, jika tidak diperbolehkan, alangkah baiknya pembangunan tersebut tidak dilaksanakan.

"Kalau memang tidak diperbolehkan ya alangkah baiknya tidak jadi dilakukan pembangunan, daripada nantinya malah berakibat fatal," imbuhnya.

Ia menegaskan, pihak provinsi sepertinya tidak akan gegabah mengeluarkan informasi jika di Campaka masuk dalam kawasan rawan bencana, baik dari hasil kajian akademis maupun ahli geologi.

"Intinya kalau itu memang berada di zona merah, baiknya rencana MPC agar tidak diteruskan. Kejadian longsor sekarang ini bukan sekadar wacana tapi memang fakta, nah seharusnya kejadian ini bisa jadi cerminan," jelasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Si Maung 6 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 6 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 22/04/2018 20:05 WIB

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…