Selasa, 17 Juli 2018 | Cianjur, Indonesia
Advertorial

Tuntaskan Program 35.000MW PLN Gandeng Bidang Datun Kejaksaan Agung

Rizky/Release

Jumat, 13 April 2018 - 12:30 WIB

Foto:Istimewa
Foto:Istimewa
A A A

Beritacianjur.com - (Nusa Dua, 12 April 2018) PT PLN (Persero) dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/04/2018).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A., yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan serupa antara General Manager dan Direktur Utama Anak Perusahaan PLN dengan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Hadir dan turut menyaksikan acara ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bersama Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo.

Kerja sama kedua pihak ini meliputi pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya yang merupakan kewenangan Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh PLN.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, selain dukungan dari sisi regulator, PLN tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah melalui kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar pekerjaan besar ini dapat selesai sesuai target dan ketentuan yang berlaku.

"Semoga kerja sama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jajaran Direksi dan manajemen PLN sehingga tidak ada keraguan dalam mengambil keputusan korporasi," lanjut Rini.

Dirut PLN Sofyan Basir menyatakan bahwa ini adalah bentuk transparasi yang dilakukan dan bentuk kehati-hatian PLN dalam membangun infratruktur ketenagalistrikan. Dukungan dari kejaksaan selama tiga tahun kemarin kepada PLN sangat sukses khususnya dalam pembebasan lahan, kontrak yang dikawal betul dari Sabang sampai Merauke dan juga terkait masalah legalitas dan juga akuntabilitas.

"Kami juga ucapkan terima kasih untuk Kejaksaan yang sangat mendukung dan mengawal dengan baik program 35.000 MW yang saat ini tengah kami kerjakan," ungkapnya.

Sofyan Basir menambahkan bahwa untuk menyediakan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun pembangkit listrik. Mulai dari Fast Track Program-1 (FTP-1), Fast Track Program-2 (FTP-) dan program 35 ribu Megawatt (MW) untuk memenuhi pertumbuhan listrik nasional.

“Dalam menjalankan tugas itu, PLN perlu dukungan dari Kejaksaan RI khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan ini selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) membantu memberikan legal opinion dan bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum kepada PLN,” jelas Sofyan Basir.

Dirut PLN meyakini bahwa legal opinion dari Jamdatun dapat menjadi acuan dan pendukung bagi suatu keputusan atau kebijakan yang diambil oleh manejemen PLN.

“Ini bagian dari salah satu bentuk kehati-hatian dalam mengambil putusan. Karena penafsiran hukum yang paling tepat adalah dari aparat penegak hukum,” jelas Sofyan.

Lebih jauh Sofyan Basir menjelaskan bahwa bantuan hukum dalam hal ada masalah hukum melalui litigasi yang bersifat strategis dan mendapat perhatian publik, tentu kehadiran JPN selaku kuasa hukum PLN sangat diperlukan.

“Juga termasuk bentuk kerjasama lainnya seperti mediasi. JPN menjadi mediator khususnya untuk penyelesaian hukum antar BUMN yang dilakukan tidak melalui litigasi,” tambah Sofyan.

Pada kesempatan yang sama Jaksa Agung Bapak HM Prasetyo mengatakan “peran PT. PLN (Persero) sebagai Perusahaan Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan memiliki tanggung jawab besar selaku pengelola dan penyiap penyedia daya listrik, guna mendukung seluruh sektor kehidupan usaha, rumah tangga dan ekonomi, di mana hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan”

Lebih lanjut H.M. Prasetyo mengatakan bahwa sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, maka keberadaan PT. PLN (Persero) sebagai penopang utama pengelolaan sumber daya listrik haruslah dijaga dan terbebas dari gangguan maupun hal-hal lain yang dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan dalam pengelolaannya yang pada akhirnya dapat bermuara pada persoalan hukum.

“Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dari Kejaksaan RI baik secara konstitusional maupun institusional untuk berperan aktif dan maksimal, sehingga entitas perusahaan tidak akan terkena permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, sepanjang setiap aksi korporasi tersebut sesuai dengan prinsip business judgment rule”, tambah Jaksa Agung RI tersebut. (*)

Tag

  1. PLN

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 5 jam yang lalu

PT TSW Akan Ditutup, Camat Upayakan Mediasi

MENYIKAPI pernyataan pengusaha PT Three Six World (PT TSW), yang dalam waktu dekat akan menutup usahanya, Kecamatan Ciranjang akan menggelar rapat dengan para pihak terkait. Langkah tersebut dilakukan…

Cianjur Euy 5 jam yang lalu

Galian C Pasir Lemu Karangtengah Makan Korban

GALIAN C Kampung Pasir Lemu RT, 02 /05, Desa Sukajadi, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, minggu 16/07 sekira pukul 11,15 Wib, ambruk menutupi dua alat berat (Beko) hingga satu orang opratornta tewas seketika…

Cianjur Euy 5 jam yang lalu

Jembatan Gantung Kali Cilaku Rusak Berat

JEMBATAN gantung terbuat dari anyaman bambu, sepanjang keurang lebih 100 meter, lebar 1,2 meter, yang melintasi kali Cilaku kondisinya rusak berat.

Aktualita 20 jam yang lalu

Korupsi di Cianjur Aman?

KORUPSI di Cianjur aman. Begitu kata seorang aktivis, menyikapi sederet temuan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur yang kini mencuat dan ramai dibicarakan publik.

Cianjur Euy 15/07/2018 23:11 WIB

Tahun ini, Rp3,5 M untuk Proyek Buku RT

DANA Rukun Tetangga (RT) yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Cianjur setiap tahunnya, kerap jadi bidikan kalangan pengusaha yang berniat mengais keuntungan.

Cianjur Euy 15/07/2018 23:09 WIB

Warga Mekargalih Kudu Waspada

WARGA Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur harus lebih waspada saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, tak berpenghuni.

Cianjur Euy 15/07/2018 23:07 WIB

Polsek Warungkondang Siap Menjawab Keinginan Masyarakat

PERINGATI HUT Bhayangkara ke 72 Polsek Warungkondang, Kabupaten Cianjur gelar syukuran, Sabtu (14/7/2018). Terlihat seluruh kalangan masyarakat menjadi tamu undangan.

Cianjur Euy 15/07/2018 20:15 WIB

Asian GamesXVIII Ajang Dongkrak Sektor Pariwisata

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur bakal memaskimalkan momentum gelaran Asian Games XVIII/2018 untuk mempromosikan dan mendongkrak sektor pariwisata.

Aktualita 13/07/2018 07:00 WIB

Masyarakat Muak dengan Kebijakan Bupati

DUGAAN kuat pelanggaran Megaproyek Campaka tak hanya ramai diberitakan di media massa, namun ternyata isu kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar terkait pemindahan ibu kota juga viral di jejaring…

Aktualita 13/07/2018 06:55 WIB

Didemo Warga, Pengusaha Balik Ancam Akan Tutup Perusahaan

Ratusan warga Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, mendemo PT Three Six World (PT.TSW), Kamis (12/7/2018)