Senin, 23 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Ambisi Bupati Kandas, Megaproyek Campaka Terganjal

Kejari Cianjur dan Biro Hukum Provinsi Sarankan Pemkab Tunggu SK Gubernur

Nuki Nugraha

Selasa, 17 April 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Aktivis: Sudah Habiskan Anggaran, Jadi Jangan Hanya Saran, Selidiki Dugaan Korupsi

Beritacianjur.com - AMBISI Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar membangun kantor pemerintahan baru di wilayah Kecamatan Campaka tampaknya tidak bisa segera terwujud, malah berpotensi kandas di tengah jalan. 

Penyebabnya, karena belum beresnya legalitas hukum sebagai landasan berlangsungnya kegiatan pembangunan yang disebut-sebut sebagai Megaproyek Campaka tersebut.

Salah satu legalitas yang menjadi kunci dilanjutkan tidaknya Megaproyek Campaka, yakni surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat yang hingga saat ini tak kunjung diperoleh bupati.

Saran untuk tidak melanjutkan terlebih dahulu Megaproyek Campaka sampai legalitasnya jelas, rupanya sudah disampaikan beberapa pihak yang kompeten di bidangnya. Salah satunya datang dari pihak Kejaksaan Negeri Cianjur.

Hal tersebut terungkap pada saat rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2017, yang digelar DPRD Cianjur bersama pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Cianjur, Jumat (13/4/2018) lalu. 

Pada kesempatan tersebut, sebuah informasi penting terkait pemindahan pusat pelayanan pemerintahan ke Campaka disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Cianjur, Bambang Moh. Tavip.

Menjawab pertanyaan dari pihak Pansus terkait pembangunan di Campaka yang diketahui belum memiliki legalitas, Bambang mengungkapkan, berdasarkan hasil pembahasan dengan Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman yang saat itu dihadiri juga perwakilan dari Kejari Cianjur yaitu Kepala Seksi Intelijen, Agus, disarankan agar di Campaka tersebut sebaiknya jangan ada dulu kegiatan pembangunan fisik, sebelum ada legalitas yang jelas.

"Ya itu disarankan Pak Agus. Kita juga sudah berkonsultasi dengan pihak Biro Hukum Provinsi Jabar yaitu pa Arul, yang bersangkutan juga sama menyarankan agar jangan ada dulu kegiatan pembangunan sebelum ada legalitas jelas," ungkap Bambang di hadapan anggota Pansus, Plt Sekda dan jajarannya.

Mendapat jawaban tersebut, Pansus kembali meminta pendapat Kabag Hukum soal bagaimana langkah ke depan terkait pembangunan di Campaka, yang dipandang aman bagi semua pihak eksekutif maupun legislatif.

"Jadi baiknya ya itu tadi seperti saran yang disampaikan pihak Kejari dan Biro Hukum Provinsi, agar di lokasi jangan ada dulu kegiatan pembangunan fisik sebelum ada legalitas yang jelas," jawabnya.

Mencoba mengetahui kebenaran informasi yang disampaikan Kabag Hukum tersebut, Senin (16/4/2018), wartawan mendatangi kantor Kejari Cianjur untuk melakukan kroscek dengan menemui Kasi Inteljen.

Saat dikonfirmasi, Kasi Inteljen Agus tidak menampik bahwa pihaknya memang pernah rapat kaitan soal rencana pembangunan kantor pelayanan publik di Campaka dengan jajaran Pemkab Cianjur. 

"Iya kita ada waktu pertemuan itu. Karena memang pada saat itu kami diminta sebagai LO (legal opinion) terhadap kegiatan di Campaka," ujar Agus seraya meyebutkan kegiatan rapat tersebut dilaksanakan di ruang Wakil Bupati Cianjur.

Agus menjelaskan, suatu pembangunan itu alasannya harus jelas, artinya legal formalnya harus ada. "Ini kasuistis yah, tatkala yang disampaikan kepada kami soal legalitasnya belum ada, maka kami sarankan seperti itu. Posisi kita sebagai pengacara Negara, kita berupaya untuk mencegah agar dikemudian hari tidak sampai terjadi persoalan hukum," ujar Agus saat ditemui di ruangan kantornya.

Terpisah, menyikapi saran dari dua lembaga tersebut, pentolan aktivis Forum Perjuangan Buruh Tani Cianjur, Hendra Malik mengatakan, jika legalitas tersebut diabaikan dan bupati tetap keukeuh merealisasikan ambisinya, maka pasal hukum dipastikan akan menjerat para pejabat eksekutif maupun legislatif, yang berani pasang badan menyetujui pembangunan tersebut.

"Saran di atas seharusnya menjadi pertimbangan buat pemerintah, khususnya bupati. Kalaupun tetap keukeuh, saran tersebut diabaikan, baiknya yang bertanggunjawab sepenuhnya adalah bupati sendiri. Jangan sampai menumbalkan anak buah," kata Hendra.

Hendra mengungkapkan, dari hasil penelusuran timnya, saran bagus dari beberapa lembaga sudah pernah disampaikan kepada pemerintah, termasuk dari pihak lembaga yang membuat kajian kaitan soal pembangunan kantor pelayanan publik di Campaka.

"Judul kajiannya itu Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Cianjur dari Kecamatan Cianjur ke Kecamatan Campaka," ungkap Hendra yang belum mau menjelaskan lebih detail isi soal kajian tersebut. 

Sementara itu, Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Herry Wirawan saat dimintai tanggapannya terkait rencana pembangunan kantor baru di Campaka mengatakan, dari hasil pembahasan, di Campaka sudah ada pembangunan yakni kantor kecamatan. Namun lanjut Herry, kantor kecamatan tersebut dibangun di atas tanah milik desa. Adapun pembangunan kantor dinas lainnya sebagaimana direncanakan sama sekali belum dibangun.

"Jadi di sana itu baru ada kegiatan pembangunan kantor kecamatan dan perataan tanah. Kalau kajiannya itu dilakukan pada tahun 2016 lalu," jelas Herry saat ditemui di kantor DPRD Cianjur seusai rapat pembahasan LKPJ Bupati.

Sayang, saat dimintai tanggapan soal informasi yang disampaikan Kabag Hukum terkait adanya saran dari Kejari dan Biro Hukum Provinsi, agar tidak ada kegiatan pembangunan di lokasi sebelum ada legalitas jelas, legislator muda yang mengklaim saat ini masih di Partai Demokrat itu mengaku, belum membaca notulen hasil pembahasan kaitan itu dikarenakan tidak hadir.

"Waktu itu saya tidak hadir karena ada kegiatan lain. Tapi secara pribadi kaitan pembangunan kantor baru pemerintahan di Campaka, karena saya kebetulan memang dapil Campaka, jadi mau tidak mau dengan isu proses pendekatan pelayanan publik itu saya setuju dengan pembangunan tersebut. Karena ini merepresentasikan keinginan masyarakat dan banyak keuntungan lainnya yang bisa didapat,"bebernya.

Jadi sebetulnya rencana itu bagus. Tapi lanjut Herry, memang di luar itu masih ada hal-hal normatif yang harus ditempuh dan itu merupakan tugas dinas terkait, salah satunya kaitan soal perizinan.

"Tadi katanya itu sudah ada di meja gubernur. Itu mah urusan gubernur tidak tahu kenapa sampai sekarang belum ditandatangani, begitu juga dengan dinas kenapa belum ditempuh. Kalau kita dewan tugasnya menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan memerhatikan kepentingan masyarakat," kata Herry.

"Intinya saya setuju dengan pembangunan tersebut asal memang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan mengaku aneh. Menurutnya, seharusnya bupati ataupun dinas-dinas terkait sudah paham sejak awal, bahwa sebelum dilakukan pembangunan harus ada izin terlebih dahulu.

 “Ini bupati sama dinas tuh pura-pura gak ngerti atau emang ga ngerti beneran sih. Saran soal jangan ada pembangunan dulu sebelum ada izin tuh tak harus datang dari kejari atau provinsi, dari masyarakat biasa saja sudah pada tahu,“ katanya.

 “Saya harap aparat penegak hukum jangan berhenti sampai dengan memberikan saran, tapi juga harus menyelidiki dugaan pelanggaran atau dugaan korupsi pada Megaproyek Campaka. Ingat, kajian dan rencana pembangunannya sudah menghabiskan anggaran.Masyarakat kecil salah dikit ditindak, bupati atau pemkab salah cuma dikasih saran?” pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 10 jam yang lalu

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 10 jam yang lalu

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 11 jam yang lalu

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Hari Kartini, Polwan Polres Cianjur Gelar Pengobatan dan Makan Gratis

LIMA ratusan orang dari sejumlah wilayah di Cianjur mengikuti pengobatan gratis di lingkungan Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku, Kamis (19/4/2018) pagi.

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Pengendara Opang Desak Hapus Angkutan Berbasis Online

RIBUAN pengendara ojek pangkalan (Opang) dan angkutan umum (Angkum) di Cianjur menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (19/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:52 WIB

Prediksi Harga Beras Jelang Ramadan tak Melonjak

SEJUMLAH pedagang komoditas beras di Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku memprediksi untuk harga beras tidak akan mengalami lonjakan menjelang Ramadan 1438 Hijriah mendatang.

Cianjur Euy 18/04/2018 21:55 WIB

Polwan Polres Cianjur Berikan Bantuan Bagi Adah

MEMPERINGATI Hari Kartini 2018 jajaran Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur menggelar sejumlah kegiatan sosial, di antaranya dengan menyambangi kediaman Adah, warga Kampung Mayak Empang RT 01/04, Desa…

Cianjur Euy 18/04/2018 21:55 WIB

Polres Cianjur Ciduk Tujuh Pelaku Kejahatan

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur menciduk tujuh orang pelaku kejahatan yang biasa menjalankan aksinya di wilayah hukum Cianjur. Penangkapan ketujuh pelaku itu dilakukan dalam waktu dan tempat berbeda.

Aktualita 18/04/2018 08:10 WIB

Desak Pemkab Tanggung Jawab, Garis Sebar Spanduk Banjir

BANJIR belum pernah terjadi sebelumnya di Cianjur. Masihkah kita bangga dengan dosa-dosa? Itulah tulisan dalam spanduk yang dipasang Gerakan Reformis Islam (Garis) di sejumlah lokasi banjir di kawasan…