Rabu, 20 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Ambisi Bupati Kandas, Megaproyek Campaka Terganjal

Kejari Cianjur dan Biro Hukum Provinsi Sarankan Pemkab Tunggu SK Gubernur

Nuki Nugraha

Selasa, 17 April 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Aktivis: Sudah Habiskan Anggaran, Jadi Jangan Hanya Saran, Selidiki Dugaan Korupsi

Beritacianjur.com - AMBISI Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar membangun kantor pemerintahan baru di wilayah Kecamatan Campaka tampaknya tidak bisa segera terwujud, malah berpotensi kandas di tengah jalan. 

Penyebabnya, karena belum beresnya legalitas hukum sebagai landasan berlangsungnya kegiatan pembangunan yang disebut-sebut sebagai Megaproyek Campaka tersebut.

Salah satu legalitas yang menjadi kunci dilanjutkan tidaknya Megaproyek Campaka, yakni surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat yang hingga saat ini tak kunjung diperoleh bupati.

Saran untuk tidak melanjutkan terlebih dahulu Megaproyek Campaka sampai legalitasnya jelas, rupanya sudah disampaikan beberapa pihak yang kompeten di bidangnya. Salah satunya datang dari pihak Kejaksaan Negeri Cianjur.

Hal tersebut terungkap pada saat rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2017, yang digelar DPRD Cianjur bersama pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Cianjur, Jumat (13/4/2018) lalu. 

Pada kesempatan tersebut, sebuah informasi penting terkait pemindahan pusat pelayanan pemerintahan ke Campaka disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Cianjur, Bambang Moh. Tavip.

Menjawab pertanyaan dari pihak Pansus terkait pembangunan di Campaka yang diketahui belum memiliki legalitas, Bambang mengungkapkan, berdasarkan hasil pembahasan dengan Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman yang saat itu dihadiri juga perwakilan dari Kejari Cianjur yaitu Kepala Seksi Intelijen, Agus, disarankan agar di Campaka tersebut sebaiknya jangan ada dulu kegiatan pembangunan fisik, sebelum ada legalitas yang jelas.

"Ya itu disarankan Pak Agus. Kita juga sudah berkonsultasi dengan pihak Biro Hukum Provinsi Jabar yaitu pa Arul, yang bersangkutan juga sama menyarankan agar jangan ada dulu kegiatan pembangunan sebelum ada legalitas jelas," ungkap Bambang di hadapan anggota Pansus, Plt Sekda dan jajarannya.

Mendapat jawaban tersebut, Pansus kembali meminta pendapat Kabag Hukum soal bagaimana langkah ke depan terkait pembangunan di Campaka, yang dipandang aman bagi semua pihak eksekutif maupun legislatif.

"Jadi baiknya ya itu tadi seperti saran yang disampaikan pihak Kejari dan Biro Hukum Provinsi, agar di lokasi jangan ada dulu kegiatan pembangunan fisik sebelum ada legalitas yang jelas," jawabnya.

Mencoba mengetahui kebenaran informasi yang disampaikan Kabag Hukum tersebut, Senin (16/4/2018), wartawan mendatangi kantor Kejari Cianjur untuk melakukan kroscek dengan menemui Kasi Inteljen.

Saat dikonfirmasi, Kasi Inteljen Agus tidak menampik bahwa pihaknya memang pernah rapat kaitan soal rencana pembangunan kantor pelayanan publik di Campaka dengan jajaran Pemkab Cianjur. 

"Iya kita ada waktu pertemuan itu. Karena memang pada saat itu kami diminta sebagai LO (legal opinion) terhadap kegiatan di Campaka," ujar Agus seraya meyebutkan kegiatan rapat tersebut dilaksanakan di ruang Wakil Bupati Cianjur.

Agus menjelaskan, suatu pembangunan itu alasannya harus jelas, artinya legal formalnya harus ada. "Ini kasuistis yah, tatkala yang disampaikan kepada kami soal legalitasnya belum ada, maka kami sarankan seperti itu. Posisi kita sebagai pengacara Negara, kita berupaya untuk mencegah agar dikemudian hari tidak sampai terjadi persoalan hukum," ujar Agus saat ditemui di ruangan kantornya.

Terpisah, menyikapi saran dari dua lembaga tersebut, pentolan aktivis Forum Perjuangan Buruh Tani Cianjur, Hendra Malik mengatakan, jika legalitas tersebut diabaikan dan bupati tetap keukeuh merealisasikan ambisinya, maka pasal hukum dipastikan akan menjerat para pejabat eksekutif maupun legislatif, yang berani pasang badan menyetujui pembangunan tersebut.

"Saran di atas seharusnya menjadi pertimbangan buat pemerintah, khususnya bupati. Kalaupun tetap keukeuh, saran tersebut diabaikan, baiknya yang bertanggunjawab sepenuhnya adalah bupati sendiri. Jangan sampai menumbalkan anak buah," kata Hendra.

Hendra mengungkapkan, dari hasil penelusuran timnya, saran bagus dari beberapa lembaga sudah pernah disampaikan kepada pemerintah, termasuk dari pihak lembaga yang membuat kajian kaitan soal pembangunan kantor pelayanan publik di Campaka.

"Judul kajiannya itu Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Cianjur dari Kecamatan Cianjur ke Kecamatan Campaka," ungkap Hendra yang belum mau menjelaskan lebih detail isi soal kajian tersebut. 

Sementara itu, Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Herry Wirawan saat dimintai tanggapannya terkait rencana pembangunan kantor baru di Campaka mengatakan, dari hasil pembahasan, di Campaka sudah ada pembangunan yakni kantor kecamatan. Namun lanjut Herry, kantor kecamatan tersebut dibangun di atas tanah milik desa. Adapun pembangunan kantor dinas lainnya sebagaimana direncanakan sama sekali belum dibangun.

"Jadi di sana itu baru ada kegiatan pembangunan kantor kecamatan dan perataan tanah. Kalau kajiannya itu dilakukan pada tahun 2016 lalu," jelas Herry saat ditemui di kantor DPRD Cianjur seusai rapat pembahasan LKPJ Bupati.

Sayang, saat dimintai tanggapan soal informasi yang disampaikan Kabag Hukum terkait adanya saran dari Kejari dan Biro Hukum Provinsi, agar tidak ada kegiatan pembangunan di lokasi sebelum ada legalitas jelas, legislator muda yang mengklaim saat ini masih di Partai Demokrat itu mengaku, belum membaca notulen hasil pembahasan kaitan itu dikarenakan tidak hadir.

"Waktu itu saya tidak hadir karena ada kegiatan lain. Tapi secara pribadi kaitan pembangunan kantor baru pemerintahan di Campaka, karena saya kebetulan memang dapil Campaka, jadi mau tidak mau dengan isu proses pendekatan pelayanan publik itu saya setuju dengan pembangunan tersebut. Karena ini merepresentasikan keinginan masyarakat dan banyak keuntungan lainnya yang bisa didapat,"bebernya.

Jadi sebetulnya rencana itu bagus. Tapi lanjut Herry, memang di luar itu masih ada hal-hal normatif yang harus ditempuh dan itu merupakan tugas dinas terkait, salah satunya kaitan soal perizinan.

"Tadi katanya itu sudah ada di meja gubernur. Itu mah urusan gubernur tidak tahu kenapa sampai sekarang belum ditandatangani, begitu juga dengan dinas kenapa belum ditempuh. Kalau kita dewan tugasnya menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan memerhatikan kepentingan masyarakat," kata Herry.

"Intinya saya setuju dengan pembangunan tersebut asal memang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan mengaku aneh. Menurutnya, seharusnya bupati ataupun dinas-dinas terkait sudah paham sejak awal, bahwa sebelum dilakukan pembangunan harus ada izin terlebih dahulu.

 “Ini bupati sama dinas tuh pura-pura gak ngerti atau emang ga ngerti beneran sih. Saran soal jangan ada pembangunan dulu sebelum ada izin tuh tak harus datang dari kejari atau provinsi, dari masyarakat biasa saja sudah pada tahu,“ katanya.

 “Saya harap aparat penegak hukum jangan berhenti sampai dengan memberikan saran, tapi juga harus menyelidiki dugaan pelanggaran atau dugaan korupsi pada Megaproyek Campaka. Ingat, kajian dan rencana pembangunannya sudah menghabiskan anggaran.Masyarakat kecil salah dikit ditindak, bupati atau pemkab salah cuma dikasih saran?” pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.