Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Ongkang-ongkang Kaki, Dapat Insentif Rp1,5 M

Kepala BPKAD Sebut Penerimanya Bapenda, Untuk Bagi-bagi ke Siapa Saja?

Gie/Nuki

Jumat, 18 Mei 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

***Aktivis: Ini Penyimpangan, Pihak yang Memungut Itu PLN, Mengapa Insentifnya untuk Pemkab Cianjur?

Beritacianjur.com - TERUNGKAPNYA ada mata anggaran insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) senilai Rp1,5 miliar yang dialokasikan pemerintah, menyulut segudang pertanyaan di benak publik Cianjur.

Publik tak hanya kaget saat mendengar informasi tersebut, tetapi mereka juga mulai mengira dan menduga untuk siapa sebenarnya anggaran insentif sebesar itu? Apakah salah satunya untuk para petugas PLN?

Ya, pertanyaan tersebut cukup beralasan. Pasalnya, pihak yang selama ini melakukan pemungutan adalah PLN. Namun mengapa Pemkab Cianjur tetap mengalokasikan anggaran tersebut?

“Ini sangat janggal, yang mungut PLN tapi kenapa Pemkab Cianjur mengalokasikan untuk upah pungutnya? Jadi, pemberian upah pungut dari PPJU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain pelayanan ke masyarakat tidak adil, ini juga terindikasi penyimpangan anggaran,“ ujar Ketua Serikat Perjuangan Rakyat (SPRI) Cianjur, Rudi Agan kepada Berita Cianjur, Kamis (17/5/2018).

Rudi menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dengan jelas terkait pemungutan dan insentif pemungutan pajak.

Dalam pasal 1, sambung dia, disebutkan bahwa insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Sementara pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

“Dalam PP disebutkan, insentif itu diberikan sebagai penghargaan atas kinerja pemungutan dalam melakukan pemungutan pajak. Sudah jelas kan yang melakukan pemungutan itu PLN, kenapa insentifnya untuk Pemkab Cianjur? Aneh ini,” jelasnya.

Rudi menyebutkan, kasus serupa pernah terjadi di Pemerintah Kota Batam. Di sana, jelas Rudi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menginstruksikan Wali Kota Batam untuk menghentikan pemberian insentif atau upah pungut dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) mulai Mei 2017. Alasan BPK, pemungutnya adalah PLN Batam, sehingga tak boleh dibagikan kepada pegawai Pemkot Batam.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2016, pemberian upah pungut dari PPJU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Di daerah lain persoalan ini disebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu mengapa di Cianjur masih berjalan. Ini penyimpangan, harus ditindak dan diusut tuntas,“ tegasnya.

Menelusuri hal tersebut, wartawan mencoba mengonfirmasi beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur. Kepala Dinas Perhubungan, Rachmat Hartono saat dikonfirmasi soal insentif pemungutan PPJU menegaskan, pihaknya sama sekali tidak mendapatkan insentif tersebut, begitupun untuk tahun 2017.

Kaitan PJU, kata dia, di dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dishub, hanya ada kegiatan untuk pengadaan, pemeliharaan dan operasional/pembayaran listrik. "Jadi insentif yang dimaksud sama sekali tidak ada di DPA Dishub, mungkin itu adanya di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)," ujar Rachmat saat dihubungi wartawan, Kamis (17/5).

Sementara itu, diperoleh penjelasan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dedi Sudrajat, DPA insentif pemungutan PPJU sebesar Rp1,5 miliyar tersebut ada di Dinas Pajak atau yang sekarang ini menjadi Bapenda.

"Soalnya lazimnya yang menerima insentif tersebut adalah OPD pemungut," jelas Dedi saat ditemui seusai mengikuti rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cianjur, Kamis (17/5/2018).

Saat ditanya mengapa bisa jadi petugas OPD Bapenda yang mendapat insentif, bukannya pajak tersebut langsung dikenakan saat masyarakat membayar tagihan rekening listrik ke PLN? "Jadi begini, itu dianggap sebagai perhitungan penerimaan OPD terkait. Insentif pemungutan di sini sifatnya bisa kaitan pengurusan administrasinya. Artinya bukan hanya memungut langsung kepada objek, tapi ini secara keseluruhan," jawabnya.

"Kan ada proses pencatatan, adminsitrasi, teknis dan lainnya. Proses seperti itu include sebagai kerja Bapenda, karena mereka yang memungut dan mendapatkan upah atas hasil kerjanya," tambahnya.

Disingung soal minimnya alokasi anggaran sebagai timbal balik untuk pelayanan sektor PJU, dijelaskan Dedi bahwa itu hubungannya dengan kajian yang dibuat OPD terkait.

"Ini hubunganya dengan OPD terkait, mereka yang membuat kajiannya, soal pendapatan ini baiknya dialokasikan ke mana. Tapi kalaupun semua pendapatan tersebut digunakan untuk PJU, tentu biaya juga akan membengkak, itu yang jadi pertimbangan," jelasnya. 

Selain itu, sambung Dedi, hal ini juga dilakukan untuk pemerataan pembangunan, karena alokasi anggaran itu tidak hanya untuk satu titik saja. "Tidak cuma untuk PJU saja, tapi beberapa titik atau bidang lain yang memang membutuhkan support dan menjadi skala prioritas. Istilahnya, anggaran itu kan harus adil," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya,

Penerapan pajak penerangan jalan umum (PPJU) dinilai tidak adil. Betapa tidak, meski dalam setiap pembayaran listrik, baik prabayar maupun pascabayar, masyarakat selalu dikenai tambahan biaya di luar tarif pemakaian listrik per kWh, namun pelayanan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur sangat tidak memuaskan. Kok bisa?

Seperti diketahui, selain tambahan biaya administrasi bank dan biaya materai, PLN juga menambahkan biaya komponen PPJU atau pajak penerangan jalan (PPJ) kepada masyarakat pengguna listrik.

Alhasil, banyak warga yang mempertanyakan biaya PPJU yang ditarik PLN dan disetorkan oleh BUMN listrik tersebut ke Pemkab Cianjur secara langsung. Lantas ke mana perginya biaya PPJU tersebut?

 

Ya, timbal balik atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PPJU ternyata tidak sebanding dengan pengalokasian anggaran untuk pelayanannya. Diketahui, dari puluhan miliar penerimaan PPJU selama setahun, pihak Pemkab Cianjur mengalokasikan anggaran untuk pelayanannya hanya sebesar Rp8 M.

Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Cianjur, Rachmat Hartono, ketika menjawab konfirmasi wartawan terkait besaran alokasi anggaran untuk pelayanan PPJU.

Rachmat mengatakan, total alokasi anggaran untuk pembayaran tagihan PJU ke PLN yaitu sebesar Rp5 milyar, rata rata pembayaran sebulan kisaran Rp400 juta. Alokasi tersebut belum termasuk dengan pemeliharaan dan pemasangan baru.

Untuk anggaran kegiatan pemeliharaan, sambungnya, pemkab mengalokasikan sebesar 1,5 M. Anggaran sebesar itu diperuntukkan pembelian lampu jenis LED, dengan pertimbanggan jauh lebih hemat ketimbang jenis lampu yang digunakan sebelumnya.

"Jadi total alokasi untuk layanan PJU itu dengan lainnya mencapi Rp8 M," ujar Rachmat saat ditemui di kantornya didampinggi Kepala Bidang Lalu Lintas, Joni, Rabu (16/5/2018).

Rahmat mengaku, pengelolaan PJU ini sempat menjadi sorotan, menyusul besarnya tagihan pembayaran PJU, padahal kondisi di lapangan banyak lampu PJU dalam keadaan mati.

"Makanya, sekarang ini yang menjadi skala prioritas yaitu pemeliharaan. Sebelumnya tagihan selalu besar, tapi setelah dilakukan pengecekan ulang bersama PLN akhirnya mengalami penurunan," kata Rachmat.

Jadi dari hasil pengecekan, lanjut dia, ternyata nilai tagihan PJU besar itu disebabkan sistem pengitungannya menggunakan abonemen. Artinya, terlepas lampu itu menyala atau tidak pembayaraan tetap dikenakan secara flat.

"Secara bertahap kita ubah, dari yang asalnya pakai sistem abonemen jadi pakai meteran. Hasilnya cukup besar penurunannya, biasa perbulan itu Rp400 juta lebih, sekarang turun rata-rata perbulan tagihan Rp350 juta," jelasnya.

Saat ditanya terkait jumlah titik PJU se-Kabupaten Cianjur per-2016 hingga sekarang, Rachmat menyebutkan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah. "Untuk tahun 2016 itu sebanyak 2.459 titik, tahun 2017 sebanyak 2.762 titik, sedangkan tahun 2018 sebanyak 2.906 titik," terangnya.

Apakah jumlah sebanyak itu sudah termasuk dengan PJU dengan ornamen lampu gentur? "Belum, soalnya itukan pengadaannya bukan di Dishub, tapi oleh Dinas PUPR. Tapi itu nanti diserahkan ke kita, sekarang ini masih dalam proses penyerahan," kata Rachmat.

Berdasarkan informasi dihimpun, besaran penerimaan PAD sektor PPJU tahun 2016 mencapai sebesar Rp36,1 miliar, sedangkan tahun 2017 sebesar Rp37,8 miliar.(*)

Tag

  1. PJU
  2. PPJU

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.