Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Bupati dan Wabup Diduga Terima Jatah

PLN yang Memungut PPJU, Pemkab Cianjur yang Malah Dapat Insentif Rp1,5 M, Kenapa?

Nuki Nugraha

Senin, 21 Mei 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S
Karikatur: Nandang S
A A A

***Aktivis: Insentif Pajak PJU Penyelewengan dan Pemborosan Anggaran

Beritacianjur.com - TERUNGKAP, Bupati dan Wakil Bupati Cianjur diduga kuat ikut mencicipi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) senilai Rp1,5 miliar. Benarkah?

Ya, dugaan tersebut menyusul penggunaan aturan yang menjadi landasan pemerintah untuk mengalokasikan pemberian insentif tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dijabarkan melalui Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad mengungkapkan, jika aturan di atas yang digunakan sebagai landasan pemberian insentif, tentunya Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar dan Wakilnya, Herman Suherman kecipratan juga dana tersebut.

Hal ini, jelas Ari, sebagaimana disebutkan PP Nomor 69 Tahun 2010, bagian kesatu soal Penerima Insentif. Pasal 3 ayat 2 poin (b) bahwa insentif secara proporsional dibayarkan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

"Tak cuma bupati dan wakil, disebutkan pada poin (C) bahwa sekda selaku koordinator pengelolaan 

keuangan daerah mendapat jatah bagian insentif," beber Ari kepada Berita Cianjur, belum lama ini.

Kendati landasan aturannya memang ada, menurutnya, pihak pemerintah seharusnya tidak lantas begitu saja mengalokasikan insentif pemungutan PPJU. Apalagi, pelayanaan kaitan PJU masih sangat jauh dari yang diharapkan masyatakat. 

"Pelayanan yang diberikan saja masih timpang. Masih banyak ruas jalan yang tidak dipasang PJU, ada terpasang tapi malah mati. Beda jauh dengan jalan menuju rumah mantan bupati, wow banget, terang benderang," ucap Ari dengan nada kesal.

Ari mengaku heran dengan kondisi tersebut, padahal pengenaan pajak PJU ini tidak pandang bulu, tidak melihat lokasi apakah si wajib pajak itu berada di kawasan ruas jalan nasional, provinsi atau kabupaten. Artinya semua lapisan masyarakat dikenakan pajak ini dan sulit untuk menghindarinya.

"Listrik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pengenaan pajak dengan sistem mendompleng pada tagihan listrik, ini yang membuat masyarakat sulit untuk menghindar. Tak bayar, sanksinya listrik bisa diputus,"jelasnya.

Menurutnya, lain soal jika pembayarannya dilakukan secara terpisah, kemungkinan warga bisa mempunyai daya tawar pada pemerintah khususnya kaitan soal timbal balik pelayanan atas pajak yang dipungut. "PPJU ini pajak yang paling mudah. Semuanya sudah by sistem, toh di sini tak ada petugas pemungut justru yang ada malah warga menyetor. Kecuali petugas pemda atau desa ada yang mengambil ke setiap warga, seperti penagihan Pajak Bumi dan Bangunan," terangnya.

Terkait itu, pihaknya mendesak Pemkab Cianjur tidak lagi mengalokasikan insentif Pemungutan PPJU, karena merupakan suatu langkah pemborosan anggaran. "Ini namanya pemborosan anggaran, sebaiknya dihapuskan saja," tegasnya.

Sementara itu, pihak PT PLN Cabang Kabupaten Cianjur melalui Asisten Manager Area, Agung menegaskan, PT PLN sama sekali tidak mendapat kompensasi apapun atas pengenaan Pajak Penerangan Jalan Umum. Dijelaskan Agung, alasan PLN terlibat dalam pemungutan PPJU ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, adapun untuk penetapan besaran pajaknya itu masing masing daerah berbeda, tergantung pemda yang menetapkan melaui perda.

"Kalau di sini (Cianjur) 6 persen untuk warga sedangkan industri dan bisnis sebesar 3 persen. Itu tiap bulan sudah otomatis kok di sistem kita. Jadi selama ini kita sama sekali tidak pernah menerima fee ataupun insentif apapun dari pemda, karena di sini aturannya pun juga tida ada," jelas Agung saat ditemui di kantornya.

Soal mekanisme, Agung menerangkan, pihaknya tidak menerima uang pembayaran karena langsung melibatkan pusat. Alhasil, penerimaan dari masyarakat langsung masuk ke pusat. "Uang yang masuk ke pusat itu nantinya ditransfer ke rekening pemda. Rata rata tahun lalu, penerimaan PPJU kisaran Rp3,4 miliyar perbulan. Itu tiap tahun terus naik seiring penambahan pelanggan," ucapnya.

Terpisah, Sekda Cianjur, Aban Sobandi saat dikonfirmasi soal ini belum bisa memberikan penjelasan. Aban mengaku belum mengetahui secara jelas soal pengalokasian insentif pemungutan PPJU. "Nanti yah belum tahu secara jelas soal ini. Saya pelajari dulu," tutupnya singkat.

 

Diberitakan sebelumnya, 

TERUNGKAPNYA ada mata anggaran insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) senilai Rp1,5 miliar yang dialokasikan pemerintah, menyulut segudang pertanyaan di benak publik Cianjur.

Publik tak hanya kaget saat mendengar informasi tersebut, tetapi mereka juga mulai mengira dan menduga untuk siapa sebenarnya anggaran insentif sebesar itu? Apakah salah satunya untuk para petugas PLN?

Ya, pertanyaan tersebut cukup beralasan. Pasalnya, pihak yang selama ini melakukan pemungutan adalah PLN. Namun mengapa Pemkab Cianjur tetap mengalokasikan anggaran tersebut?

“Ini sangat janggal, yang mungut PLN tapi kenapa Pemkab Cianjur mengalokasikan untuk upah pungutnya? Jadi, pemberian upah pungut dari PPJU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain pelayanan ke masyarakat tidak adil, ini juga terindikasi penyimpangan anggaran,“ ujar Ketua Serikat Perjuangan Rakyat (SPRI) Cianjur, Rudi Agan kepada Berita Cianjur, Kamis (17/5/2018).

Rudi menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dengan jelas terkait pemungutan dan insentif pemungutan pajak.

Dalam pasal 1, sambung dia, disebutkan bahwa insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Sementara pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

“Dalam PP disebutkan, insentif itu diberikan sebagai penghargaan atas kinerja pemungutan dalam melakukan pemungutan pajak. Sudah jelas kan yang melakukan pemungutan itu PLN, kenapa insentifnya untuk Pemkab Cianjur? Aneh ini,” jelasnya.

Rudi menyebutkan, kasus serupa pernah terjadi di Pemerintah Kota Batam. Di sana, jelas Rudi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menginstruksikan Wali Kota Batam untuk menghentikan pemberian insentif atau upah pungut dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) mulai Mei 2017. Alasan BPK, pemungutnya adalah PLN Batam, sehingga tak boleh dibagikan kepada pegawai Pemkot Batam.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2016, pemberian upah pungut dari PPJU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Di daerah lain persoalan ini disebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu mengapa di Cianjur masih berjalan. Ini penyimpangan, harus ditindak dan diusut tuntas,“ tegasnya.

Menelusuri hal tersebut, wartawan mencoba mengonfirmasi beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur. Kepala Dinas Perhubungan, Rachmat Hartono saat dikonfirmasi soal insentif pemungutan PPJU menegaskan, pihaknya sama sekali tidak mendapatkan insentif tersebut, begitupun untuk tahun 2017.

Kaitan PJU, kata dia, di dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dishub, hanya ada kegiatan untuk pengadaan, pemeliharaan dan operasional/pembayaran listrik. "Jadi insentif yang dimaksud sama sekali tidak ada di DPA Dishub, mungkin itu adanya di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)," ujar Rachmat saat dihubungi wartawan, Kamis (17/5).

Sementara itu, diperoleh penjelasan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dedi Sudrajat, DPA insentif pemungutan PPJU sebesar Rp1,5 miliyar tersebut ada di Dinas Pajak atau yang sekarang ini menjadi Bapenda.

"Soalnya lazimnya yang menerima insentif tersebut adalah OPD pemungut," jelas Dedi saat ditemui seusai mengikuti rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cianjur, Kamis (17/5/2018).

Saat ditanya mengapa bisa jadi petugas OPD Bapenda yang mendapat insentif, bukannya pajak tersebut langsung dikenakan saat masyarakat membayar tagihan rekening listrik ke PLN? "Jadi begini, itu dianggap sebagai perhitungan penerimaan OPD terkait. Insentif pemungutan di sini sifatnya bisa kaitan pengurusan administrasinya. Artinya bukan hanya memungut langsung kepada objek, tapi ini secara keseluruhan," jawabnya.

"Kan ada proses pencatatan, adminsitrasi, teknis dan lainnya. Proses seperti itu include sebagai kerja Bapenda, karena mereka yang memungut dan mendapatkan upah atas hasil kerjanya," tambahnya.

Disingung soal minimnya alokasi anggaran sebagai timbal balik untuk pelayanan sektor PJU, dijelaskan Dedi bahwa itu hubungannya dengan kajian yang dibuat OPD terkait.

"Ini hubunganya dengan OPD terkait, mereka yang membuat kajiannya, soal pendapatan ini baiknya dialokasikan ke mana. Tapi kalaupun semua pendapatan tersebut digunakan untuk PJU, tentu biaya juga akan membengkak, itu yang jadi pertimbangan," jelasnya. 

Selain itu, sambung Dedi, hal ini juga dilakukan untuk pemerataan pembangunan, karena alokasi anggaran itu tidak hanya untuk satu titik saja. "Tidak cuma untuk PJU saja, tapi beberapa titik atau bidang lain yang memang membutuhkan support dan menjadi skala prioritas. Istilahnya, anggaran itu kan harus adil," pungkasnya.(*)

Tag

  1. PJU
  2. PPJU

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.