Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Wabup Akui Nikmati Upah Pungut

Ketika di Daerah Lain Dilarang, Pejabat Pemkab Cianjur Terima Insentif PPJU Rp1,5 M

Nuki Nugraha

Selasa, 22 Mei 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

***Aktivis: Ongkang-ongkang Kaki, Insentifnya Diterima, Pelayanannya Tak Maksimal

Beritacianjur.com - TERNYATA, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui jika dirinya memang menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Kok bisa?

Di daerah lain, hal tersebut dilarang. Di Kota Batam misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menginstruksikan Wali Kota Batam untuk menghentikan pemberian insentif atau upah pungut dari PPJU mulai Mei 2017. Alasan BPK, pemungutnya adalah PLN Batam, sehingga tak boleh dibagikan kepada pegawai Pemkot Batam. Lalu mengapa di Cianjur tetap berjalan?

 Menurut Herman, pendapatan sampingan yang didapatnya dari insentif pemungutan PPJU tersebut tidak asal menerima begitu saja, tapi memang berlandaskan aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Semuanya dapat kok, termasuk saya. Insentif untuk Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) itu kan ada aturannya, tidak begitu saja menerima," ujar Herman saat ditemui di halaman kantor Pemkab Cianjur, Senin (21/5/2018).

Kendati mengakui menerima, namun saat ditanya terkait berapa persen insentif yang diterimanya dari total insentif yang dialokasikan, orang nomor dua di Cianjur itu enggan mengungkapkannya. "Oh itu mah teknis, coba ke Pak Cahyo kalau ingin jelasnya, tanya besaran insentif untuk KDH dan WKDH berapa," jawabnya.

Disinggung soal adanya penilain masyarakat bahwa pemberian insentif untuk pejabat Pemkab Cianjur atas pemungutan PPJU merupakan sebuah penyelewengan dan pemborosan anggaran, Herman menegaskan, jika memang aturan dan Undang-Undangnya ada dan KDH dan WKDH diperbolehkan mendapatkan itu, kenapa tidak?

"Yah, kan mungkin salah satu penghasilan KDH dan WKDH dari situ. Intinya asal tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan saja kita mah," terangnya.

Terkait timbal balik atas penerimaan Pajak PJU tersebut, Herman mengklaim, saat ini Pemkab Cianjur tengah gencar membangun tiang PJU baru di sejumlah lokasi di Kabupaten Cianjur. "Contoh sekarang di Sindangbarang sudah banyak terpasang PJU. Lalu ke arah Puncak dan Jalan Raya Bandung, sudah kita pasang juga. Sebelumnya sih tidak ada," ungkapnya.

Kendati memang belum maksimal karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sambung Herman, upaya untuk memaksimalkan pengembalian atas pajak yang dipungut selama ini sudah dilakukan.

Terpisah, Sekretaris Inspektorat Daerah (Irda) Cianjur, Asep Suhara saat dikonfirmasi soal adanya pengalokasian dana insentif untuk pejabat Pemkab Cianjur termasuk Bupati dan Wakil Bupati Cianjur dari hasil pemungutan PPJU menjelaskan, upah atau insentif pemungutan itu tidak harus memungut, namun kepada pengelolanya. Bentuk pengelolaan terkait PPJU saat ini, kata dia, bisa berupa administrasi.

"Misalkan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKP), itu kan berupa pelayanan juga. Nah pemberian insentif itu dilihatnya bisa dari situ," jelas Asep saat ditemui di kantornya.

Apakah ini merupakan pemborosan? "Bukan pemborosan, kan ini ada aturannya. Lain soal kalau di kita memang sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja (Tunkin), itu baru pemborosan. Tapi sekarang ini kita tidak mendapatkan itu kok," tegasnya.

Saat ditanya apakah untuk besaran masing-masing penerima insentif ditetapkan oleh aturan juga? "Ada, itu biasanya diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup). Di sana dijabarkan berapa besarannya masing masing," ungkapnya.

Berdasarkan informasi tersebut, wartawan kemudain mendatangi Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Cianjur, Bambang. Sayang, saat dikonfirmasi terkait Perbup yang mengatur tentang besaran insentif, Bambang enggan menunjukkan Perbup tersebut.

"Sebaikanya coba ditanyakan ke Dinas Pajak (Badan Pendapatan Daerah,red) Kang. Kan yang mengajukannya dari sana, regulasinya juga ada di sana. Kalau dari dinas menyebutkan Perbupnya nomor berapa, nanti kita cek di sini," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan mengaku heran. Ketika di daerah lain menjadi temuan BPK karena dianggap pemborosan dan penyelewengan anggaran, sambung dia, namun mengapa di Cianjur bisa berjalan?

“Logika saja, yang memungut itu kan PLN, kenapa pejabat Pemkab Cianjur yang menikmati insentifnya? Gaji buta itu. Kalau alasannya hanya mengurus administrasi, itu mah kan memang sudah tugasnya. Selain pemborosan, ini terindikasi penyelewengan,“ katanya.

“Sudah mah ongkang-ongkang kaki tapi menerima insentif Rp1,5 miliar, namun pelayanan Pemkab Cianjur terhadap masyarakat sangat minim. Buat apa masyarakat bayar PPJU rutin tapi masih banyak lokasi yang tidak ada PJU, kalaupun ada PJU-nya malah rusak. Ini kacau,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati Cianjur diduga kuat ikut mencicipi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) senilai Rp1,5 miliar. Benarkah?

Ya, dugaan tersebut menyusul penggunaan aturan yang menjadi landasan pemerintah untuk mengalokasikan pemberian insentif tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dijabarkan melalui Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad mengungkapkan, jika aturan di atas yang digunakan sebagai landasan pemberian insentif, tentunya Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar dan Wakilnya, Herman Suherman kecipratan juga dana tersebut.

Hal ini, jelas Ari, sebagaimana disebutkan PP Nomor 69 Tahun 2010, bagian kesatu soal Penerima Insentif. Pasal 3 ayat 2 poin (b) bahwa insentif secara proporsional dibayarkan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

"Tak cuma bupati dan wakil, disebutkan pada poin (C) bahwa sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mendapat jatah bagian insentif," beber Ari kepada Berita Cianjur, belum lama ini.

Kendati landasan aturannya memang ada, menurutnya, pihak pemerintah seharusnya tidak lantas begitu saja mengalokasikan insentif pemungutan PPJU. Apalagi, pelayanaan kaitan PJU masih sangat jauh dari yang diharapkan masyatakat. 

"Pelayanan yang diberikan saja masih timpang. Masih banyak ruas jalan yang tidak dipasang PJU, ada terpasang tapi malah mati. Beda jauh dengan jalan menuju rumah mantan bupati, wow banget, terang benderang," ucap Ari dengan nada kesal.

Ari mengaku heran dengan kondisi tersebut, padahal pengenaan pajak PJU ini tidak pandang bulu, tidak melihat lokasi apakah si wajib pajak itu berada di kawasan ruas jalan nasional, provinsi atau kabupaten. Artinya semua lapisan masyarakat dikenakan pajak ini dan sulit untuk menghindarinya.

"Listrik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pengenaan pajak dengan sistem mendompleng pada tagihan listrik, ini yang membuat masyarakat sulit untuk menghindar. Tak bayar, sanksinya listrik bisa diputus,"jelasnya.

Menurutnya, lain soal jika pembayarannya dilakukan secara terpisah, kemungkinan warga bisa mempunyai daya tawar pada pemerintah khususnya kaitan soal timbal balik pelayanan atas pajak yang dipungut. "PPJU ini pajak yang paling mudah. Semuanya sudah by sistem, toh di sini tak ada petugas pemungut justru yang ada malah warga menyetor. Kecuali petugas pemda atau desa ada yang mengambil ke setiap warga, seperti penagihan Pajak Bumi dan Bangunan," terangnya.

Terkait itu, pihaknya mendesak Pemkab Cianjur tidak lagi mengalokasikan insentif Pemungutan PPJU, karena merupakan suatu langkah pemborosan anggaran. "Ini namanya pemborosan anggaran, sebaiknya dihapuskan saja," pungkasnya.(*)

 

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.