Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Ini Pemborosan dan Penyelewengan Anggaran

Cianjur Institute: Kaitan Upah Pungut PPJU, Pimpinan PLN Harus Diperiksa, Wabup Layak Dijadikan Tersangka

Gie

Rabu, 23 Mei 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - PENGAKUAN Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman yang menyebutkan bahwa dirinya dan pejabat Pemkab Cianjur lainnya termasuk bupati, menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), ternyata mengundang reaksi publik Cianjur.

Ya, betapa tidak, ketika di daerah lain diangap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai penyelewengan dan pemborosan anggaran, namun di Cianjur, pemberian insentif atau upah pungut PPJU tetap berjalan. Alasan BPK, pihak yang memungut PPJU adalah PLN. Alhasil, pejabat pemerintah daerah tak berhak menerima insentif tersebut.

Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, penyelewengan dan pemborosan anggaran oleh pejabat di Pemkab Cianjur harus segera dihentikan. Menurutnya, jika di daerah lain dianggap BPK pemborosan anggaran, artinya hal tersebut berlaku sama untuk semua daerah di Indonesia termasuk Cianjur.

Terkait jawaban wabup bahwa upah pungut PPJU sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rudi menilai hal tersebut seharusnya tidak berlaku untuk PPJU. Pasalnya, pihak yang melakukan pemungutan adalah PLN.

"Kalau untuk PBB dan yang lainnya, boleh lah ada upah pungut, karena untuk pajak tersebut memang dikelola pemkab. Tapi untuk PPJU, pihak yang memungutnya kan PLN, kenapa pejabat Pemkab Cianjur yang menikmati insentif Rp1,5 M? Kan aneh. Aparat penegak hukum harus segera mengusut dan menindak," ujarnya kepada Berita Cianjur, Selasa (22/5/2018).

Sementara itu, Direktur Cianjur Institute, Ridwan Mubarak menegaskan, insentif PPJU di Cianjur seharusnya jangan tumpang tindih anggaran. Selain PP Nomor 69 Tahun 2010, sambung dia, rujukan utamanya Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah.

Ia menilai, PLN memiliki kewenangan penuh untuk mengelola insentif PPJU. Poin yang menjadi pertanyaan, mengapa PLN tidak bisa bersikap tegas kepada pihak Pemkab Cianjur terkait dengan pengelolaan insentif PPJU? "Jangan-jangan ada pemufakatan di luar aturan yang sebenarnya, sehingga birokrasi Pemkab Cianjur sebegitu mudahnya menerima dan memanfaatkan insentif yang bukan haknya," tandas Ridwan kemarin.

Menurutnya, aturan main ataupun regulasi insentif PPJU harus dipertegas kembali. Apa yang menjadi hak masyarakat, kata Ridwan, harus diberikan dan dimaksimalkan seutuhnya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat, bukan kepentingan pejabat yang bermental rakus dan korup.

"Unsur pimpinan PLN Cianjur pun harus diperiksa, jangan-jangan ada pemufakatan jahat yang menjadikan rakyat sebagai objek kerakusan para muspidanya," ucapnya

Jika benar Wabup Cianjur telah menikmati insentif PPJU dan aturan hukum tidak membenarkannya dan lantas hak masyarakat dikorbankan, lanjut Ridwan, maka wabup layak dijadikan tersangka kaitan dengan upah pungut PPJU. Tidak ada alasan tidak diproses hukum dan harus segera diproses. "Ya, wabup layak dijadikan tersangka jika memang secara yuridis bersalah. Kami siap mengawal kasus ini hingga tuntas," ungkapnya.

"Rakyat Cianjur sudah cukup bersabar atas segala bentuk kebablasan birokrasi di Cianjur ini. Saatnya kita bersih-bersih atas segala bentuk tindakan yang berorientasi koruptif dan merugikan uang negara, uang rakyat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui jika dirinya memang menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Kok bisa?

Di daerah lain, hal tersebut dilarang. Di Kota Batam misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menginstruksikan Wali Kota Batam untuk menghentikan pemberian insentif atau upah pungut dari PPJU mulai Mei 2017. Alasan BPK, pemungutnya adalah PLN Batam, sehingga tak boleh dibagikan kepada pegawai Pemkot Batam. Lalu mengapa di Cianjur tetap berjalan?

Menurut Herman, pendapatan sampingan yang didapatnya dari insentif pemungutan PPJU tersebut tidak asal menerima begitu saja, tapi memang berlandaskan aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Semuanya dapat kok, termasuk saya. Insentif untuk Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) itu kan ada aturannya, tidak begitu saja menerima," ujar Herman saat ditemui di halaman kantor Pemkab Cianjur, Senin (21/5/2018).

Kendati mengakui menerima, namun saat ditanya terkait berapa persen insentif yang diterimanya dari total insentif yang dialokasikan, orang nomor dua di Cianjur itu enggan mengungkapkannya. "Oh itu mah teknis, coba ke Pak Cahyo kalau ingin jelasnya, tanya besaran insentif untuk KDH dan WKDH berapa," jawabnya.

Disinggung soal adanya penilain masyarakat bahwa pemberian insentif untuk pejabat Pemkab Cianjur atas pemungutan PPJU merupakan sebuah penyelewengan dan pemborosan anggaran, Herman menegaskan, jika memang aturan dan Undang-Undangnya ada dan KDH dan WKDH diperbolehkan mendapatkan itu, kenapa tidak?

"Yah, kan mungkin salah satu penghasilan KDH dan WKDH dari situ. Intinya asal tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan saja kita mah," terangnya.

Terkait timbal balik atas penerimaan Pajak PJU tersebut, Herman mengklaim, saat ini Pemkab Cianjur tengah gencar membangun tiang PJU baru di sejumlah lokasi di Kabupaten Cianjur. "Contoh sekarang di Sindangbarang sudah banyak terpasang PJU. Lalu ke arah Puncak dan Jalan Raya Bandung, sudah kita pasang juga. Sebelumnya sih tidak ada," ungkapnya.

Kendati memang belum maksimal karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sambung Herman, upaya untuk memaksimalkan pengembalian atas pajak yang dipungut selama ini sudah dilakukan.

Terpisah, Sekretaris Inspektorat Daerah (Irda) Cianjur, Asep Suhara saat dikonfirmasi soal adanya pengalokasian dana insentif untuk pejabat Pemkab Cianjur termasuk Bupati dan Wakil Bupati Cianjur dari hasil pemungutan PPJU menjelaskan, upah atau insentif pemungutan itu tidak harus memungut, namun kepada pengelolanya. Bentuk pengelolaan terkait PPJU saat ini, kata dia, bisa berupa administrasi.

"Misalkan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKP), itu kan berupa pelayanan juga. Nah pemberian insentif itu dilihatnya bisa dari situ," jelas Asep saat ditemui di kantornya.

Apakah ini merupakan pemborosan? "Bukan pemborosan, kan ini ada aturannya. Lain soal kalau di kita memang sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja (Tunkin), itu baru pemborosan. Tapi sekarang ini kita tidak mendapatkan itu kok," tegasnya.

Saat ditanya apakah untuk besaran masing-masing penerima insentif ditetapkan oleh aturan juga? "Ada, itu biasanya diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup). Di sana dijabarkan berapa besarannya masing masing," ungkapnya.

Berdasarkan informasi tersebut, wartawan kemudain mendatangi Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Cianjur, Bambang. Sayang, saat dikonfirmasi terkait Perbup yang mengatur tentang besaran insentif, Bambang enggan menunjukkan Perbup tersebut.

"Sebaikanya coba ditanyakan ke Dinas Pajak (Badan Pendapatan Daerah,red) Kang. Kan yang mengajukannya dari sana, regulasinya juga ada di sana. Kalau dari dinas menyebutkan Perbupnya nomor berapa, nanti kita cek di sini," tandasnya. 

Sementara itu, Asisten Manager Area, Agung menegaskan, PT PLN sama sekali tidak mendapat kompensasi apapun atas pengenaan PPJU. Dijelaskan Agung, alasan PLN terlibat dalam pemungutan PPJU ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, adapun untuk penetapan besaran pajaknya itu masing masing daerah berbeda, tergantung pemda yang menetapkan melaui perda.

"Kalau di sini (Cianjur) 6 persen untuk warga sedangkan industri dan bisnis sebesar 3 persen. Itu tiap bulan sudah otomatis kok di sistem kita. Jadi selama ini kita sama sekali tidak pernah menerima fee ataupun insentif apapun dari pemda, karena di sini aturannya pun juga tida ada," jelas Agung saat ditemui di kantornya.

Soal mekanisme, Agung menerangkan, pihaknya tidak menerima uang pembayaran karena langsung melibatkan pusat. Alhasil, penerimaan dari masyarakat langsung masuk ke pusat. "Uang yang masuk ke pusat itu nantinya ditransfer ke rekening pemda. Rata rata tahun lalu, penerimaan PPJU kisaran Rp3,4 miliar perbulan. Itu tiap tahun terus naik seiring penambahan pelanggan," pungkasnya.(gie)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.