Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

'Gono gini' Upah Pungut PPJU

Insentif PPJU 2016, Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Diperkirakan Terima Jatah Rp375 Juta

Nuki Nugraha

Kamis, 24 Mei 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

***Aktivis: Ini Baru Jatah dari PPJU, Berapa Besar Jika dari Pajak Daerah Secara Keseluruhan?

Beritacianjur.com - TERUNGKAP, ternyata jatah pembagian "gono gini" upah pungut atau insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi untuk Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, sebesar 18 persen dari total penerimaan.

Ya, pembagian jatah insentif untuk keduanya itu sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga Perbup Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad mengungkapkan, berdasarkan aturan tersebut, tata cara pembagian jatah untuk ketiga pucuk pimpinan di lingkungan Pemkab Cianjur yakni bupati, wakil bupati dan sekertaris daerah itu sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1).

"Pasal 3 ayat 1 menyebutkan, bahwa alokasi besaran insentif diberikan dengan menggunakan formula 100 persen dari 5 persen dibagikan kepada bupati dan wakil bupati sebesar 18 persen, dengan komposisi 60 persen untuk bupati dan 40 persen untuk wakil bupati. Sedangkan untuk sekretaris daerah sebesar 7 persen," bebernya kepada Berita Cianjur, Rabu (23/5/2018).

Berdasarkan data yang diperoleh timnya, Ari menyebutkan, realisasi total penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) tahun 2016 sebesar Rp30 miliar (dibulatkan). Berdasarkan hasil perhitungan timnya, dengan realisasi sebesar itu, jika dikalikan dengan rumusan di atas maka total besaran alokasi insentif PPJU sebesar Rp1,5 miliar (Rp30 miliyar x 5 persen).

Alhasil, total jatah “gono gini” upah pungut PPJU yang yang dapat diterima ketiga orang pimpinan tersebut selama setahun yaitu sebesar Rp375 juta. "Pembagian secara rincinya, untuk bupati sebesar Rp162juta, wakil bupati sebesar Rp108 juta dan sekda sebesar Rp105 juta," sebutnya.

Sedangkan untuk organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana pemungut pajak dan retribusi, sambungnya, jatah untuk mereka sebesar 60 persen. "Diperkirkaan sih jatahnya itu sebesar Rp900 juta pertahunnya," imbuhnya.

Disinggung soal meknisme pemberian insentif, Ari menjelaskan, kaitan itu juga diatur dalam Perbup tersebut. Jadi, sebelum ada perubahan pada pasal 2 Perbup Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di sana disebutkan bahwa pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan ketentuan mencapai target.

Komposisinya, sebut Ari, triwulan I sebesar 15 persen, triwulan II sebesar 45 persen, triwulan III sebesar 85 persen dan Triwulan IV sebesar 100 persen. "Komposisi itu berubah dengan diterbitkannya Perbup nomor 1 Tahun 2016. Untuk triwulan I sebesar 10 persen, triwulan II sebesar 35 persen, triwulan III sebesar 75 persen dan triwulan IV 100 persen," ungkapnya.

Ari mengatakan perhitungan tersebut baru berdasarkan hitungan kasar pihaknya. Menurutnya, untuk mengetahui besaran realisasi sebenarnya bisa diketahui di Perbup tentang Penjabaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2016.

"Ya kalau ingin benar-benar tepat hitungannya bisa dilihat di LKPJ. Cuma memang agak susah juga tuh dapat kitab pemkab yang satu itu mah," ucapnya.

Sementara itu, dengan terungkap adanya pengalokasian insentif pemungutan PPJU untuk pejabat Pemkab Cianjur ini, sontak menyulut reaksi keras kalangan publik Cianjur.

Mereka menilai pemberian insentif untuk pejabat dari hasil pemungutan PPJU tidak memenuhi rasa keadilan. Pasalnya, kaitan PPJU ini pihak yang melakukan pemungutan bukanlah Pemkab Cianjur, melainkan PLN.

“Total jatah Rp375 juta tersebut baru dari PPJU, betapa besarnya jika dari pajak daerah dan retribusi secara keseluruhan. Ini kurang adil, jatah untuk pejabat sangat besar, namun pelayanan untuk masyarakat kurang maksimal,“ ujar Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan.

Ia menilai, permasalahan ini harus segera diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Selain dianggap pemborosan, namun juga terindikasi adanya penyelewengan anggaran. “Ingat, di daerah lain, upah pungut PPJU ini dilarang dan menjadi temuan BPK. Logikanya, yang melakukan pungutan itu PLN, kenapa pejabat pemkab yang dapat insentif?” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui jika dirinya memang menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Kok bisa?

Di daerah lain, hal tersebut dilarang. Di Kota Batam misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menginstruksikan Wali Kota Batam untuk menghentikan pemberian insentif atau upah pungut dari PPJU mulai Mei 2017. Alasan BPK, pemungutnya adalah PLN Batam, sehingga tak boleh dibagikan kepada pegawai Pemkot Batam. Lalu mengapa di Cianjur tetap berjalan?

Menurut Herman, pendapatan sampingan yang didapatnya dari insentif pemungutan PPJU tersebut tidak asal menerima begitu saja, tapi memang berlandaskan aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Semuanya dapat kok, termasuk saya. Insentif untuk Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) itu kan ada aturannya, tidak begitu saja menerima," ujar Herman saat ditemui di halaman kantor Pemkab Cianjur, Senin (21/5/2018).

Kendati mengakui menerima, namun saat ditanya terkait berapa persen insentif yang diterimanya dari total insentif yang dialokasikan, orang nomor dua di Cianjur itu enggan mengungkapkannya. "Oh itu mah teknis, coba ke Pak Cahyo kalau ingin jelasnya, tanya besaran insentif untuk KDH dan WKDH berapa," jawabnya.

Disinggung soal adanya penilain masyarakat bahwa pemberian insentif untuk pejabat Pemkab Cianjur atas pemungutan PPJU merupakan sebuah penyelewengan dan pemborosan anggaran, Herman menegaskan, jika memang aturan dan Undang-Undangnya ada dan KDH dan WKDH diperbolehkan mendapatkan itu, kenapa tidak?

"Yah, kan mungkin salah satu penghasilan KDH dan WKDH dari situ. Intinya asal tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan saja kita mah," terangnya.

Terkait timbal balik atas penerimaan Pajak PJU tersebut, Herman mengklaim, saat ini Pemkab Cianjur tengah gencar membangun tiang PJU baru di sejumlah lokasi di Kabupaten Cianjur. "Contoh sekarang di Sindangbarang sudah banyak terpasang PJU. Lalu ke arah Puncak dan Jalan Raya Bandung, sudah kita pasang juga. Sebelumnya sih tidak ada," ungkapnya.

Kendati memang belum maksimal karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sambung Herman, upaya untuk memaksimalkan pengembalian atas pajak yang dipungut selama ini sudah dilakukan.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.