Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Bupati dan DPRD Dianggap Langgar Undang-Undang

Bahas LKPJ Bupati Tanpa Dilampiri Laporan Audit BPK

Nuki Nugraha

Jumat, 25 Mei 2018 - 00:13 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Diskusi antara Konsultan Bupati bersama Presidium Rakyat

Beritacianjur.com - SEBUAH fakta mengejutkan terkait kinerja anggota DPRD Cianjur dalam melakukan pengawalan jalannya roda pemerintahan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, kembali terungkap.

Para anggota dewan terhormat itu diduga telah melakukan sebuah kesalahan fatal atau telah melabrak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Benarkah?

Ya, dugaan itu terjadi saat para wakil rakyat melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Bahkan mereka menyetujui laporan tersebut melalui sidang paripurna yang digelar Selasa (18/4/2018) lalu.

Kesalahan yang dilakukan para wakil rakyat itu terungkap dalam ruang diskusi publik antara aktivis Presidium Rakyat dengan perwakilan dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Kamis (24/5/2018), di ruang rapat kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cianjur.

Dugaan tersebut sebagaimana dipaparkan tokoh media di Cianjur, Anton Ramadhan yang saat itu hadir bersama Ketua Presidum Rakyat, Ridwan Mubarak. Menurut pria yang akrab disapa Kang Anton ini, kesalahan yang sudah dilakukan dewan dikarenakan mereka telah melakukan pembahasan LKPJ Bupati, tanpa dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Padahal, jelas Anton, dalam UU Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada paragraf 7 terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pasal 320 ayat (1) menyebutkan, kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

"Ini sangat mengherankan dan mungkin baru kali ini terjadi. Dewan membahas LKPJ Bupati tanpa dilampiri laporan audit BPK. Kenapa saya yakin begitu, soalnya audit pelaksanaan APBD TA 2017 oleh BPK sekarang ini masih sedang berlangsung dan laporan hasil pemeriksaan pun secara resmi baru diserahkan  pada Senin 28 Mei 2018. Kesalahan atau pelanggaran ini bukan hanya dilakukan DPRD, tapi juga oleh bupati," beber Anton kepada 4 orang konsultan bupati yang saat itu hadir sebagai wakil pemerintah mendampingi Bappeda Cianjur.

Mendengar pemaparan itu, keempat orang konsultan bupati yakni Awaludin, Saep Lukman, Andri Kartanegara dan Rustam tampak terdiam sejenak. 

Anton kembali mengungkapkan keheranannya terkait apa yang menjadi alasan dewan melaksanakan kegiatan LKPJ Bupati TA 2017 dengan terburu buru, yaitu di awal April 2018, padahal dalam aturan diberi waktu paling lambat 6 bulan.

"Kenapa ini terkesan terburu buru, seperti ada sesuatu yang memang sengaja dihindari," kata Anton sambil menoleh kepada Saep Lukman yang memang pernah merasakan duduk di kursi wakil rakyat sebagai Wakil Ketua DPRD Cianjur periode 2011-2016.

Apa yang disampaikan Kang Anton tersebut, langsung ditanggapi Ali salah seorang perwakilan dari Bappeda Cianjur. Menurutnya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh dewan pada pembahasan kemarin tidaklah menyalahi karena ada aturannya. "Cuma untuk jelasnya saya perlu cari dulu soal aturan itu," kata Ali.

Diskusi berjalan dengan serius namun santai. Pada kesempatan itu keempat konsultan yang menjadi corong pemerintah, bergantian mencoba menjelaskan kebijakan dan arah pemerintahan kepemimpinan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar kepada peserta diskusi.

Seperti disampaikan Konsultan Bidang Humas dan Politik, Saep Lukman yang menjelaskan kaitan kebijakan bupati soal pemindahan beberapa kantor pelayanan pemerintah, yang selama ini ada di wilayah perkotaan Cianjur ke Kecamatan Campaka.

Dikatakan Saep, pemilihan lokasi pemindahan ke Kecamatan Campaka tersebut berlandaskan kajian serta alasan kuat. Bahkan menurutnya, hal itu melalui proses diskusi yang panjang, jadi tidak serta merta begitu saja.

"Jadi aspek politik ini barangkali harus dimaklumi oleh teman-teman. Pemindahan ini tidak semata karena persoalan-persoalan pokok materi semata, tapi ada latar belakangnya," jelas Saep.

Ditegaskannya, pemindahan kantor pelayanan ke Campaka itu bukan seperti bedol desa, semua kantor pelayanan dibawa pindah ke sana, lalu kantor pusat pemerintahan jadi ikut pindah juga. "Dari sejak awal rencana kita tidak seperti itu. Yah kalau memang mau begitu mending pemekaran saja sekalian," tegasnya.

Bahkan, sambung Saep, untuk pemekaran itu tinggal menunggu kemauan dari pemerintah pusat, karena sudah ada suratnya. Jadi bupati sudah melayangkan surat ke pemerintah pusat, kemudian DPRD juga sudah menyidangkan di Paripurna.

"Pemekaran ini tidak ada masalah sebetulnya, tinggal pemerintah pusatnya saja mungkin belum ada kebijakan soal itu. Jadi sebenarnya sudah clear soal pemekaran itu," terangnya.

Berdasarkan itu, makanya pemerintah tidak melakukan ke arah itu. Bukan memindahkan ibu kota tapi lebih kepada pemindahan kantor pelayanan dan itupun tidak semua, hanya beberapa saja yang dianggap penting untuk melayani masyarakat.

"Jadi maksud pemindahan ini intinya untuk mendekatakan pelayanan kepada masyarakat. Melalui diskusi ini tentunya saya berharap adanya sebuah masukan, solusi untuk pemerintah terhadap kekurangan yang selama ini masih ada," jelas Saep seraya mengajak Ridwan Mubarak untuk ikut serta menyumbangkan pemikirannya.

Sementara itu, Ridawan Mubarak menyampaikan terkait soal Megaproyek Campaka. Dirinya menyebut hal itu merupakan relokasi pusat pemerintahan bukan pemindahan pusat ibu kota.

Mencoba meyakinkan para konsultan, Ridwan membeberkan sejumlah fakta terkait niat bupati untuk melakukan pemindahan ibu kota pemerintahan dari Kecamatan Cianjur ke Kecamatan Campaka.

"Ini jelas kok, pemerintah yang menyebutkan seperti itu. Buktinya bisa dilihat di LPSE, beberapa kegiatan yang dilaksanakan memang mengarah ke sana, salah satunya adanya kegiatan kajian tentang pemindahan ibu kota pemerintahan dari Kecamatan Cianjur ke Kecamatan Campaka," ungkapnya.

Menyikapi pembangunan yang selama ini berjalan pihaknya meminta agar semua pelaksanaannya berlandaskan dengan kajian, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya melihat fakta sekarang ini justru banyak terjadi maladministrasi. Mohon maaf dengan kealpaannya, segala keterbatasannya dan kehilapannya melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap aturan dan perundang undangan. Tentu ini wajib diingatkan, soal nanti diindahkan atau tidak itu lain soal," beber Ridwan.

Diskusi berlangsung selama dua jam lebih itu berakhir sekitar pukul 16.30 Wib. Di penghujung waktu diakusi, Konsultan Bidang Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan, Awaludin berharap diskusi seperti ini bisa berlangsung secara kontinyu dan tidak hanya sebatas obrolan semata.

"Diskusi seperti ini sangat baik, tentu harus terus dilakukan supaya bisa membuahkan hasil, sebuah solusi demi kemajuan Kabupaten Cianjur," kata Awaludin yang disambut kata sepakat semua peserta.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.