Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Bagaimana dengan Kasus Upah Pungut di Cianjur?

Di Subang, Mantan Bupati Dijerat Kasus korupsi Upah Pungut PBB

Gie

Rabu, 30 Mei 2018 - 10:02 WIB

Karikatur: Nandang S
Karikatur: Nandang S
A A A

***Soal Upah Pungut Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Senilai Rp1,5 miliar

Beritacianjur.com - PENGAKUAN Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman yang menyebutkan bahwa dirinya dan pejabat Pemkab Cianjur lainnya termasuk bupati, menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), ternyata masih terus menjadi perhatian publik Cianjur.

Bahkan, sebagian kalangan membandingkannya dengan kasus yang pernah dialami mantan Bupati Subang, Eep Hidayat, yang terjerat kasus korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang APBD 2005-2008 senilai Rp2,3 M.

Seperti diketahui, saat itu, Eep divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta serta subsider tiga bulan penjara. Selain hukuman badan, Eep juga harus mengembalikan uang hasil korupsi Rp2,548 M kepada negara.

“Kasusnya hampir sama. Di subang soal upah pungut PBB, sementara di Cianjur soal PPJU. Parahnya, di Cianjur ini khusus terkait PPJU-kan yang melakukan pemungutan PLN, kenapa yang mendapatkan insentif atau upah pungutnya pejabat Pemkab Cianjur? Sama seperti Wabup Cianjur, waktu itu Pak Eep juga merasa tidak salah dan bilang sudah sesuai aturan,” ujar Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan kepada Berita Cianjur, Selasa (29/5/2018).

Tak hanya mengaitkannya dengan Eep di Subang, Rudi juga menyebutkan, di daerah lain, hal tersebut dilarang. Di Kota Batam misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menginstruksikan Wali Kota Batam untuk menghentikan pemberian insentif atau upah pungut dari PPJU mulai Mei 2017. Alasan BPK, pemungutnya adalah PLN Batam, sehingga tak boleh dibagikan kepada pegawai atau pejabat Pemkot Batam.

Rudi menilai, penyelewengan dan pemborosan anggaran oleh pejabat di Pemkab Cianjur harus segera dihentikan. Menurutnya, jika di daerah lain dianggap BPK pemborosan dan penyelewengan anggaran, artinya hal tersebut berlaku sama untuk semua daerah di Indonesia termasuk Cianjur.

Terkait jawaban wabup bahwa upah pungut PPJU sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rudi menilai hal tersebut seharusnya tidak berlaku untuk PPJU. Pasalnya, pihak yang melakukan pemungutan adalah PLN.

“Soal upah pungut PPJU di Cianjur ini harus segera diusut tuntas. Ketika pejabat Pemkab Cianjur bagi-bagi upah pungut, tapi pelayanan untuk masyarakatnya belum maksimal. Lalu buat apa masyarakat rutin bayar PPJU? Ini tidak adil,” katanya.

Sementara itu, Direktur Cianjur Institute, Ridwan Mubarak mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang menikmati 18 persen dari total penerimaan PPJU 2016 sekitar Rp30 M, sangat memungkinkan untuk diproses secara hukum.

“Ketika Eep saja bisa diproses secara hukum kaitan upah pungut PPB, kenapa kasus Cianjur tidak bisa? Toh secara substansi sama-sama upah pungut dan ada indikasi tindak pidana korupsi,“ ucap Ridwan.

Ia menilai, pembagian upah pungut PPJU ini terindikasi penyelewengan dan sangat ironis dengan pelayanan Pamkab Cianjur terhadap masyarakatnya. Pasalnya, meski masyarakat sudah membayar secara rutin PPJU, namun masyarakat tidak menikmati haknya kaitan dengan penerangan jalan.

“Ya, rakyat atau semua pelanggan PLN Cianjur itu membayar kaitan dengan kewajibannya kepada PLN yang 6 persen dari total pembayaran listrik. Tapi rakyat tidak menerima haknya. Usut tuntas kasus PPJU, terlebih Bupati dan Wabup Cianjur yang terindikasi menikmati upah pungut PPJU tersebut,“ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, TERNYATA, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui jika dirinya memang menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Kok bisa?

Di daerah lain, hal tersebut dilarang. Di Kota Batam misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menginstruksikan Wali Kota Batam untuk menghentikan pemberian insentif atau upah pungut dari PPJU mulai Mei 2017. Alasan BPK, pemungutnya adalah PLN Batam, sehingga tak boleh dibagikan kepada pegawai Pemkot Batam. Lalu mengapa di Cianjur tetap berjalan?

  Menurut Herman, pendapatan sampingan yang didapatnya dari insentif pemungutan PPJU tersebut tidak asal menerima begitu saja, tapi memang berlandaskan aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Semuanya dapat kok, termasuk saya. Insentif untuk Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) itu kan ada aturannya, tidak begitu saja menerima," ujar Herman saat ditemui di halaman kantor Pemkab Cianjur, Senin (21/5/2018).

Kendati mengakui menerima, namun saat ditanya terkait berapa persen insentif yang diterimanya dari total insentif yang dialokasikan, orang nomor dua di Cianjur itu enggan mengungkapkannya. "Oh itu mah teknis, coba ke Pak Cahyo kalau ingin jelasnya, tanya besaran insentif untuk KDH dan WKDH berapa," jawabnya.

Disinggung soal adanya penilain masyarakat bahwa pemberian insentif untuk pejabat Pemkab Cianjur atas pemungutan PPJU merupakan sebuah penyelewengan dan pemborosan anggaran, Herman menegaskan, jika memang aturan dan Undang-Undangnya ada dan KDH dan WKDH diperbolehkan mendapatkan itu, kenapa tidak?

"Yah, kan mungkin salah satu penghasilan KDH dan WKDH dari situ. Intinya asal tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan saja kita mah," terangnya.

Terkait timbal balik atas penerimaan Pajak PJU tersebut, Herman mengklaim, saat ini Pemkab Cianjur tengah gencar membangun tiang PJU baru di sejumlah lokasi di Kabupaten Cianjur. "Contoh sekarang di Sindangbarang sudah banyak terpasang PJU. Lalu ke arah Puncak dan Jalan Raya Bandung, sudah kita pasang juga. Sebelumnya sih tidak ada," ungkapnya.

Kendati memang belum maksimal karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sambung Herman, upaya untuk memaksimalkan pengembalian atas pajak yang dipungut selama ini sudah dilakukan.

Menanggapi penjelasan wabup tersebut, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad menilai, kendati landasan aturannya memang ada, menurutnya, pihak pemerintah seharusnya tidak lantas begitu saja mengalokasikan insentif pemungutan PPJU. Apalagi, pelayanaan kaitan PJU masih sangat jauh dari yang diharapkan masyatakat. 

"Pelayanan yang diberikan saja masih timpang. Masih banyak ruas jalan yang tidak dipasang PJU, ada terpasang tapi malah mati. Beda jauh dengan jalan menuju rumah mantan bupati, wow banget, terang benderang," ucap Ari dengan nada kesal.

Ari mengaku heran dengan kondisi tersebut, padahal pengenaan pajak PJU ini tidak pandang bulu, tidak melihat lokasi apakah si wajib pajak itu berada di kawasan ruas jalan nasional, provinsi atau kabupaten. Artinya semua lapisan masyarakat dikenakan pajak ini dan sulit untuk menghindarinya.

"Listrik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pengenaan pajak dengan sistem mendompleng pada tagihan listrik, ini yang membuat masyarakat sulit untuk menghindar. Tak bayar, sanksinya listrik bisa diputus,"jelasnya.

Menurutnya, lain soal jika pembayarannya dilakukan secara terpisah, kemungkinan warga bisa mempunyai daya tawar pada pemerintah khususnya kaitan soal timbal balik pelayanan atas pajak yang dipungut.

"PPJU ini pajak yang paling mudah. Semuanya sudah by sistem, toh di sini tak ada petugas pemungut justru yang ada malah warga menyetor. Kecuali petugas pemda atau desa ada yang mengambil ke setiap warga, seperti penagihan Pajak Bumi dan Bangunan," terangnya.

Terkait itu, pihaknya mendesak Pemkab Cianjur tidak lagi mengalokasikan insentif Pemungutan PPJU, karena merupakan suatu langkah pemborosan anggaran. "Ini namanya pemborosan anggaran, sebaiknya dihapuskan saja," pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.