Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Usut Tuntas Upah Pungut PPJU

Aparat Penegak Hukum Didesak Selidiki Dugaan Korupsi

Gie

Kamis, 31 Mei 2018 - 08:59 WIB

Karikatur: Nandang S
Karikatur: Nandang S
A A A

***Aktivis: PPJU Jadi Temuan Baru yang Berkorelasi Langsung dengan Kebijakan Kepala Daerah dan PLN

Beritacianjur.com - APARAT penegak hukum harus berani tegas kepada siapapun yang melanggar hukum dan perundang-undangan, terlebih kejahatan korupsi yang merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.

Ungkapan tersebut dilontarkan Direktur Cianjur Institute, Ridwan Mubarak, terkait permasalahan upah pungut atau  insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) senilai Rp1,5 miliar.

Seperti diketahui, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman pernah mengakui bahwa dirinya dan pejabat Pemkab Cianjur lainnya termasuk bupati, menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan PPJU.

Sontak, hal tersebut langsung menjadi sorotan publik Cianjur. Pasalnya, sejumlah kalangan menilai bagi-bagi insentif tersebut tidak sebanding dengan pelayanan Pemkab Cianjur terhadap masyarakat khususnya pelanggan PLN yang dinilai kurang maksimal.

Masyarakatnya rutin membayar PPJU senilai 6 persen dari total setiap pembayaran listrik, namun penerangan jalan umum di Cianjur masih sangat minim. Ironisnya, sang pejabat malah bagi-bagi upah pungut.

Apalagi, di daerah lain, hal tersebut dilarang. Di Kota Batam misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menginstruksikan Wali Kota Batam untuk menghentikan pemberian insentif atau upah pungut dari PPJU mulai Mei 2017. Alasan BPK, pemungutnya adalah PLN Batam, sehingga tak boleh dibagikan kepada pegawai Pemkot Batam. Lalu mengapa di Cianjur tetap berjalan?

Ridwan menilai, permasalahan upah pungut PPJU di Cianjur ini terindikasi adanya tindak pidana korupsi (tipikor). Menurutnya, hal itu merupakan kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang juga luar biasa dari strategi maupun pola yang digunakan untuk membobol uang negara atau uang rakyat.

“Tidak ada alasan lain, kepada siapapun yang menjadi pelaku tipikor harus ditindak tegas dan diberikan sanksi sesuai dengan kadar kesalahannya,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Rabu (30/5/2018).

Jika merujuk terhadap banyaknya kasus indikasi tipikor di Cianjur yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemkab Cianjur, lanjut Ridwan, upah pungut PPJU merupakan temuan baru yang berkorelasi langsung dengan kebijakan kepala daerah dan pimpinan PLN Cianjur.

“Baik Kepala Kantor PLN Cianjur maupun pejabat Pemkab Cianjur yang terindikasi melakukan tipikor, dua-duanya harus diperiksa secepatnya, dengan mengutamakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi,“ ucapnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Rudi Agan menilai, permasalahan upah pungut PPJU harus segera diselidiki oleh aparat penegak hukum. Pasalnya, indikasi penyelewengannya sudah sangat jelas.

“Pihak yang memungut itu PLN, tapi yang menikmati upah pungutnya pejabat Pemkab Cianjur. Itu kan sudah jelas kejanggalannya. Apalagi di daerah lain dilarang BPK, bahkan di Subang mantan bupatinya pernah terjerat kasus upah pungut. Kasus di daerah lain harusnya bisa jadi contoh untuk mengusut tuntas permasalahan di Cianjur,“ terangnya.

Menyikapi pimpinan PLN Cianjur yang dikaitkan dengan permasalahan upah pungut PPJU, sebelumnya, Asisten Manager Area PLN Cianjur, Agung menegaskan, PT PLN sama sekali tidak mendapat kompensasi apapun atas pengenaan Pajak Penerangan Jalan Umum.

Dijelaskan Agung, alasan PLN terlibat dalam pemungutan PPJU ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, adapun untuk penetapan besaran pajaknya itu masing masing daerah berbeda, tergantung pemda yang menetapkan melaui perda.

"Kalau di sini (Cianjur) 6 persen untuk warga sedangkan industri dan bisnis sebesar 3 persen. Itu tiap bulan sudah otomatis kok di sistem kita. Jadi selama ini kita sama sekali tidak pernah menerima fee ataupun insentif apapun dari pemda, karena di sini aturannya pun juga tida ada," jelas Agung saat ditemui di kantornya.

Soal mekanisme, Agung menerangkan, pihaknya tidak menerima uang pembayaran karena langsung melibatkan pusat. Alhasil, penerimaan dari masyarakat langsung masuk ke pusat.

"Uang yang masuk ke pusat itu nantinya ditransfer ke rekening pemda. Rata rata tahun lalu, penerimaan PPJU kisaran Rp3,4 miliyar perbulan. Itu tiap tahun terus naik seiring penambahan pelanggan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, pengakuan Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman yang menyebutkan bahwa dirinya dan pejabat Pemkab Cianjur lainnya termasuk bupati, menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), ternyata masih terus menjadi perhatian publik Cianjur.

Bahkan, sebagian kalangan membandingkannya dengan kasus yang pernah dialami mantan Bupati Subang, Eep Hidayat, yang terjerat kasus korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang APBD 2005-2008 senilai Rp2,3 M.

Seperti diketahui, saat itu, Eep divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta serta subsider tiga bulan penjara. Selain hukuman badan, Eep juga harus mengembalikan uang hasil korupsi Rp2,548 M kepada negara.

“Kasusnya hampir sama. Di subang soal upah pungut PBB, sementara di Cianjur soal PPJU. Parahnya, di Cianjur ini khusus terkait PPJU-kan yang melakukan pemungutan PLN, kenapa yang mendapatkan insentif atau upah pungutnya pejabat Pemkab Cianjur? Sama seperti Wabup Cianjur, waktu itu Pak Eep juga merasa tidak salah dan bilang sudah sesuai aturan,” ujar Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan kepada Berita Cianjur, Selasa (29/5/2018).

Tak hanya mengaitkannya dengan Eep di Subang, Rudi juga menyebutkan, di daerah lain, hal tersebut dilarang. Di Kota Batam misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menginstruksikan Wali Kota Batam untuk menghentikan pemberian insentif atau upah pungut dari PPJU mulai Mei 2017. Alasan BPK, pemungutnya adalah PLN Batam, sehingga tak boleh dibagikan kepada pegawai atau pejabat Pemkot Batam.

Rudi menilai, penyelewengan dan pemborosan anggaran oleh pejabat di Pemkab Cianjur harus segera dihentikan. Menurutnya, jika di daerah lain dianggap BPK pemborosan dan penyelewengan anggaran, artinya hal tersebut berlaku sama untuk semua daerah di Indonesia termasuk Cianjur.

Terkait jawaban wabup bahwa upah pungut PPJU sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rudi menilai hal tersebut seharusnya tidak berlaku untuk PPJU. Pasalnya, pihak yang melakukan pemungutan adalah PLN.

“Soal upah pungut PPJU di Cianjur ini harus segera diusut tuntas. Ketika pejabat Pemkab Cianjur bagi-bagi upah pungut, tapi pelayanan untuk masyarakatnya belum maksimal. Lalu buat apa masyarakat rutin bayar PPJU? Ini tidak adil,” katanya.

Sementara itu, Direktur Cianjur Institute, Ridwan Mubarak mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang menikmati 18 persen dari total penerimaan PPJU 2016 sekitar Rp30 M, sangat memungkinkan untuk diproses secara hukum.

“Ketika Eep saja bisa diproses secara hukum kaitan upah pungut PPB, kenapa kasus Cianjur tidak bisa? Toh secara substansi sama-sama upah pungut dan ada indikasi tindak pidana korupsi,“ ucap Ridwan.

Ia menilai, pembagian upah pungut PPJU ini terindikasi penyelewengan dan sangat ironis dengan pelayanan Pamkab Cianjur terhadap masyarakatnya. Pasalnya, meski masyarakat sudah membayar secara rutin PPJU, namun masyarakat tidak menikmati haknya kaitan dengan penerangan jalan.

“Ya, rakyat atau semua pelanggan PLN Cianjur itu membayar kaitan dengan kewajibannya kepada PLN yang 6 persen dari total pembayaran listrik. Tapi rakyat tidak menerima haknya. Usut tuntas kasus PPJU, terlebih Bupati dan Wabup Cianjur yang terindikasi menikmati upah pungut PPJU tersebut,“ pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.