Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Insentifnya Terang, Pengelolaannya ‘Au Ah Gelap’

Transparansi Pajak Penerangan Jalan Umum Mutlak Dilakukan

Nuki Nugraha

Senin, 04 Juni 2018 - 07:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

***Aktivis: Pemkab dan PLN Harus Terbuka, Jangan Salahkan Jika Ada Gelombang Penolakan Bayar PPJU dari Masyarakat

Beritacianjur.com - TERANGNYA lampu pijar Penerangan Jalan Umum (PJU) di jantung kota Cianjur, tak seterang pengelolaan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Benarkah?

Ya, itulah ucapan yang dilontarkan Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad kepada Berita Cianjur, belum lama ini.

Ucapan tersebut seakan mengambarkan kondisi pengelolaan PPJU yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur sekarang ini. Dimana implementasi asas transparansi kepada publik kaitan pengelolaan salah satu pajak daerah yang penerimaannya terbilang besar itu, cenderung masih jauh dari yang diharapkan. 

"Iya, pengelolaannya (PPJU) bisa dikatakan masih gelap, seperti tak ada lampu penerangan saja. Jangankan masyarakat, informasinya, wakil rakyat saja sulit mengaksesnya," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran tim PPMC, beberapa item yang seharusnya bisa diketahui masyarakat baik itu secara langsung maupun melalui para dewan terhormat kaitan pengelolaan PJU maupun PPJU yang masih gelap, yaitu seperti soal jumlah titik PJU per kecamatan dan kondisinya, data valid kaitan pertumbuhan jumlah pelanggan PLN setiap tahunnya, juga pengelolaan dana penerimaan hasil pungutan pajak.

"Jumlah PJU se-Kabupaten Cianjur itu berapa yang benarnya? Per kecamatan kalau bisa dipetakan. Lalu bagaimana penambahannya tiap tahun, lalu kondisinya seperti apa? Berapa yang mati atau mengalami kerusakan?" ungkap Ari.

Terkait data pertumbuhan jumlah pelanggan PLN, sambung Ari, pemerintah mutlak harus mempunyai data tersebut. Hal tersebut kaitannya soal perhitungan untuk potensi penerimaan pajak.

"Data pelanggan ini yang paling penting. Kalau sekarang ini Pemkab Cianjur masih buta, tak punya data pegangan soal itu. Lalu apa yang dijadikam dasar untuk menetapkan potensi penerimaan pajak nantinya? Apa mau maen tembak begitu saja?" tegasnya.

Tak hanya itu, Ari juga membahas terkait pengelolaan penerimaan pajak. Menurutnya, terkait hal tersebut pihak PLN harus terbuka, karena yang selama ini menjalankan sistemnya adalah mereka. Meski begitu, kata dia, bukan berarti pihak Pemkab Cianjur hanya cukup menunggu uluran tangan dari PLN.

"Intinya perlu ada rekonsiliasi data antara Pemkab Cianjur dengan PLN. Kedua lembaga pemerintah itu harus duduk bareng, membahas soal ini, sebelum timbul kekecewaan dari masyarakat," jelasnya.

Untuk menjembatani kinerja kedua lembaga pemerintah tersebut, ia menilai perlu peran aktif dari para anggota DPRD Cianjur. Sehingga informasi kepada masyarakat soal pengelolaan PJU maupun PPJU dapat tersampaikan dengan baik.

"Jangan sampai ada dusta di antara kalian (pemkab dan PLN) yang nantihya malah mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Kalau itu terjadi, jangan salahkan kalau nanti ada gelombang penolakan bayar pajak PPJU yang dilakukan masyarakat," tegasnya.

Terpisah, anggota DPRD Cianjur Tavip Darmawan mengaku sangat mendukung jika pemasangan PJU bisa dilakukan secara maksimal hingga ke pelosok daerah. Menurutnya ini merupakan sebuah bukti upaya timbal balik yang dilakukan pemerintah atas pemungutan pajak dari masyarakat.

"Saya kira kalau langkah itu dilakukan bukan sebuah pemborosan. Karena itu dimplementasikan sesuai dengan tujuannya," ucapnya.

Disinggung soal pengalokasian upah pungut PPJU bagi pejabat pemerintah, legislator asal Gerindra itu dengan tegas kurang menyetujui langkah tersebut. Tavip beralasan karena selama ini pemanfaatan dari hasil penerimaan PPJU belum bisa dilakukan secara maksimal.

"Itukan uang rakyat. Masih mending kalau realisasi timbal baliknya benar, toh masyarakat itu ga terlalu ribet, yang penting pelaksanaannya jelas. Untuk PPJU ini kan semua lapisan masyarakat yang menggunakan listrik dikenakan, artinya mereka yang di pelosok juga berhak menikmati layanan PJU," jelas Tavip.

Menurutnya, yang memungut dan merealisasikan bertanggungjawab penuh kaitan pengelolaannya. Soal pengadministrasian, sambung dia,  itu cenderung mudah, tapi yang paling berat itu bagaimana bisa tidaknya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

"Keadilannya itu yang harus dilaksanakan, karena itu yang dituntut penuh oleh masyarakat. Mereka sudah mengeluarkan, ya buktikan atuh, masyarakat itu yang penting sudah bayar dan bagaimana bisa menikmatinya, begitu saja, simpel," kata Tavip menirukan bagaimana aspirasi masyarakat yang diterimanya selama ini.

Kalau sekarang kenyataannya tidak sesuai, tegas Tavip, tentunya bukan salah masyarakat. Artinya, pihak yang mengelola wajib bertanggung jawab, dan  jika menyalahi berarti tidak amanah mengelolanya.

"Pelaksanaannya harus sesuai visi misi bupati yaitu lebih maju dan agamis. Implementasinya ya harus seperti itu juga," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,

Pengakuan Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman yang menyebutkan bahwa dirinya dan pejabat Pemkab Cianjur lainnya termasuk bupati, menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), ternyata masih terus menjadi perhatian publik Cianjur.

Bahkan, sebagian kalangan membandingkannya dengan kasus yang pernah dialami mantan Bupati Subang, Eep Hidayat, yang terjerat kasus korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang APBD 2005-2008 senilai Rp2,3 M.

Seperti diketahui, saat itu, Eep divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta serta subsider tiga bulan penjara. Selain hukuman badan, Eep juga harus mengembalikan uang hasil korupsi Rp2,548 M kepada negara.

“Kasusnya hampir sama. Di subang soal upah pungut PBB, sementara di Cianjur soal PPJU. Parahnya, di Cianjur ini khusus terkait PPJU-kan yang melakukan pemungutan PLN, kenapa yang mendapatkan insentif atau upah pungutnya pejabat Pemkab Cianjur? Sama seperti Wabup Cianjur, waktu itu Pak Eep juga merasa tidak salah dan bilang sudah sesuai aturan,” ujar Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan kepada Berita Cianjur, Selasa (29/5/2018).

Tak hanya mengaitkannya dengan Eep di Subang, Rudi juga menyebutkan, di daerah lain, hal tersebut dilarang. Di Kota Batam misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menginstruksikan Wali Kota Batam untuk menghentikan pemberian insentif atau upah pungut dari PPJU mulai Mei 2017. Alasan BPK, pemungutnya adalah PLN Batam, sehingga tak boleh dibagikan kepada pegawai atau pejabat Pemkot Batam.

Rudi menilai, penyelewengan dan pemborosan anggaran oleh pejabat di Pemkab Cianjur harus segera dihentikan. Menurutnya, jika di daerah lain dianggap BPK pemborosan dan penyelewengan anggaran, artinya hal tersebut berlaku sama untuk semua daerah di Indonesia termasuk Cianjur.

Terkait jawaban wabup bahwa upah pungut PPJU sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rudi menilai hal tersebut seharusnya tidak berlaku untuk PPJU. Pasalnya, pihak yang melakukan pemungutan adalah PLN.

“Soal upah pungut PPJU di Cianjur ini harus segera diusut tuntas. Ketika pejabat Pemkab Cianjur bagi-bagi upah pungut, tapi pelayanan untuk masyarakatnya belum maksimal. Lalu buat apa masyarakat rutin bayar PPJU? Ini tidak adil,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui jika dirinya memang menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Kok bisa?

 Menurut Herman, pendapatan sampingan yang didapatnya dari insentif pemungutan PPJU tersebut tidak asal menerima begitu saja, tapi memang berlandaskan aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Semuanya dapat kok, termasuk saya. Insentif untuk Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) itu kan ada aturannya, tidak begitu saja menerima," ujar Herman saat ditemui di halaman kantor Pemkab Cianjur, Senin (21/5/2018).

Kendati mengakui menerima, namun saat ditanya terkait berapa persen insentif yang diterimanya dari total insentif yang dialokasikan, orang nomor dua di Cianjur itu enggan mengungkapkannya. "Oh itu mah teknis, coba ke Pak Cahyo kalau ingin jelasnya, tanya besaran insentif untuk KDH dan WKDH berapa," jawabnya.

Disinggung soal adanya penilaian masyarakat bahwa pemberian insentif untuk pejabat Pemkab Cianjur atas pemungutan PPJU merupakan sebuah penyelewengan dan pemborosan anggaran, Herman menegaskan, jika memang aturan dan Undang-Undangnya ada dan KDH dan WKDH diperbolehkan mendapatkan itu, kenapa tidak?

"Yah, kan mungkin salah satu penghasilan KDH dan WKDH dari situ. Intinya asal tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan saja kita mah," terangnya.

Terkait timbal balik atas penerimaan Pajak PJU tersebut, Herman mengklaim, saat ini Pemkab Cianjur tengah gencar membangun tiang PJU baru di sejumlah lokasi di Kabupaten Cianjur. "Contoh sekarang di Sindangbarang sudah banyak terpasang PJU. Lalu ke arah Puncak dan Jalan Raya Bandung, sudah kita pasang juga. Sebelumnya sih tidak ada," ungkapnya.

Kendati memang belum maksimal karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sambung Herman, upaya untuk memaksimalkan pengembalian atas pajak yang dipungut selama ini sudah dilakukan.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.