Sabtu, 18 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

Insentifnya Terang, Pengelolaannya ‘Au Ah Gelap’

Transparansi Pajak Penerangan Jalan Umum Mutlak Dilakukan

Nuki Nugraha

Senin, 04 Juni 2018 - 07:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

***Aktivis: Pemkab dan PLN Harus Terbuka, Jangan Salahkan Jika Ada Gelombang Penolakan Bayar PPJU dari Masyarakat

Beritacianjur.com - TERANGNYA lampu pijar Penerangan Jalan Umum (PJU) di jantung kota Cianjur, tak seterang pengelolaan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Benarkah?

Ya, itulah ucapan yang dilontarkan Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad kepada Berita Cianjur, belum lama ini.

Ucapan tersebut seakan mengambarkan kondisi pengelolaan PPJU yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur sekarang ini. Dimana implementasi asas transparansi kepada publik kaitan pengelolaan salah satu pajak daerah yang penerimaannya terbilang besar itu, cenderung masih jauh dari yang diharapkan. 

"Iya, pengelolaannya (PPJU) bisa dikatakan masih gelap, seperti tak ada lampu penerangan saja. Jangankan masyarakat, informasinya, wakil rakyat saja sulit mengaksesnya," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran tim PPMC, beberapa item yang seharusnya bisa diketahui masyarakat baik itu secara langsung maupun melalui para dewan terhormat kaitan pengelolaan PJU maupun PPJU yang masih gelap, yaitu seperti soal jumlah titik PJU per kecamatan dan kondisinya, data valid kaitan pertumbuhan jumlah pelanggan PLN setiap tahunnya, juga pengelolaan dana penerimaan hasil pungutan pajak.

"Jumlah PJU se-Kabupaten Cianjur itu berapa yang benarnya? Per kecamatan kalau bisa dipetakan. Lalu bagaimana penambahannya tiap tahun, lalu kondisinya seperti apa? Berapa yang mati atau mengalami kerusakan?" ungkap Ari.

Terkait data pertumbuhan jumlah pelanggan PLN, sambung Ari, pemerintah mutlak harus mempunyai data tersebut. Hal tersebut kaitannya soal perhitungan untuk potensi penerimaan pajak.

"Data pelanggan ini yang paling penting. Kalau sekarang ini Pemkab Cianjur masih buta, tak punya data pegangan soal itu. Lalu apa yang dijadikam dasar untuk menetapkan potensi penerimaan pajak nantinya? Apa mau maen tembak begitu saja?" tegasnya.

Tak hanya itu, Ari juga membahas terkait pengelolaan penerimaan pajak. Menurutnya, terkait hal tersebut pihak PLN harus terbuka, karena yang selama ini menjalankan sistemnya adalah mereka. Meski begitu, kata dia, bukan berarti pihak Pemkab Cianjur hanya cukup menunggu uluran tangan dari PLN.

"Intinya perlu ada rekonsiliasi data antara Pemkab Cianjur dengan PLN. Kedua lembaga pemerintah itu harus duduk bareng, membahas soal ini, sebelum timbul kekecewaan dari masyarakat," jelasnya.

Untuk menjembatani kinerja kedua lembaga pemerintah tersebut, ia menilai perlu peran aktif dari para anggota DPRD Cianjur. Sehingga informasi kepada masyarakat soal pengelolaan PJU maupun PPJU dapat tersampaikan dengan baik.

"Jangan sampai ada dusta di antara kalian (pemkab dan PLN) yang nantihya malah mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Kalau itu terjadi, jangan salahkan kalau nanti ada gelombang penolakan bayar pajak PPJU yang dilakukan masyarakat," tegasnya.

Terpisah, anggota DPRD Cianjur Tavip Darmawan mengaku sangat mendukung jika pemasangan PJU bisa dilakukan secara maksimal hingga ke pelosok daerah. Menurutnya ini merupakan sebuah bukti upaya timbal balik yang dilakukan pemerintah atas pemungutan pajak dari masyarakat.

"Saya kira kalau langkah itu dilakukan bukan sebuah pemborosan. Karena itu dimplementasikan sesuai dengan tujuannya," ucapnya.

Disinggung soal pengalokasian upah pungut PPJU bagi pejabat pemerintah, legislator asal Gerindra itu dengan tegas kurang menyetujui langkah tersebut. Tavip beralasan karena selama ini pemanfaatan dari hasil penerimaan PPJU belum bisa dilakukan secara maksimal.

"Itukan uang rakyat. Masih mending kalau realisasi timbal baliknya benar, toh masyarakat itu ga terlalu ribet, yang penting pelaksanaannya jelas. Untuk PPJU ini kan semua lapisan masyarakat yang menggunakan listrik dikenakan, artinya mereka yang di pelosok juga berhak menikmati layanan PJU," jelas Tavip.

Menurutnya, yang memungut dan merealisasikan bertanggungjawab penuh kaitan pengelolaannya. Soal pengadministrasian, sambung dia,  itu cenderung mudah, tapi yang paling berat itu bagaimana bisa tidaknya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

"Keadilannya itu yang harus dilaksanakan, karena itu yang dituntut penuh oleh masyarakat. Mereka sudah mengeluarkan, ya buktikan atuh, masyarakat itu yang penting sudah bayar dan bagaimana bisa menikmatinya, begitu saja, simpel," kata Tavip menirukan bagaimana aspirasi masyarakat yang diterimanya selama ini.

Kalau sekarang kenyataannya tidak sesuai, tegas Tavip, tentunya bukan salah masyarakat. Artinya, pihak yang mengelola wajib bertanggung jawab, dan  jika menyalahi berarti tidak amanah mengelolanya.

"Pelaksanaannya harus sesuai visi misi bupati yaitu lebih maju dan agamis. Implementasinya ya harus seperti itu juga," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,

Pengakuan Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman yang menyebutkan bahwa dirinya dan pejabat Pemkab Cianjur lainnya termasuk bupati, menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), ternyata masih terus menjadi perhatian publik Cianjur.

Bahkan, sebagian kalangan membandingkannya dengan kasus yang pernah dialami mantan Bupati Subang, Eep Hidayat, yang terjerat kasus korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang APBD 2005-2008 senilai Rp2,3 M.

Seperti diketahui, saat itu, Eep divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta serta subsider tiga bulan penjara. Selain hukuman badan, Eep juga harus mengembalikan uang hasil korupsi Rp2,548 M kepada negara.

“Kasusnya hampir sama. Di subang soal upah pungut PBB, sementara di Cianjur soal PPJU. Parahnya, di Cianjur ini khusus terkait PPJU-kan yang melakukan pemungutan PLN, kenapa yang mendapatkan insentif atau upah pungutnya pejabat Pemkab Cianjur? Sama seperti Wabup Cianjur, waktu itu Pak Eep juga merasa tidak salah dan bilang sudah sesuai aturan,” ujar Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan kepada Berita Cianjur, Selasa (29/5/2018).

Tak hanya mengaitkannya dengan Eep di Subang, Rudi juga menyebutkan, di daerah lain, hal tersebut dilarang. Di Kota Batam misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menginstruksikan Wali Kota Batam untuk menghentikan pemberian insentif atau upah pungut dari PPJU mulai Mei 2017. Alasan BPK, pemungutnya adalah PLN Batam, sehingga tak boleh dibagikan kepada pegawai atau pejabat Pemkot Batam.

Rudi menilai, penyelewengan dan pemborosan anggaran oleh pejabat di Pemkab Cianjur harus segera dihentikan. Menurutnya, jika di daerah lain dianggap BPK pemborosan dan penyelewengan anggaran, artinya hal tersebut berlaku sama untuk semua daerah di Indonesia termasuk Cianjur.

Terkait jawaban wabup bahwa upah pungut PPJU sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rudi menilai hal tersebut seharusnya tidak berlaku untuk PPJU. Pasalnya, pihak yang melakukan pemungutan adalah PLN.

“Soal upah pungut PPJU di Cianjur ini harus segera diusut tuntas. Ketika pejabat Pemkab Cianjur bagi-bagi upah pungut, tapi pelayanan untuk masyarakatnya belum maksimal. Lalu buat apa masyarakat rutin bayar PPJU? Ini tidak adil,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui jika dirinya memang menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Kok bisa?

 Menurut Herman, pendapatan sampingan yang didapatnya dari insentif pemungutan PPJU tersebut tidak asal menerima begitu saja, tapi memang berlandaskan aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Semuanya dapat kok, termasuk saya. Insentif untuk Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) itu kan ada aturannya, tidak begitu saja menerima," ujar Herman saat ditemui di halaman kantor Pemkab Cianjur, Senin (21/5/2018).

Kendati mengakui menerima, namun saat ditanya terkait berapa persen insentif yang diterimanya dari total insentif yang dialokasikan, orang nomor dua di Cianjur itu enggan mengungkapkannya. "Oh itu mah teknis, coba ke Pak Cahyo kalau ingin jelasnya, tanya besaran insentif untuk KDH dan WKDH berapa," jawabnya.

Disinggung soal adanya penilaian masyarakat bahwa pemberian insentif untuk pejabat Pemkab Cianjur atas pemungutan PPJU merupakan sebuah penyelewengan dan pemborosan anggaran, Herman menegaskan, jika memang aturan dan Undang-Undangnya ada dan KDH dan WKDH diperbolehkan mendapatkan itu, kenapa tidak?

"Yah, kan mungkin salah satu penghasilan KDH dan WKDH dari situ. Intinya asal tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan saja kita mah," terangnya.

Terkait timbal balik atas penerimaan Pajak PJU tersebut, Herman mengklaim, saat ini Pemkab Cianjur tengah gencar membangun tiang PJU baru di sejumlah lokasi di Kabupaten Cianjur. "Contoh sekarang di Sindangbarang sudah banyak terpasang PJU. Lalu ke arah Puncak dan Jalan Raya Bandung, sudah kita pasang juga. Sebelumnya sih tidak ada," ungkapnya.

Kendati memang belum maksimal karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sambung Herman, upaya untuk memaksimalkan pengembalian atas pajak yang dipungut selama ini sudah dilakukan.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…