Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Aturannya Tak Jelas, Pembagiannya Tak Merata

Sejumlah Kades Kaget Adanya Insentif Upah Pungut PPJU dan Akui Tak Kebagian Jatah

Gie/bis/nuki

Selasa, 05 Juni 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S
Karikatur: Nandang S
A A A

***Aktivis: Kalau Kades Tak Kebagian Jatah Itu Alasannya Tak Dilibatkan dalam Pemungutan, Toh Pihak Pemkab Cianjur Juga Tak Memungut PPJU

Beritacianjur.com - PERSOALAN insentif upah pungut Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang diakui dinikmati oleh sejumlah pejabat Pemkab Cianjur, ternyata tak hanya jadi buah bibir para aktivis dan masyarakat saja, namun juga menjadi tanda tanya besar bagi para kepala desa di Cianjur. Kok bisa?

Seperti diketahui, sebelumnya para aktivis dan masyarakat mengkritisi dan menilai, bagi-bagi insentif PPJU tersebut merupakan penyelewengan dan pemborosan anggaran, karena tak sebanding dengan pelayanan yang diberikan Pemkab Cianjur kepada masyarakat. Terbukti, lampu pijar penerangan jalan umum (PJU) di Cianjur sangat minim, padahal masyarakat atau pengguna listrik di Cianjur rutin membayar PPJU.

Tak hanya itu, mereka juga merasa aneh dengan pembagian upah pungut tersebut. Pasalnya, khusus untuk PPJU, pihak yang melakukan pemungutan adalah PLN, namun insentif pungutan PPJU-nya malah dinikmati para pejabat Pemkab Cianjur.

Bahkan, sejumlah aktivis membandingkan persoalan upah pungut PPJU di Cianjur dengan kasus yang pernah dialami mantan Bupati Subang, Eep Hidayat, yang terjerat kasus korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang APBD 2005-2008 senilai Rp2,3 M.

Ya, ketika para aktivis dan masyarakat menilai hal tersebut merupakan penyelewengan dan pemborosan anggaran, beda halnya dengan reaksi para kepala desa. Ternyata, mereka kaget karena baru mengetahui ada hak mereka dari pembagian insentif upah pungut PPJU tersebut, namun tak pernah diterimanya.

Rasa kaget tersebut salah satunya diakui Kepala Desa (Kades) Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, H A Syukur Sidik. Ia mengaku kaget ketika mengetahui di pemberitaan bahwa Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui menikmati upah pungut PPJU tersebut.

“Saya baru tahu kalau dalam pembayaran PPJU itu ada upah pungutnya. Tapi apakah itu berdasar atau tidak? Kaget juga ternyata wabup mengakui menerima upah pungut itu," kata kades yang menjabat dua priode ini saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/6/2018).

Rasa kaget Syukur memang beralasan. Pasalnya, pada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, desa/kelurahan seharusnya mendapatkan jatah dari upah pungut pajak tersebut.

Jika ternyata ada upah pungut dalam PPJU, sambung Syukur, alangkah bagusnya jika pemerintahan desa juga mendapatkan bagian. Alasannya, selama ini warga di lingkungan desa selalu membayar PPJU.

"Selama ini warga selalu bayar PPJU, tapi mana PJU yang ada di wilayah desa? Sangat minim sekali. Sangat wajar jika benar itu ada upah pungutnya pada PPJU, desa juga mendapatkan," paparnya.

Selama ini diakuinya, ia hanya mengetahui kalau ada upah pungut itu dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Itu dilakukan secara terbuka dan sudah lama terjadi. "Selama ini hanya PBB saja yang ada upah pungutnya, itupun dilakukan terbuka, sampai Kaduspun mengetahuinya," katanya.

Pihaknya juga mengaku tidak mengetahui berapa jumlah pajak PJU yang masuk di wilayahnya. Bahkan jumlah wajib pajak pun tidak ada datanya di desa. "Tapi kok tiba-tiba ada upah pungut yang mengalir. Wajar saja kalau desa juga mempertanyakan," katanya.

Tak hanya Syukur, sejumlah kepala desa lainnya pun menyampaikan rasa kaget yang sama kepada Berita Cianjur. Jika memang pembagian insentif PPJU sudah sesuai aturan dan pejabat Pemkab Cianjur sudah menikmatinya, mereka merasa seharusnya seluruh kepala desa pun mendapatkan jatahnya.

Menanggapi rasa kaget para kepala desa tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, selain terindikasi menyalahi aturan, pembagian insentif PPJU di Cianjur ini tidak merata.

“Wajar kalau kades kaget, karena harusnya dapat jatah seperti pejabat Pemkab Cianjur. Kalau alasannya kades tak mendapatkan jatah karena tidak dilibatkan dalam pemungutan, toh Pemkab Cianjur juga tidak memungut PPJU,“ ujar Rudi kepada Berita Cianjur, Senin (4/6/2018).

“Sudah jelas sekali, yang melakukan pemungutan itu kan PLN, seharusnya insentifnya tidak dibagikan, tapi jadi sumber pendapatan daerah dan dipakai untuk pelayanan kepada masyarakat,“ sambung dia.

Rudi menegaskan, aparat penegak hukum harus segera menyelidiki persoalan insentif upah pungut PPJU. Pasalnya, indikasi penyelewengannya cukup kuat. “Kita harus melihat juga kasus daerah lain. Di Batam, jelas-jelas BPK menyebut pembagian upah pungut PPJU ini tak boleh dilakukan, karena yang melakukan pemungutan itu PLN. Kenapa di Cianjur masih terus berjalan?” tegasnya.

Terpisah, ditanya terkait alokasi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dedi Sudrajat, lebih banyak mengaku tidak tahu ketimbang banyak tahunya, termasuk saat ditanya soal mekanisme pencairan pemberian insentif untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Cianjur.

Oang nomor wahid di lingkungan BPKAD itu beralasan bahwa pengelolaan kaitan dana tersebut sepenuhnya kewenangan Dinas Pajak Daerah, yang kini berganti menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bappenda).

“Pengelolaan kaitan dana insentif pajak semua dikelola Bappenda. Jadi coba tanya saja ke Bappenda, segala sesuatunya di sana kok,“ jelasnya.

Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi terkait alokasi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Kepala Bappenda Cianjur, Cahyo Supriyo belum memberikan keterangan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui jika dirinya memang menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU).

Menurut Herman, pendapatan sampingan yang didapatnya dari insentif pemungutan PPJU tersebut tidak asal menerima begitu saja, tapi memang berlandaskan aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Semuanya dapat kok, termasuk saya. Insentif untuk Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) itu kan ada aturannya, tidak begitu saja menerima," ujar Herman saat ditemui di halaman kantor Pemkab Cianjur, Senin (21/5/2018).

Kendati mengakui menerima, namun saat ditanya terkait berapa persen insentif yang diterimanya dari total insentif yang dialokasikan, orang nomor dua di Cianjur itu enggan mengungkapkannya. "Oh itu mah teknis, coba ke Pak Cahyo kalau ingin jelasnya, tanya besaran insentif untuk KDH dan WKDH berapa," jawabnya.

Disinggung soal adanya penilaian masyarakat bahwa pemberian insentif untuk pejabat Pemkab Cianjur atas pemungutan PPJU merupakan sebuah penyelewengan dan pemborosan anggaran, Herman menegaskan, jika memang aturan dan Undang-Undangnya ada dan KDH dan WKDH diperbolehkan mendapatkan itu, kenapa tidak?

"Yah, kan mungkin salah satu penghasilan KDH dan WKDH dari situ. Intinya asal tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan saja kita mah," terangnya.

Terkait timbal balik atas penerimaan Pajak PJU tersebut, Herman mengklaim, saat ini Pemkab Cianjur tengah gencar membangun tiang PJU baru di sejumlah lokasi di Kabupaten Cianjur. "Contoh sekarang di Sindangbarang sudah banyak terpasang PJU. Lalu ke arah Puncak dan Jalan Raya Bandung, sudah kita pasang juga. Sebelumnya sih tidak ada," ungkapnya.

Kendati memang belum maksimal karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sambung Herman, upaya untuk memaksimalkan pengembalian atas pajak yang dipungut selama ini sudah dilakukan.(         *)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.