Sabtu, 18 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

Aturannya Tak Jelas, Pembagiannya Tak Merata

Sejumlah Kades Kaget Adanya Insentif Upah Pungut PPJU dan Akui Tak Kebagian Jatah

Gie/bis/nuki

Selasa, 05 Juni 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S
Karikatur: Nandang S
A A A

***Aktivis: Kalau Kades Tak Kebagian Jatah Itu Alasannya Tak Dilibatkan dalam Pemungutan, Toh Pihak Pemkab Cianjur Juga Tak Memungut PPJU

Beritacianjur.com - PERSOALAN insentif upah pungut Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang diakui dinikmati oleh sejumlah pejabat Pemkab Cianjur, ternyata tak hanya jadi buah bibir para aktivis dan masyarakat saja, namun juga menjadi tanda tanya besar bagi para kepala desa di Cianjur. Kok bisa?

Seperti diketahui, sebelumnya para aktivis dan masyarakat mengkritisi dan menilai, bagi-bagi insentif PPJU tersebut merupakan penyelewengan dan pemborosan anggaran, karena tak sebanding dengan pelayanan yang diberikan Pemkab Cianjur kepada masyarakat. Terbukti, lampu pijar penerangan jalan umum (PJU) di Cianjur sangat minim, padahal masyarakat atau pengguna listrik di Cianjur rutin membayar PPJU.

Tak hanya itu, mereka juga merasa aneh dengan pembagian upah pungut tersebut. Pasalnya, khusus untuk PPJU, pihak yang melakukan pemungutan adalah PLN, namun insentif pungutan PPJU-nya malah dinikmati para pejabat Pemkab Cianjur.

Bahkan, sejumlah aktivis membandingkan persoalan upah pungut PPJU di Cianjur dengan kasus yang pernah dialami mantan Bupati Subang, Eep Hidayat, yang terjerat kasus korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang APBD 2005-2008 senilai Rp2,3 M.

Ya, ketika para aktivis dan masyarakat menilai hal tersebut merupakan penyelewengan dan pemborosan anggaran, beda halnya dengan reaksi para kepala desa. Ternyata, mereka kaget karena baru mengetahui ada hak mereka dari pembagian insentif upah pungut PPJU tersebut, namun tak pernah diterimanya.

Rasa kaget tersebut salah satunya diakui Kepala Desa (Kades) Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, H A Syukur Sidik. Ia mengaku kaget ketika mengetahui di pemberitaan bahwa Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui menikmati upah pungut PPJU tersebut.

“Saya baru tahu kalau dalam pembayaran PPJU itu ada upah pungutnya. Tapi apakah itu berdasar atau tidak? Kaget juga ternyata wabup mengakui menerima upah pungut itu," kata kades yang menjabat dua priode ini saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/6/2018).

Rasa kaget Syukur memang beralasan. Pasalnya, pada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, desa/kelurahan seharusnya mendapatkan jatah dari upah pungut pajak tersebut.

Jika ternyata ada upah pungut dalam PPJU, sambung Syukur, alangkah bagusnya jika pemerintahan desa juga mendapatkan bagian. Alasannya, selama ini warga di lingkungan desa selalu membayar PPJU.

"Selama ini warga selalu bayar PPJU, tapi mana PJU yang ada di wilayah desa? Sangat minim sekali. Sangat wajar jika benar itu ada upah pungutnya pada PPJU, desa juga mendapatkan," paparnya.

Selama ini diakuinya, ia hanya mengetahui kalau ada upah pungut itu dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Itu dilakukan secara terbuka dan sudah lama terjadi. "Selama ini hanya PBB saja yang ada upah pungutnya, itupun dilakukan terbuka, sampai Kaduspun mengetahuinya," katanya.

Pihaknya juga mengaku tidak mengetahui berapa jumlah pajak PJU yang masuk di wilayahnya. Bahkan jumlah wajib pajak pun tidak ada datanya di desa. "Tapi kok tiba-tiba ada upah pungut yang mengalir. Wajar saja kalau desa juga mempertanyakan," katanya.

Tak hanya Syukur, sejumlah kepala desa lainnya pun menyampaikan rasa kaget yang sama kepada Berita Cianjur. Jika memang pembagian insentif PPJU sudah sesuai aturan dan pejabat Pemkab Cianjur sudah menikmatinya, mereka merasa seharusnya seluruh kepala desa pun mendapatkan jatahnya.

Menanggapi rasa kaget para kepala desa tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, selain terindikasi menyalahi aturan, pembagian insentif PPJU di Cianjur ini tidak merata.

“Wajar kalau kades kaget, karena harusnya dapat jatah seperti pejabat Pemkab Cianjur. Kalau alasannya kades tak mendapatkan jatah karena tidak dilibatkan dalam pemungutan, toh Pemkab Cianjur juga tidak memungut PPJU,“ ujar Rudi kepada Berita Cianjur, Senin (4/6/2018).

“Sudah jelas sekali, yang melakukan pemungutan itu kan PLN, seharusnya insentifnya tidak dibagikan, tapi jadi sumber pendapatan daerah dan dipakai untuk pelayanan kepada masyarakat,“ sambung dia.

Rudi menegaskan, aparat penegak hukum harus segera menyelidiki persoalan insentif upah pungut PPJU. Pasalnya, indikasi penyelewengannya cukup kuat. “Kita harus melihat juga kasus daerah lain. Di Batam, jelas-jelas BPK menyebut pembagian upah pungut PPJU ini tak boleh dilakukan, karena yang melakukan pemungutan itu PLN. Kenapa di Cianjur masih terus berjalan?” tegasnya.

Terpisah, ditanya terkait alokasi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dedi Sudrajat, lebih banyak mengaku tidak tahu ketimbang banyak tahunya, termasuk saat ditanya soal mekanisme pencairan pemberian insentif untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Cianjur.

Oang nomor wahid di lingkungan BPKAD itu beralasan bahwa pengelolaan kaitan dana tersebut sepenuhnya kewenangan Dinas Pajak Daerah, yang kini berganti menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bappenda).

“Pengelolaan kaitan dana insentif pajak semua dikelola Bappenda. Jadi coba tanya saja ke Bappenda, segala sesuatunya di sana kok,“ jelasnya.

Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi terkait alokasi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Kepala Bappenda Cianjur, Cahyo Supriyo belum memberikan keterangan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui jika dirinya memang menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU).

Menurut Herman, pendapatan sampingan yang didapatnya dari insentif pemungutan PPJU tersebut tidak asal menerima begitu saja, tapi memang berlandaskan aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Semuanya dapat kok, termasuk saya. Insentif untuk Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) itu kan ada aturannya, tidak begitu saja menerima," ujar Herman saat ditemui di halaman kantor Pemkab Cianjur, Senin (21/5/2018).

Kendati mengakui menerima, namun saat ditanya terkait berapa persen insentif yang diterimanya dari total insentif yang dialokasikan, orang nomor dua di Cianjur itu enggan mengungkapkannya. "Oh itu mah teknis, coba ke Pak Cahyo kalau ingin jelasnya, tanya besaran insentif untuk KDH dan WKDH berapa," jawabnya.

Disinggung soal adanya penilaian masyarakat bahwa pemberian insentif untuk pejabat Pemkab Cianjur atas pemungutan PPJU merupakan sebuah penyelewengan dan pemborosan anggaran, Herman menegaskan, jika memang aturan dan Undang-Undangnya ada dan KDH dan WKDH diperbolehkan mendapatkan itu, kenapa tidak?

"Yah, kan mungkin salah satu penghasilan KDH dan WKDH dari situ. Intinya asal tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan saja kita mah," terangnya.

Terkait timbal balik atas penerimaan Pajak PJU tersebut, Herman mengklaim, saat ini Pemkab Cianjur tengah gencar membangun tiang PJU baru di sejumlah lokasi di Kabupaten Cianjur. "Contoh sekarang di Sindangbarang sudah banyak terpasang PJU. Lalu ke arah Puncak dan Jalan Raya Bandung, sudah kita pasang juga. Sebelumnya sih tidak ada," ungkapnya.

Kendati memang belum maksimal karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sambung Herman, upaya untuk memaksimalkan pengembalian atas pajak yang dipungut selama ini sudah dilakukan.(         *)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…