Sabtu, 18 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

Masyarakatnya Resah, Bupati Malah Tidak Tahu

Ini Jawaban Bupati Cianjur Terkait Pengelolaan dan Insetif Upah Pungut PPJU

Gie/angga Purwanda

Rabu, 06 Juni 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S
Karikatur: Nandang S
A A A

***Aktivis: Selain soal Ketidakadilan dan Hak Masyarakat, Persoalan PPJU Juga Terindikasi Penyelewengan Anggaran, Masa Iya Bupati Tidak Tahu?

Beritacianjur.com - KETIKA sejumlah aktivis dan masyarakat makin resah terkait pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar malah bilang tidak tahu persoalannya. Kok bisa?

Ya, saat bupati menghadiri giat ‘video conference’ dengan Kapolri terkait persiapan Lebaran 2018, di Aula Wira Pratama Kantor Polres Cianjur, Selasa (5/6/2018) pagi, Berita Cianjur mencoba mengonfirmasi terkait pengelolaan PPJU.

Sayang, ketika diharapkan ada penjelasan yang ditunggu-tunggu masyarakat, bupati malah terkesan tidak mengetahui duduk persoalannya. Termasuk ketika ditanya soal Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman yang sudah mengakui menerima insentif upah pungut PPJU, yang dinilai masyarakat merupakan pemborosan dan penyelewengan anggaran karena tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan Pemkab Cianjur kepada masyarakat.

“PPJU teh naon? Ramenya? Teu apal, sok weh tingali aturanna di Dishub Cianjur, atau ka Pak Cahyo di Dinas Pajak (PPJU tuh apa? Ramai ya? Tidak tahu, liat saja aturannya di Dishub Cianjur, atau ke Pak Cahyo di Dinas Pajak,” ujar Irvan.

Tidak puas dengan jawaban bupati, Berita Cianjur mencoba mengonfirmasi kepada mantan Kepala Bidang Potensi Dinas Perpajakan Cianjur (sekarang Bappenda), Gagan Rusganda, yang saat ini menjabat Kabag Humas Pemkab Cianjur.

Saat ditanya soal mekanisme atau sistem pembayaran Pajak Penerangan Jalan, Gagan menjelaskan, sistem pembayarannya langsung ditransfer dari rekening PT PLN ke rekening Pemkab Cianjur yang ada di Bjb.

Namun saat dikonfirmasi adanya selisih sebesar Rp654.615.581, Gagan tak bisa menjawabnya dan mengatakan harus mengeceknya terlebih dahulu ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Cianjur.

“Harus dibaca dulu buku laporan auditnya. Nanti dicek dulu ke Disjakda (Bappenda Cianjur),” ucapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 2017, total PPJ 2017 sebesar Rp37.827.500.462. Sementara berdasarkan informasi dan data yang diperoleh Berita Cianjur, pihak PT PLN merealisasikan PPJ untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp38.482.116.043. Alhasil ada selisih sebesar Rp654.615.581.

“Ini jumlah selisih yang luar biasa dalam dunia akuntansi pemerintahan, yang saat ini menganut sistem akrual. Jangankan sistem akrual basis, pake sistem cash basis saja gak nyambung,“ ujar Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan.

Sementara menanggapi jawaban bupati yang hanya bilang tidak tahu, Rudi sangat menyayangkannya. Seharusnya, seorang bupati mengetahui permasalahan yang lagi hangat dan bisa menjelaskannya secara detail.

Apalagi, sambung Rudi, persoalan PPJU merupakan permasalahan penting terkait pelayanan atau hak masyarakat Cianjur. Masyarakat atau pelanggan PLN rutin membayar, namun pelayan Pemkab Cianjur berupa lampu pijar PJU di Cianjur masih sangat minim.

“Ini soal hak masyarakatnya, ini soal ketidakadilan, masa iya bupatinya cuma cukup bilang tidak tahu. Ini kan aneh,“ ujarnya Senin (5/6/2018).

Tak hanya soal hak masyarakat, lanjut Rudi, persoalan pengelolaan PPJU di Cianjur sudah terindikasi penyelewengan atau pemborosan anggaran. Buktinya, pihak yang memungut adalah PLN, namun upah pungut PPJU-nya malah dibagikan kepada sejumlah pejabat Pemkab Cianjur, termasuk Bupati, Wabup dan Sekda Cianjur.

Diberitakan sebelumnya,

PERSOALAN insentif upah pungut PPJU yang diakui dinikmati oleh sejumlah pejabat Pemkab Cianjur, ternyata tak hanya jadi buah bibir para aktivis dan masyarakat saja, namun juga menjadi tanda tanya besar bagi para kepala desa di Cianjur. Kok bisa?

Seperti diketahui, sebelumnya para aktivis dan masyarakat mengkritisi dan menilai, bagi-bagi insentif PPJU tersebut merupakan penyelewengan dan pemborosan anggaran, karena tak sebanding dengan pelayanan yang diberikan Pemkab Cianjur kepada masyarakat. Terbukti, lampu pijar PJU di Cianjur sangat minim, padahal masyarakat atau pengguna listrik di Cianjur rutin membayar PPJU.

Tak hanya itu, mereka juga merasa aneh dengan pembagian upah pungut tersebut. Pasalnya, khusus untuk PPJU, pihak yang melakukan pemungutan adalah PLN, namun insentif pungutan PPJU-nya malah dinikmati para pejabat Pemkab Cianjur.

Bahkan, sejumlah aktivis membandingkan persoalan upah pungut PPJU di Cianjur dengan kasus yang pernah dialami mantan Bupati Subang, Eep Hidayat, yang terjerat kasus korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang APBD 2005-2008 senilai Rp2,3 M.

Ya, ketika para aktivis dan masyarakat menilai hal tersebut merupakan penyelewengan dan pemborosan anggaran, beda halnya dengan reaksi para kepala desa. Ternyata, mereka kaget karena baru mengetahui ada hak mereka dari pembagian insentif upah pungut PPJU tersebut, namun tak pernah diterimanya.

Rasa kaget tersebut salah satunya diakui Kepala Desa (Kades) Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, H A Syukur Sidik. Ia mengaku kaget ketika mengetahui di pemberitaan bahwa Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui menikmati upah pungut PPJU tersebut.

“Saya baru tahu kalau dalam pembayaran PPJU itu ada upah pungutnya. Tapi apakah itu berdasar atau tidak? Kaget juga ternyata wabup mengakui menerima upah pungut itu," kata kades yang menjabat dua priode ini saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/6/2018).

Rasa kaget Syukur memang beralasan. Pasalnya, pada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, desa/kelurahan seharusnya mendapatkan jatah dari upah pungut pajak tersebut.

Jika ternyata ada upah pungut dalam PPJU, sambung Syukur, alangkah bagusnya jika pemerintahan desa juga mendapatkan bagian. Alasannya, selama ini warga di lingkungan desa selalu membayar PPJU.

"Selama ini warga selalu bayar PPJU, tapi mana PJU yang ada di wilayah desa? Sangat minim sekali. Sangat wajar jika benar itu ada upah pungutnya pada PPJU, desa juga mendapatkan," paparnya.

Selama ini diakuinya, ia hanya mengetahui kalau ada upah pungut itu dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Itu dilakukan secara terbuka dan sudah lama terjadi. "Selama ini hanya PBB saja yang ada upah pungutnya, itupun dilakukan terbuka, sampai Kaduspun mengetahuinya," katanya.

Pihaknya juga mengaku tidak mengetahui berapa jumlah pajak PJU yang masuk di wilayahnya. Bahkan jumlah wajib pajak pun tidak ada datanya di desa. "Tapi kok tiba-tiba ada upah pungut yang mengalir. Wajar saja kalau desa juga mempertanyakan," katanya.

Tak hanya Syukur, sejumlah kepala desa lainnya pun menyampaikan rasa kaget yang sama kepada Berita Cianjur. Jika memang pembagian insentif PPJU sudah sesuai aturan dan pejabat Pemkab Cianjur sudah menikmatinya, mereka merasa seharusnya seluruh kepala desa pun mendapatkan jatahnya.

Menanggapi rasa kaget para kepala desa tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, selain terindikasi menyalahi aturan, pembagian insentif PPJU di Cianjur ini tidak merata.

“Wajar kalau kades kaget, karena harusnya dapat jatah seperti pejabat Pemkab Cianjur. Kalau alasannya kades tak mendapatkan jatah karena tidak dilibatkan dalam pemungutan, toh Pemkab Cianjur juga tidak memungut PPJU,“ ujar Rudi kepada Berita Cianjur, Senin (4/6/2018).

“Sudah jelas sekali, yang melakukan pemungutan itu kan PLN, seharusnya insentifnya tidak dibagikan, tapi jadi sumber pendapatan daerah dan dipakai untuk pelayanan kepada masyarakat,“ sambung dia.

Rudi menegaskan, aparat penegak hukum harus segera menyelidiki persoalan insentif upah pungut PPJU. Pasalnya, indikasi penyelewengannya cukup kuat. “Kita harus melihat juga kasus daerah lain. Di Batam, jelas-jelas BPK menyebut pembagian upah pungut PPJU ini tak boleh dilakukan, karena yang melakukan pemungutan itu PLN. Kenapa di Cianjur masih terus berjalan?” pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…