Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Masyarakatnya Resah, Bupati Malah Tidak Tahu

Ini Jawaban Bupati Cianjur Terkait Pengelolaan dan Insetif Upah Pungut PPJU

Gie/angga Purwanda

Rabu, 06 Juni 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S
Karikatur: Nandang S
A A A

***Aktivis: Selain soal Ketidakadilan dan Hak Masyarakat, Persoalan PPJU Juga Terindikasi Penyelewengan Anggaran, Masa Iya Bupati Tidak Tahu?

Beritacianjur.com - KETIKA sejumlah aktivis dan masyarakat makin resah terkait pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar malah bilang tidak tahu persoalannya. Kok bisa?

Ya, saat bupati menghadiri giat ‘video conference’ dengan Kapolri terkait persiapan Lebaran 2018, di Aula Wira Pratama Kantor Polres Cianjur, Selasa (5/6/2018) pagi, Berita Cianjur mencoba mengonfirmasi terkait pengelolaan PPJU.

Sayang, ketika diharapkan ada penjelasan yang ditunggu-tunggu masyarakat, bupati malah terkesan tidak mengetahui duduk persoalannya. Termasuk ketika ditanya soal Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman yang sudah mengakui menerima insentif upah pungut PPJU, yang dinilai masyarakat merupakan pemborosan dan penyelewengan anggaran karena tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan Pemkab Cianjur kepada masyarakat.

“PPJU teh naon? Ramenya? Teu apal, sok weh tingali aturanna di Dishub Cianjur, atau ka Pak Cahyo di Dinas Pajak (PPJU tuh apa? Ramai ya? Tidak tahu, liat saja aturannya di Dishub Cianjur, atau ke Pak Cahyo di Dinas Pajak,” ujar Irvan.

Tidak puas dengan jawaban bupati, Berita Cianjur mencoba mengonfirmasi kepada mantan Kepala Bidang Potensi Dinas Perpajakan Cianjur (sekarang Bappenda), Gagan Rusganda, yang saat ini menjabat Kabag Humas Pemkab Cianjur.

Saat ditanya soal mekanisme atau sistem pembayaran Pajak Penerangan Jalan, Gagan menjelaskan, sistem pembayarannya langsung ditransfer dari rekening PT PLN ke rekening Pemkab Cianjur yang ada di Bjb.

Namun saat dikonfirmasi adanya selisih sebesar Rp654.615.581, Gagan tak bisa menjawabnya dan mengatakan harus mengeceknya terlebih dahulu ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Cianjur.

“Harus dibaca dulu buku laporan auditnya. Nanti dicek dulu ke Disjakda (Bappenda Cianjur),” ucapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 2017, total PPJ 2017 sebesar Rp37.827.500.462. Sementara berdasarkan informasi dan data yang diperoleh Berita Cianjur, pihak PT PLN merealisasikan PPJ untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp38.482.116.043. Alhasil ada selisih sebesar Rp654.615.581.

“Ini jumlah selisih yang luar biasa dalam dunia akuntansi pemerintahan, yang saat ini menganut sistem akrual. Jangankan sistem akrual basis, pake sistem cash basis saja gak nyambung,“ ujar Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan.

Sementara menanggapi jawaban bupati yang hanya bilang tidak tahu, Rudi sangat menyayangkannya. Seharusnya, seorang bupati mengetahui permasalahan yang lagi hangat dan bisa menjelaskannya secara detail.

Apalagi, sambung Rudi, persoalan PPJU merupakan permasalahan penting terkait pelayanan atau hak masyarakat Cianjur. Masyarakat atau pelanggan PLN rutin membayar, namun pelayan Pemkab Cianjur berupa lampu pijar PJU di Cianjur masih sangat minim.

“Ini soal hak masyarakatnya, ini soal ketidakadilan, masa iya bupatinya cuma cukup bilang tidak tahu. Ini kan aneh,“ ujarnya Senin (5/6/2018).

Tak hanya soal hak masyarakat, lanjut Rudi, persoalan pengelolaan PPJU di Cianjur sudah terindikasi penyelewengan atau pemborosan anggaran. Buktinya, pihak yang memungut adalah PLN, namun upah pungut PPJU-nya malah dibagikan kepada sejumlah pejabat Pemkab Cianjur, termasuk Bupati, Wabup dan Sekda Cianjur.

Diberitakan sebelumnya,

PERSOALAN insentif upah pungut PPJU yang diakui dinikmati oleh sejumlah pejabat Pemkab Cianjur, ternyata tak hanya jadi buah bibir para aktivis dan masyarakat saja, namun juga menjadi tanda tanya besar bagi para kepala desa di Cianjur. Kok bisa?

Seperti diketahui, sebelumnya para aktivis dan masyarakat mengkritisi dan menilai, bagi-bagi insentif PPJU tersebut merupakan penyelewengan dan pemborosan anggaran, karena tak sebanding dengan pelayanan yang diberikan Pemkab Cianjur kepada masyarakat. Terbukti, lampu pijar PJU di Cianjur sangat minim, padahal masyarakat atau pengguna listrik di Cianjur rutin membayar PPJU.

Tak hanya itu, mereka juga merasa aneh dengan pembagian upah pungut tersebut. Pasalnya, khusus untuk PPJU, pihak yang melakukan pemungutan adalah PLN, namun insentif pungutan PPJU-nya malah dinikmati para pejabat Pemkab Cianjur.

Bahkan, sejumlah aktivis membandingkan persoalan upah pungut PPJU di Cianjur dengan kasus yang pernah dialami mantan Bupati Subang, Eep Hidayat, yang terjerat kasus korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Subang APBD 2005-2008 senilai Rp2,3 M.

Ya, ketika para aktivis dan masyarakat menilai hal tersebut merupakan penyelewengan dan pemborosan anggaran, beda halnya dengan reaksi para kepala desa. Ternyata, mereka kaget karena baru mengetahui ada hak mereka dari pembagian insentif upah pungut PPJU tersebut, namun tak pernah diterimanya.

Rasa kaget tersebut salah satunya diakui Kepala Desa (Kades) Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, H A Syukur Sidik. Ia mengaku kaget ketika mengetahui di pemberitaan bahwa Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui menikmati upah pungut PPJU tersebut.

“Saya baru tahu kalau dalam pembayaran PPJU itu ada upah pungutnya. Tapi apakah itu berdasar atau tidak? Kaget juga ternyata wabup mengakui menerima upah pungut itu," kata kades yang menjabat dua priode ini saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/6/2018).

Rasa kaget Syukur memang beralasan. Pasalnya, pada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, desa/kelurahan seharusnya mendapatkan jatah dari upah pungut pajak tersebut.

Jika ternyata ada upah pungut dalam PPJU, sambung Syukur, alangkah bagusnya jika pemerintahan desa juga mendapatkan bagian. Alasannya, selama ini warga di lingkungan desa selalu membayar PPJU.

"Selama ini warga selalu bayar PPJU, tapi mana PJU yang ada di wilayah desa? Sangat minim sekali. Sangat wajar jika benar itu ada upah pungutnya pada PPJU, desa juga mendapatkan," paparnya.

Selama ini diakuinya, ia hanya mengetahui kalau ada upah pungut itu dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Itu dilakukan secara terbuka dan sudah lama terjadi. "Selama ini hanya PBB saja yang ada upah pungutnya, itupun dilakukan terbuka, sampai Kaduspun mengetahuinya," katanya.

Pihaknya juga mengaku tidak mengetahui berapa jumlah pajak PJU yang masuk di wilayahnya. Bahkan jumlah wajib pajak pun tidak ada datanya di desa. "Tapi kok tiba-tiba ada upah pungut yang mengalir. Wajar saja kalau desa juga mempertanyakan," katanya.

Tak hanya Syukur, sejumlah kepala desa lainnya pun menyampaikan rasa kaget yang sama kepada Berita Cianjur. Jika memang pembagian insentif PPJU sudah sesuai aturan dan pejabat Pemkab Cianjur sudah menikmatinya, mereka merasa seharusnya seluruh kepala desa pun mendapatkan jatahnya.

Menanggapi rasa kaget para kepala desa tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, selain terindikasi menyalahi aturan, pembagian insentif PPJU di Cianjur ini tidak merata.

“Wajar kalau kades kaget, karena harusnya dapat jatah seperti pejabat Pemkab Cianjur. Kalau alasannya kades tak mendapatkan jatah karena tidak dilibatkan dalam pemungutan, toh Pemkab Cianjur juga tidak memungut PPJU,“ ujar Rudi kepada Berita Cianjur, Senin (4/6/2018).

“Sudah jelas sekali, yang melakukan pemungutan itu kan PLN, seharusnya insentifnya tidak dibagikan, tapi jadi sumber pendapatan daerah dan dipakai untuk pelayanan kepada masyarakat,“ sambung dia.

Rudi menegaskan, aparat penegak hukum harus segera menyelidiki persoalan insentif upah pungut PPJU. Pasalnya, indikasi penyelewengannya cukup kuat. “Kita harus melihat juga kasus daerah lain. Di Batam, jelas-jelas BPK menyebut pembagian upah pungut PPJU ini tak boleh dilakukan, karena yang melakukan pemungutan itu PLN. Kenapa di Cianjur masih terus berjalan?” pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.