Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Dugaan Penyelewengan Pengelolaan PPJU Makin Menguat

Ada Selisih Rp654.651.581 antara Data Laporan Bupati dan PLN, Ke Mana Perginya?

Gie/bis

Kamis, 07 Juni 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S
Karikatur: Nandang S
A A A

***Bupati dan Kepala BPKAD Bilang Tidak Tahu, Kepala Bappenda Sulit Ditemui

Beritacianjur.com - DUGAAN adanya kejanggalan atau penyelewengan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) di Cianjur, semakin menguat. Benarkah?

Ya, hal itu seiring adanya selisih nilai setoran dari PT PLN ke Pemkab Cianjur. Berdasarkan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 2017, total PPJ 2017 sebesar Rp37.827.500.462.

Sementara berdasarkan informasi dan data yang diperoleh Berita Cianjur, pihak PT PLN merealisasikan PPJ untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp38.482.116.043. Alhasil, ada selisih sebesar Rp654.615.581. Tak hanya pada tahun 2017, namun pada tahun 2016 pun terdapat selisih sebesar Rp152.437.336. Kok bisa?

Sebelumnya, Berita Cianjur mencoba mengonfirmasi Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cianjur, Dedi Sudrajat. Namun mereka malah mengatakan tidak tahu-menahu dan berkilah bahwa yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Cianjur.

Namun, setelah selama dua hari, Selasa (5/6/2018) dan Rabu (6/6/2018), berusaha menghubungi dan menemui, Kepala Bappenda Cianjur, Cahyo Supriyo sulit ditemui. Ditelpon tak diangkat, dihubungi melalui layanan chatting WhatsApp tak dibalas meski online, didatangi ke kantornya tak ada di tempat.

“Maaf Pak, Bapaknya (Kepala Bappenda) gak ada,“ ujar salah seorang pegawai Bappenda Cianjur kepada wartawan, Rabu (6/6/2018).

Menanggapi sikap bupati dan dua pejabat Pemkab Cianjur tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, kondisi tersebut semakin memperkuat dugaan penyelewengan.

Pasalnya, kata Rudi, jika tak ada permasalahan dalam pengelolaan PPJU, seharusnya bupati dan pejabat lainnya bisa menjelaskan secara detail terkait persoalan yang membuat sejumlah aktivis atau masyarakat resah.

“Masa iya sih bupati tidak tahu, apalagi Kepala BPKAD. PT PLN kan transfernya ke kas daerah, aneh kalau BPKAD tidak tahu persoalannya meski secara detail dikelola Bappenda. Lebih anehnya lagi Kepala Bappenda, kenapa sampai sulit dihubungi? Kalau sibuk kan tinggal bilang aja ke wartawannya. Jadi, ada apa ini?,” ujar Rudi kepada Berita Cianjur, Rabu (6/6/2018).

Rudi menjelaskan, permasalahan PPJU ini tak hanya soal adanya selisih. Namun banyak permasalahan lainnya yang menjadi tanda tanya besar bagi para aktivis dan masyarakat atau pelanggan PLN.

“Pertama soal ketidakadilan. Bayangkan saja, masyarakat itu rutin membayar pajak PPJU setiap pembayaran listrik, tapi mana pelayanan dari Pemkab Cianjur untuk masyarakat? Lampu PJU sangat minim di Cianjur,“ ungkapnya.

“Tak hanya itu, di saat pelayanannya kurang maksimal, pejabat Pemkab Cianjur malah bagi-bagi insentif upah pungut PPJU. Padahal kan pihak yang memungutnya itu PLN, kenapa jadi pejabat Pemkab yang menikmati upah pungutnya? Sangat-sangat aneh,“ sambung Rudi.

Diberitakan sebelumnya

KETIKA sejumlah aktivis dan masyarakat makin resah terkait pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar malah bilang tidak tahu persoalannya. Kok bisa?

Ya, saat bupati menghadiri giat ‘video conference’ dengan Kapolri terkait persiapan Lebaran 2018, di Aula Wira Pratama Kantor Polres Cianjur, Selasa (5/6/2018) pagi, Berita Cianjur mencoba mengonfirmasi terkait pengelolaan PPJU.

Sayang, ketika diharapkan ada penjelasan yang ditunggu-tunggu masyarakat, bupati malah terkesan tidak mengetahui duduk persoalannya. Termasuk ketika ditanya soal Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman yang sudah mengakui menerima insentif upah pungut PPJU, yang dinilai masyarakat merupakan pemborosan dan penyelewengan anggaran karena tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan Pemkab Cianjur kepada masyarakat.

“PPJU teh naon? Ramenya? Teu apal, sok weh tingali aturanna di Dishub Cianjur, atau ka Pak Cahyo di Dinas Pajak (PPJU tuh apa? Ramai ya? Tidak tahu, liat saja aturannya di Dishub Cianjur, atau ke Pak Cahyo di Dinas Pajak,” ujar Irvan.

Terpisah, ditanya terkait alokasi insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dedi Sudrajat, lebih banyak mengaku tidak tahu ketimbang banyak tahunya, termasuk saat ditanya soal mekanisme pencairan pemberian insentif untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Cianjur.

Oang nomor wahid di lingkungan BPKAD itu beralasan bahwa pengelolaan kaitan dana tersebut sepenuhnya kewenangan Dinas Pajak Daerah, yang kini berganti menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bappenda).

“Pengelolaan kaitan dana insentif pajak semua dikelola Bappenda. Jadi coba tanya saja ke Bappenda, segala sesuatunya di sana kok,“ jelasnya.

Sementara itu, berbeda dengan bupati dan kepala BPKAD, Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman malah mengakui jika dirinya memang menerima bagian dari alokasi dana insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU).

Menurut Herman, pendapatan sampingan yang didapatnya dari insentif pemungutan PPJU tersebut tidak asal menerima begitu saja, tapi memang berlandaskan aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Semuanya dapat kok, termasuk saya. Insentif untuk Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) itu kan ada aturannya, tidak begitu saja menerima," ujar Herman saat ditemui di halaman kantor Pemkab Cianjur, Senin (21/5/2018).

Kendati mengakui menerima, namun saat ditanya terkait berapa persen insentif yang diterimanya dari total insentif yang dialokasikan, orang nomor dua di Cianjur itu enggan mengungkapkannya. "Oh itu mah teknis, coba ke Pak Cahyo kalau ingin jelasnya, tanya besaran insentif untuk KDH dan WKDH berapa," jawabnya.

Disinggung soal adanya penilaian masyarakat bahwa pemberian insentif untuk pejabat Pemkab Cianjur atas pemungutan PPJU merupakan sebuah penyelewengan dan pemborosan anggaran, Herman menegaskan, jika memang aturan dan Undang-Undangnya ada dan KDH dan WKDH diperbolehkan mendapatkan itu, kenapa tidak?

"Yah, kan mungkin salah satu penghasilan KDH dan WKDH dari situ. Intinya asal tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan saja kita mah," terangnya.

Terkait timbal balik atas penerimaan Pajak PJU tersebut, Herman mengklaim, saat ini Pemkab Cianjur tengah gencar membangun tiang PJU baru di sejumlah lokasi di Kabupaten Cianjur. "Contoh sekarang di Sindangbarang sudah banyak terpasang PJU. Lalu ke arah Puncak dan Jalan Raya Bandung, sudah kita pasang juga. Sebelumnya sih tidak ada," ungkapnya.

Kendati memang belum maksimal karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sambung Herman, upaya untuk memaksimalkan pengembalian atas pajak yang dipungut selama ini sudah dilakukan.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.