Senin, 18 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Usut Tuntas Pengelolaan PPJ

Aktivis Antikorupsi Segera Laporkan Dugaan Penyimpangan ke Polisi

Gie

Jumat, 08 Juni 2018 - 07:00 WIB

Karikatur: Nandang S
Karikatur: Nandang S
A A A

GMPK: Kita Akan Uji Keseriusan Polres Cianjur Perangi Korupsi

Beritacianjur.com - MENGUATNYA dugaan penyimpangan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Cianjur, membuat sejumlah aktivis untuk segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Benarkah?

Ya, hal tersebut dibenarkan Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Cianjur, Asep Toha. Menurutnya, laporan tersebut akan dilakukan sejumlah aktivis setelah Idul Fitri nanti.

“Dugaan penyimpangannya sudah sangat kuat. Jadi, soal permasalahan PPJ ini harus segera diusut tuntas,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Kamis (7/6/2018).

Dengan upayanya melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan PPJ, pria yang karib disapa Asto ini menegaskan, pihaknya sekaligus menguji keseriusan Polres Cianjur dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Ibu Kapolres pernah bilang, kalau memang data-data penyimpangannya sudah lengkap, bawa ke Polres Cianjur. Makanya, kami akan segera melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan ini, agar bisa segera diusut tuntas dan ditindak tegas,“ tegasnya.

Asto menilai, beragam kejanggalan dan dugaan penyimpangan terjadi pada pengelolaan PPJ di Cianjur. Salah satu hal yang paling mencolok, yakni adanya selisih nilai setoran dari PT PLN ke Pemkab Cianjur.

Ia memaparkan, berdasarkan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 2017, total PPJ 2017 sebesar Rp37.827.500.462. Sementara berdasarkan informasi dan data yang diperoleh pihaknya, PT PLN merealisasikan PPJ untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp38.482.116.043.

“Jadi sudah sangat jelas, ada selisih sebesar Rp654.615.581. Tak hanya pada tahun 2017, namun pada tahun 2016 pun terdapat selisih sebesar Rp152.437.336. Ke mana perginya uang sebesar itu? Data penyimpangan sudah ada, ini harus diusut tuntas,“ katanya.

Dengan adanya selisih tersebut, sambung dia, Pemkab Cianjur terindikasi tak pernah melakukan pembenahan atau perbaikan sistem akuntansi, yang selalu direkomendasikan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“BPK itu pasti rutin merekomendasikan perbaikan sistem akuntasi, tapi kenapa tak pernah dilakukan? Selain adanya dugaan penyimpangan, temuan selisih ini menguatkan bahwa Pemkab Cianjur tidak transparansi. Jika transparansi, masyarakat kan bisa mengontrol,“ katanya.

Tak hanya soal selisih, Asto juga menyoroti terkait adanya bagi-bagi insentif upah pungut Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Menurutnya, insentif tersebut seharusnya tak dibagikan kepada pejabat Pemkab Cianjur, namun jadi sumber pendapatan daerah dan dipakai untuk pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, pihak yang melakukan pemungutan adalah PT PLN.

“Ini kan aneh. PLN yang memungut, tapi upah pungutnya dibagikan ke pejabat Pemkab Cianjur. Parahnya lagi, meski masyarakat atau pelanggan PLN selalu rutin membayar pajak PPJ, tapi pelayanan dari Pemkab Cianjur tidak maksimal. Terbukti, lampu pijar PJU di sejumlah titik di Cianjur sangat minim. Insentif dibagi-bagi, tapi pelayanan tidak maksimal,“ ungkapnya.

Menanggapi rencana GMPK tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan mengaku sangat mendukungnya. Pasalnya, ketika dugaan penyimpangannya sudah sangat jelas, maka jangan dibiarkan begitu saja.

“Aparat penegakan hukum harus segera bertindak. Dugaan penyimpangannya sudah sangat kuat, jadi gak ada alasan untuk dibiarkan begitu saja. Usut tuntas dugaan penyimpangan pengelolaan PPJ,“ ucapnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Cianjur, Cahyo Supriyo masih belum memberikan penjelasan. Begitupun Kabag Humas dan Protokol Pemkab Cianjur, Gagan Rusganda, ketika Berita Cianjur mencoba menghubunginya, pihaknya belum memberikan keterangan.

Diberitakan sebelumnya,

DUGAAN adanya kejanggalan atau penyelewengan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) di Cianjur, semakin menguat. Benarkah?

Ya, hal itu seiring adanya selisih nilai setoran dari PT PLN ke Pemkab Cianjur. Berdasarkan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 2017, total PPJ 2017 sebesar Rp37.827.500.462.

Sementara berdasarkan informasi dan data yang diperoleh Berita Cianjur, pihak PT PLN merealisasikan PPJ untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp38.482.116.043. Alhasil, ada selisih sebesar Rp654.615.581. Tak hanya pada tahun 2017, namun pada tahun 2016 pun terdapat selisih sebesar Rp152.437.336. Kok bisa?

Sebelumnya, Berita Cianjur mencoba mengonfirmasi Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cianjur, Dedi Sudrajat. Namun mereka malah mengatakan tidak tahu-menahu dan berkilah bahwa yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Cianjur.

Namun, setelah selama dua hari, Selasa (5/6/2018) dan Rabu (6/6/2018), berusaha menghubungi dan menemui, Kepala Bappenda Cianjur, Cahyo Supriyo sulit ditemui. Ditelpon tak diangkat, dihubungi melalui layanan chatting WhatsApp tak dibalas meski online, didatangi ke kantornya tak ada di tempat.

“Maaf Pak, Bapaknya (Kepala Bappenda) gak ada,“ ujar salah seorang pegawai Bappenda Cianjur kepada wartawan, Rabu (6/6/2018).

Menanggapi sikap bupati dan dua pejabat Pemkab Cianjur tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, kondisi tersebut semakin memperkuat dugaan penyelewengan.

Pasalnya, kata Rudi, jika tak ada permasalahan dalam pengelolaan PPJU, seharusnya bupati dan pejabat lainnya bisa menjelaskan secara detail terkait persoalan yang membuat sejumlah aktivis atau masyarakat resah.

“Masa iya sih bupati tidak tahu, apalagi Kepala BPKAD. PT PLN kan transfernya ke kas daerah, aneh kalau BPKAD tidak tahu persoalannya meski secara detail dikelola Bappenda. Lebih anehnya lagi Kepala Bappenda, kenapa sampai sulit dihubungi? Kalau sibuk kan tinggal bilang aja ke wartawannya. Jadi, ada apa ini?,” ujar Rudi kepada Berita Cianjur, Rabu (6/6/2018).

Rudi menjelaskan, permasalahan PPJU ini tak hanya soal adanya selisih. Namun banyak permasalahan lainnya yang menjadi tanda tanya besar bagi para aktivis dan masyarakat atau pelanggan PLN.

Pertama soal ketidakadilan. Bayangkan saja, masyarakat itu rutin membayar pajak PPJU setiap pembayaran listrik, tapi mana pelayanan dari Pemkab Cianjur untuk masyarakat? Lampu PJU sangat minim di Cianjur,“ ungkapnya.

“Tak hanya itu, di saat pelayanannya kurang maksimal, pejabat Pemkab Cianjur malah bagi-bagi insentif upah pungut PPJU. Padahal kan pihak yang memungutnya itu PLN, kenapa jadi pejabat Pemkab yang menikmati upah pungutnya? Sangat-sangat aneh,“ sambung Rudi.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.