Sabtu, 21 Juli 2018 | Cianjur, Indonesia

Megaproyek Campaka Labrak Aturan?

Rekomendasi Pansus Tak Dipakai, Instruksi Kemendagri dan Pemprov Jabar Tak Digubris

Gie

Rabu, 04 Juli 2018 - 07:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

****Wakil Rakyat: Selama RTRW Cianjur Belum Diubah, Izin dari Pemprov Jabar Tak Akan Pernah Turun

Beritacianjur.com - SETELAH sebelumnya sejumlah aktivis menyebutkan adanya kejanggalan, kini Megaproyek Campaka disebut-sebut melabrak aturan. Benarkah?

Ya, dugaan kuat tersebut dilontarkan wakil rakyat dari Partai Hanura, Tika Latifah, yang juga pernah menjadi anggota panitia khusus (pansus) perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Cianjur ini menegaskan, izin dari Pemprov Jabar terkait penggunaan lokasi atau izin mendirikan bangunan pemerintahan di kawasan Campaka, tak akan pernah turun selama RTRW belum diubah.

“Ini seperti dipaksakan. Jadi, kalau Dinas PUPR beralasan sejumlah proyek yang sudah dtender belum dikerjakan itu karena masih menunggu perizinan lengkap, ya aneh, karena selama RTRW-nya belum diubah, provinsi tak mungkin memberikan izin,” ujar Tika kepada Berita Cianjur, Selasa (3/7/2018).

Seperti diketahui, sebelumnya sejumlah aktivis menduga adanya kejanggalan pada kegiatan proyek yang berlokasi di Kecamatan Campaka. Pada 2017 dan tahun ini, ada banyak proyek fisik pembangunan gedung kantor pemerintahan senilai puluhan miliar rupiah. Meski sudah ditender, namun hingga saat ini belum juga dilaksanakan.

Pada 2018, ada tujuh proyek yang sudah ditender namun belum dikerjakan, di antaranya pembangunan gedung kantor Dinas PUPR Cianjur senilai Rp6,4 M; pembangunan gedung kantor Sekretariat Daerah Cianjur senilai Rp10 M; pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Cianjur Rp3,6 M; pembangunan gedung workshop Dinas PUPR Rp2 M; serta pekerjaan pengawasan teknis pembangunan gedung kantor Sekretaris Daerah senilai Rp150 juta.

Menanggapi sejumlah proyek tersebut, Tika menilai hal tersebut bukan lagi janggal, tapi sudah terindikasi melabrak aturan. Pasalnya, jika bupati atau Pemkab Cianjur keukeuh ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Campaka, maka harus mengubah RTRW terlebih dahulu.

Saat ditanya peranan wakil rakyat atau pansus, Tika menceritakan, pembahasan perubahan RTRW sudah dilaksanakan sejak 25 Mei 2015 lalu. Menurutnya, tim pansus sudah bekerja sesuai aturan dengan melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov Jabar.

“Saat itu, baik Mendagri maupun Pemprov Jabar, sama-sama menginstruksikan agar mengubah RTRW dengan terlebih dahulu melakukan peninjauan kembali (PK) RTRW selama 1 tahun,“ katanya.

“Mereka mengingatkan juga bahwa perubahan RTRW hanya bisa dilakukan satu kali dalam masa rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),“ sambung dia.

Instruksi tersebut, lanjut Tika, selanjutnya disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cianjur. Namun kala itu, Bappeda Cianjur keukeuh bahwa tidak harus dilakukan PK RTRW, karena perubahannya hanya gambar atau kurang dari 1 persen.

“Padahal kan secara aturan, mau perubahannya kurang dari 0,1 persen pun tetap harus dilakukan PK,“ tegasnya.

Ketika Bappeda masih keukeuh dan menyatakan tetap bisa diproses, Tika mengaku saat itu tim pansus beranggapan bahwa tidak ada masalah dan segala proses tetap dilakukan Bappeda Cianjur.

“Tahun berikutnya ada beberapa usulan rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemkab Cianjur, salah satunya rencana detail tata ruang (RDTR) sejumlah kecamatan serta Perda Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah (Ripda). Namun semua itu harus berdasarkan Perda Tata Ruang,“ jelasnya.

Lalu, ketika pansus lagi pada 2017, lanjut Tika, pihaknya kembali mengunjungi Pemprov Jabar untuk mempertanyakan soal evaluasi perubahan tata ruang. Pasalnya, saat itu ada informasi bahwa permasalahannya ada di Bappeda Provinsi.

“Namun setelah ditanyakan, ternyata masalahnya itu ada di Bappeda Cianjur karena belum pernah mengajukan perubahan tata ruang, padahal pansus sudah dilakukan. Pertanyaannya, jadi untuk apa ada pansus?“ ucapnya.

Terkait Megaproyek Campaka, Tika menjelaskan, hal tersebut sempat dikonsultasikan kepada Kemendagri. Instruksinya, jika pada RPJMD tahun 2016-2021 belum tercantum, maka Megaproyek Campaka tidak boleh dilaksanakan.

“Setelah adanya instruksi dari Kemendagri tersebut, pansus tidak membahas lagi Campaka. Tapi anehnya Pemkab Cianjur tetap melaksanakan,“ ungkapnya.

Hingga hari ini, Tika mengaku pihaknya belum pernah menerima dokumen perubahan Perda RPJMD 2016-2021. Bahkan saat diminta pada Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Bappeda tidak memberikan dengan alasan belum ditandatangani.

“Sekali lagi, pertanyaannya, lalu buat apa ada pansus perubahan tata ruang dan RPJMD jika rekomendasinya tak pernah dipakai? Ini menghamburkan anggaran, Pemkab Cianjur seperti membodohi dewan. Jangankan rekomendasi dewan, evaluasi dari gubernur pun tidak dipatuhi,“ tutupnya.

Menanggapi penjelasan dari wakil rakyat tersebut, Ketua Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar menegaskan, permasalahan Megaproyek Campaka harus segera ditanggapi serius. Menurutnya, aparat penegak hukum jangan diam saja dan harus menyelidikinya.

“Ini sudah menyalahi aturan. Artinya, seharusnya proyek-proyek di Campaka itu juga tidak bisa dilakukan. Pemkab Cianjur itu memang aneh, fokusnya selalu membangun atau mengerjakan sesuatu dulu, meski aturan atau perizinannya belum ada,“ tandas pria yang karib disapa Ebes ini.

 

Diberitakan sebelumnya,

PERMASALAHAN kejanggalan sejumlah proyek pada Megaproyek Campaka makin menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai aneh karena proyek sudah ditenderkan meski prizinannya belum selesai. 

Ya, hal tersebut juga diakui langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Aban Subandi. Menurutnya, saat ini persoalan tersebut tengah dibahas sambil menunggu perizinan lengkap agar semua proyek bisa dikerjakan.

“Belum dikerjakan karena perizinannya belum selesai, sugan weh atuh sambil berjalan. Hal lainnya mah saya kurang apal, sieun salah, langsung aja tanya ke dinas terkait,“ ujarnya kepada Berita Cianjur belum lama ini.   

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar menilai, Megaproyek Campaka sarat dengan pelanggaran. Pasalnya, sambung dia, seharusnya Pemkab Cianjur atau dinas terkait terlebih dahulu fokus mengurus aturan atau perizinan sebelum proyek ditenderkan.    

“Aneh dan jagoan ini mah, izinnya belum ada tapi sudah berani tender. Dengan kondisi seperti ini, wajar ketika muncul dugaan adanya pelanggaran dan kongkalikong antara Pemkab Cianjur dengan pengusaha,“ ujar pria yang karib disapa Ebes kepada Berita Cianjur, Senin (2/7/2018).

Dari sekian banyak proyek, Ebes menegaskan, dugaan kongkalikong terlihat jelas pada proyek pembangunan gedung workshop Dinas PUPR senilai Rp2 M. Pasalnya, proyek yang satu ini sudah dua kali ditender, yakni pada 2017 dan 2018 dengan pemenang tender yang berbeda.

“Pada tahun 2017 itu pemenangnya CV Intan. Anehnya, CV Intan ini tidak menuntut meski pada 2018 proyeknya ditenderkan lagi dengan pemenangnya yang lain, yaitu CV Artha Ayu. Walaupun belakangan diketahui, ternyata pengusahanya masih sama saja. Ini kan janggal dan terindikasi kongkalikong Aparat penegak hukum harus segera menyelidiki,“ tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cianjur, Dedi Supriadi membenarkan bahwa semua proyek yang sudah ditenderkan belum dikerjakan. Pasalnya, kata dia, masih menunggu hasil pembahasan yang dilakukan Bupati Cianjur, Wakil Bupati Cianjur serta semua tim organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Alasan penundaannya kan tanah itu (Campaka) diusulkan ke gubernur, karena awalnya itu tanah Pemkab, disangkanya tanah desa, ternyata itu tanah negara dan itu kan ada prosedurnya. Permohonan ke gubernur sudah turun dan sekarang lagi dibahas,“ jelasnya.

Saat ditanya keberanian Pemkab Cianjur melakukan tender sejumlah proyek meski perizinannya belum lengkap, Dedi menyebutkan, semuanya sudah diajukan sejak 2017 dengan asumsi perizinannya bisa selesai cepat. Namun ternyata baru kelar baru-baru ini.

“Tender kan di awal tahun, sementara permohonan gubernur baru turun. Jadi sekarang lagi dibahas dan disesuaikan dulu aturannya. Soal proyek workshop gedung PUPR, itu mah ditender ulang, soalnya pada 2017 izinnya belum turun,“ ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas PUPR Cianjur, Wahyudi Budi Raharjo membenarkan bahwa proyek pembangunan workshop gedung PUPR ditender ulang. Menurutnya, ada kesepakatan antara penyedia/pengusaha dengan pihaknya untuk pembatalan kontrak tanpa kompensasi, pasalnya saat itu lokasi belum tersedia. "Itu mah ditender ulang kang," katanya.

Untuk mendapatkan kejelasan, Berita Cianjur mencoba meminta data rencana anggaran biaya (RAB) salah satu proyek, ‎namun Budi dan timnya menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan rahasia.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 19/07/2018 21:35 WIB

Harga Map Pengurusan Adminduk Disoal Warga

PENGURUSAN administrasi penduduk (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur seluruhnya gratis. Namun, beberapa hari ini, masyarakat yang mengurus adminduk mempertanyakan…

Cianjur Euy 19/07/2018 21:34 WIB

Masyarakat Cibiuk Datangi DPMPTSP

PULUHAN masyarakat Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (19/7).

Cianjur Euy 19/07/2018 21:33 WIB

9 Pemuda Terampil Siap Bangun Perkonomian Desa

SEDIKITNYA 12 pemuda desa diberangkatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Haurwangi, Kabupaten Cianjur mengikuti pendidikan keterampilan di kota Bekasi. Mereka diberangkatkan TKSK sekitar 4 bulan…

Bisnis Line 19/07/2018 21:31 WIB

Sentral Motor Gelar Program Kemerdekaan DP 1 Juta.

DALAM rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang, Sentral Motor mulai Kamis (19/7/2018) menggelar Program Kemerdekaan dengan DP satu juta rupiah hingga akhir Agustus 2018.…

Bisnis Line 19/07/2018 21:30 WIB

Bank Bjb Dirikan Bjb University Demi Terciptanya SDM Berkualitas

UNTUK menciptakan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk meresmikan bjb University, Rabu (18/7/2018) di Jalan Cikapundung, Kota Bandung.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:23 WIB

Ratusan Hektar Sawah di Cibeber Alami Kekeringan

RATUSAN hektar lahan sawah di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber kekeringan akibat terdampak kemarau panjang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:20 WIB

Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

MENGANTISIPASI kerusakan vegetasi karena kekeringan akibat musim kemarau. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango akan ditutup pada pertengahan Agustus mendatang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:12 WIB

Pesantren Ideal Untuk Filter Penyebaran Hoax

PONDOK Pesantren (Pontren) menjadi tempat yang dinilai efektif untuk menekan dan mengantisipasi penyebaran berita bohong (hoaks) di lingkungan masyarakat.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:09 WIB

PLN Upayakan yang Terbaik untuk Bocah Korban Tersengat Listrik

PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Area Cianjur memaksimalkan upaya kemanusiaan untuk Enda Supriyadi (7) bocah yang tersengat listrik, dan kini menjalani pengobatan alternatif di wilayah Sukalarang, Kabupaten…

Cianjur Euy 19/07/2018 18:06 WIB

Satreskrim Polres Cianjur Tangkap Lima Pelaku Tindak Pidana

SATUAN Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Cianjur berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Cianjur dalam beberapa bulan terakhir.