Sabtu, 21 Juli 2018 | Cianjur, Indonesia

Ini Bukti Megaproyek Campaka Dipaksakan

Pejabat Pemkab Cianjur Terancam Pemberhentian Tidak Hormat, Pidana Penjara 5 Tahun dan Denda Rp500 Juta

Gie

Rabu, 04 Juli 2018 - 07:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - SEBELUMNYA, seorang wakil rakyat menyebut Megaproyek Campaka diduga kuat melabrak aturan, kini giliran aktivis yang menunjukkan bukti bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Campaka tersebut dipaksakan. Benarkah?

Ketua Cianjur People Movement, Ahmad Anwar memaparkan, dalam prioritas penyusunan rencana rinci tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur No. 17 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, tak ada disebutkan rencana tata ruang untuk Kecamatan Campaka. Lalu, kenapa ada Megaproyek Campaka?

“Pemkab Cianjur harusnya mengacu kepada Perda RTRW No 17. Jadi, jika tetap ada Megaproyek Campaka, itu artinya dipaksakan dan melanggar aturan yang ada, karena tidak tercantum dalam perda,“ ujar pria yang karib disapa Ebes kepada Berita Cianjur, Rabu (4/7/2018).

Ebes menjelaskan, dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, tepatnya pada pasal 61 disebutkan, dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Sementara terkait ketentuan pidananya, sambung Ebes, pasal 69 (1) menyebutkan, setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00.

“Pada pasal 73 (1) juga disebutkan, setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,“ bebernya.

“Lalu di ayat 2 disebutkan, selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya,“ sambung Ebes.

Selain soal pidana, Ebes juga mengatakan, pada pasal 37, izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. “Ini sudah jelas kok. Megaproyek Campaka itu dipaksakan dan melanggar aturan. Aparat penegak hukum harus segera bertindak,“ ungkapnya.

Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perkantoran Campaka yang baru dibuat tahun ini, kata Ebes, menjadi bukti tambahan bahwa Megaproyek Campaka dipaksakan dan melabrak aturan.

“Logikanya sederhana, masa pekerjaan pembangunan dan sejumlah proyek fisik di Campaka sudah dilakukan, tapi amdalnya baru dikerjakan. Ini (Megaproyek Campaka) dipaksakan dan jelas-jelas langgar aturan. Harus segera ditindak,“ pungkasnya.

Terkait banyaknya proyek pada Megaproyek Campaka yang sudah ditenderkan meski perizinannya belum selesai, hal tersebut diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Aban Subandi. Menurutnya, saat ini persoalan tersebut tengah dibahas sambil menunggu perizinan lengkap agar semua proyek bisa dikerjakan.

“Belum dikerjakan karena perizinannya belum selesai, sugan weh atuh sambil berjalan. Hal lainnya mah saya kurang apal, sieun salah, langsung aja tanya ke dinas terkait,“ katanya belum lama ini.   

Diberitakan sebelumnya,

SETELAH sebelumnya sejumlah aktivis menyebutkan adanya kejanggalan, kini Megaproyek Campaka disebut-sebut melabrak aturan. Benarkah?

Ya, dugaan kuat tersebut dilontarkan wakil rakyat dari Partai Hanura, Tika Latifah, yang juga pernah menjadi anggota panitia khusus (pansus) perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Cianjur ini menegaskan, izin dari Pemprov Jabar terkait penggunaan lokasi atau izin mendirikan bangunan pemerintahan di kawasan Campaka, tak akan pernah turun selama RTRW belum diubah.

“Ini seperti dipaksakan. Jadi, kalau Dinas PUPR beralasan sejumlah proyek yang sudah dtender belum dikerjakan itu karena masih menunggu perizinan lengkap, ya aneh, karena selama RTRW-nya belum diubah, provinsi tak mungkin memberikan izin,” ujar Tika kepada Berita Cianjur, Selasa (3/7/2018).

Seperti diketahui, sebelumnya sejumlah aktivis menduga adanya kejanggalan pada kegiatan proyek yang berlokasi di Kecamatan Campaka. Pada 2017 dan tahun ini, ada banyak proyek fisik pembangunan gedung kantor pemerintahan senilai puluhan miliar rupiah. Meski sudah ditender, namun hingga saat ini belum juga dilaksanakan.

Pada 2018, ada tujuh proyek yang sudah ditender namun belum dikerjakan, di antaranya pembangunan gedung kantor Dinas PUPR Cianjur senilai Rp6,4 M; pembangunan gedung kantor Sekretariat Daerah Cianjur senilai Rp10 M; pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Cianjur Rp3,6 M; pembangunan gedung workshop Dinas PUPR Rp2 M; serta pekerjaan pengawasan teknis pembangunan gedung kantor Sekretaris Daerah senilai Rp150 juta.

Menanggapi sejumlah proyek tersebut, Tika menilai hal tersebut bukan lagi janggal, tapi sudah terindikasi melabrak aturan. Pasalnya, jika bupati atau Pemkab Cianjur keukeuh ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Campaka, maka harus mengubah RTRW terlebih dahulu.

Saat ditanya peranan wakil rakyat atau pansus, Tika menceritakan, pembahasan perubahan RTRW sudah dilaksanakan sejak 25 Mei 2015 lalu. Menurutnya, tim pansus sudah bekerja sesuai aturan dengan melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov Jabar.

“Saat itu, baik Mendagri maupun Pemprov Jabar, sama-sama menginstruksikan agar mengubah RTRW dengan terlebih dahulu melakukan peninjauan kembali (PK) RTRW selama 1 tahun,“ katanya.

“Mereka mengingatkan juga bahwa perubahan RTRW hanya bisa dilakukan satu kali dalam masa rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),“ sambung dia.

Instruksi tersebut, lanjut Tika, selanjutnya disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cianjur. Namun kala itu, Bappeda Cianjur keukeuh bahwa tidak harus dilakukan PK RTRW, karena perubahannya hanya gambar atau kurang dari 1 persen.

“Padahal kan secara aturan, mau perubahannya kurang dari 0,1 persen pun tetap harus dilakukan PK,“ tegasnya.

Ketika Bappeda masih keukeuh dan menyatakan tetap bisa diproses, Tika mengaku saat itu tim pansus beranggapan bahwa tidak ada masalah dan segala proses tetap dilakukan Bappeda Cianjur.

“Tahun berikutnya ada beberapa usulan rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan Pemkab Cianjur, salah satunya rencana detail tata ruang (RDTR) sejumlah kecamatan serta Perda Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah (Ripda). Namun semua itu harus berdasarkan Perda Tata Ruang,“ jelasnya.

Lalu, ketika pansus lagi pada 2017, lanjut Tika, pihaknya kembali mengunjungi Pemprov Jabar untuk mempertanyakan soal evaluasi perubahan tata ruang. Pasalnya, saat itu ada informasi bahwa permasalahannya ada di Bappeda Provinsi.

“Namun setelah ditanyakan, ternyata masalahnya itu ada di Bappeda Cianjur karena belum pernah mengajukan perubahan tata ruang, padahal pansus sudah dilakukan. Pertanyaannya, jadi untuk apa ada pansus?“ ucapnya.

Terkait Megaproyek Campaka, Tika menjelaskan, hal tersebut sempat dikonsultasikan kepada Kemendagri. Instruksinya, jika pada RPJMD tahun 2016-2021 belum tercantum, maka Megaproyek Campaka tidak boleh dilaksanakan.

“Setelah adanya instruksi dari Kemendagri tersebut, pansus tidak membahas lagi Campaka. Tapi anehnya Pemkab Cianjur tetap melaksanakan,“ ungkapnya.

Hingga hari ini, Tika mengaku pihaknya belum pernah menerima dokumen perubahan Perda RPJMD 2016-2021. Bahkan saat diminta pada Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Bappeda tidak memberikan dengan alasan belum ditandatangani.

“Sekali lagi, pertanyaannya, lalu buat apa ada pansus perubahan tata ruang dan RPJMD jika rekomendasinya tak pernah dipakai? Ini menghamburkan anggaran, Pemkab Cianjur seperti membodohi dewan. Jangankan rekomendasi dewan, evaluasi dari gubernur pun tidak dipatuhi,“ tutupnya.(*)

 

INFOGRAFIS:

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang:

Pasal 37 Ayat 3: Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

Pasal 61:

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 69 (1): Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 73:

Ayat 1: Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat 2: Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 19/07/2018 21:35 WIB

Harga Map Pengurusan Adminduk Disoal Warga

PENGURUSAN administrasi penduduk (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur seluruhnya gratis. Namun, beberapa hari ini, masyarakat yang mengurus adminduk mempertanyakan…

Cianjur Euy 19/07/2018 21:34 WIB

Masyarakat Cibiuk Datangi DPMPTSP

PULUHAN masyarakat Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (19/7).

Cianjur Euy 19/07/2018 21:33 WIB

9 Pemuda Terampil Siap Bangun Perkonomian Desa

SEDIKITNYA 12 pemuda desa diberangkatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Haurwangi, Kabupaten Cianjur mengikuti pendidikan keterampilan di kota Bekasi. Mereka diberangkatkan TKSK sekitar 4 bulan…

Bisnis Line 19/07/2018 21:31 WIB

Sentral Motor Gelar Program Kemerdekaan DP 1 Juta.

DALAM rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang, Sentral Motor mulai Kamis (19/7/2018) menggelar Program Kemerdekaan dengan DP satu juta rupiah hingga akhir Agustus 2018.…

Bisnis Line 19/07/2018 21:30 WIB

Bank Bjb Dirikan Bjb University Demi Terciptanya SDM Berkualitas

UNTUK menciptakan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk meresmikan bjb University, Rabu (18/7/2018) di Jalan Cikapundung, Kota Bandung.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:23 WIB

Ratusan Hektar Sawah di Cibeber Alami Kekeringan

RATUSAN hektar lahan sawah di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber kekeringan akibat terdampak kemarau panjang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:20 WIB

Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

MENGANTISIPASI kerusakan vegetasi karena kekeringan akibat musim kemarau. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango akan ditutup pada pertengahan Agustus mendatang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:12 WIB

Pesantren Ideal Untuk Filter Penyebaran Hoax

PONDOK Pesantren (Pontren) menjadi tempat yang dinilai efektif untuk menekan dan mengantisipasi penyebaran berita bohong (hoaks) di lingkungan masyarakat.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:09 WIB

PLN Upayakan yang Terbaik untuk Bocah Korban Tersengat Listrik

PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Area Cianjur memaksimalkan upaya kemanusiaan untuk Enda Supriyadi (7) bocah yang tersengat listrik, dan kini menjalani pengobatan alternatif di wilayah Sukalarang, Kabupaten…

Cianjur Euy 19/07/2018 18:06 WIB

Satreskrim Polres Cianjur Tangkap Lima Pelaku Tindak Pidana

SATUAN Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Cianjur berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Cianjur dalam beberapa bulan terakhir.