Kamis, 24 Agustus 2017 - Pukul 13:47

Image
Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

Penghuni Lembah KOI Tempati Lahan Negara

Oleh: Susi Susilawati - Selasa 08 September 2015 | 07:17 WIB

Penghuni Lembah KOI Tempati Lahan Negara

bangli di kawasan lembah koi/Asri/BC

BERITACIANJUR.COM, CIPANAS – Puluhan Kepala Keluarga (KK) yang menempati bangunan di lembah koi Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Cianjur siap menanggung resiko tidak mendapat ganti rugi. Soalnya, bangunan rumah tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) karena milik negara.

 

Saat ini terdata sebanyak 15 KK yang nekad mendirikan bangunan yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS) Cisarua. Bahaya mengintai mereka karena selama ini lokasi tersebut berpotensi terjadinya banjir di musim penghujan..

 

Kasi Trantib Linmas Kecamatan Cipanas, Suryana Prawira, mengatakan pihaknya sudah berulang kali menyampaikan teguran. Sayangnya, seluruh KK tidak bersedia untuk meninggalkan lokasi tersebut karena alasan tidak ada biaya untuk pindah rumah sehingga harus membuat pernyataan untuk siap tidak menerima ganti rugi jika terjadi bencana alam.

 

"Ada tahapannya kita memperingati para penghuni bangunan ilegal tersebu, selain himbauan juga teguran. Karena mereka tak mau pindah akhirnya didata sembari dibuatkan kesepakan yang harus di patuhi, antara lain jika terjadi bencana alam itu menjadi tanggungan sendiri,” katanya kepada ‘BC’, Senin (7/9).

 

Selain itu, ditegaskan Suryana, mereka harus siap harus siap membongkar sendiri jika sewaktu-waktu dimintakan oleh pihak berwenang. “Jika tak mengindahkan kesepakatan tersebut maka dengan sendirinya siap untuk menerima sanksinya,” tegasnya.

 

Petugas Satpol PP Cipanas, Holis SE mengaku pihaknya melarang mereka untuk menuntut jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Soalnya, mereka secara sadar menempati bangunan secara liar sehingga tidak pada tempatnya meminta pertanggungjawabkan pemerintah.

 

"Selain pendataan juga memberikan himbaun pada mereka yang tinggal disana untuk hati hati karena akan memasuki musim penghujan, lantaran di khawatirkan ada longsor. Kedepannya, jangan meminta pertanggung jawaban pemerintah, karena pada hakikatnya mereka yang tinggal di tempat tersebut bisa dikatakan ilegal,” ungkapnya. (ree)

Komentar