Sabtu, 21 Juli 2018 | Cianjur, Indonesia

Pemkab Melanggar, Aparatnya ke Mana?

Aktivis Segera Laporkan Pelanggaran Pemkab Cianjur Terkait Megaproyek Campaka

Gie

Senin, 09 Juli 2018 - 07:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - DUGAAN pelanggaran Pemkab Cianjur terkait Megaproyek Campaka sudah sangat kuat. Lalu kenapa aparat penegak hukum belum bergerak?

Itulah pertanyaan yang diungkapkan Ketua Cianjur People Movement, Ahmad Anwar kepada Berita Cianjur, Minggu (8/7/2018). Menurutnya, kejanggalan atau pelanggaran sudah terjadi sejak Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar mengeluarkan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Campaka.

“Buktinya sudah jelas kok, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Cianjur belum diubah, jadi tidak bisa ada Megaproyek Campaka. Ini aturan yang sudah dilanggar dan sudah bisa menjadi bukti pelanggaran yang seharusnya ditindak aparat penegak hukum,“ ujarnya.

Pria yang karib disapa Ebes ini menerangkan, Pemkab Cianjur seharusnya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur No. 17 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031.

“Kalau mengacu ke Perda No. 17, Megaproyek Campaka sudah jelas melanggar aturan. Jika keukeuh dengan Megaproyek Campaka, maka RTRW-nya harus diubah dulu. Tapi ingat, harus sesuai prosedur, artinya ubah dulu RTRW baru ada pembangunan, jangan seperti sekarang ini, RTRW belum diubah sudah ada pembangunan yang berjalan,“ ungkapnya.

Selama ini, sambung Ebes, sejumlah pejabat Pemkab Cianjur selalu mengklaim sudah mengantongi surat izin dari gubernur. Padahal informasi yang diperoleh pihaknya, surat tersebut bukan izin untuk mendirikan bangunan atau Megaproyek Campaka, namun surat izin pengelolaan lahan.

“Ini benar-benar aneh. Kalau benar sudah ada izin, coba tunjukkan kepada masyarakat dong. Izin pengelolaan itu bukan izin untuk Megaproyek Campaka, karena untuk mendirikan bangunan pemerintahan di Campaka, tetap harus mengubah RTRW,“ tegasnya.

Ebes mengaku heran dengan gaya kepemimpinan Bupati Cianjur yang terkesan memaksakan kehendak. Aturan dan kelengkapan izinnya belum ada, sambung Ebes, namun berbagai kebijakannya sudah dikerjakan.

Ia menyebutkan, pada tahun 2016, terdapat pekerjaan penyusunan dokumen peninjauan kembali RTRW Kabupaten Cianjur senilai Rp300 juta. Sedangkan pada tahun berikutnya terdapat tiga pekerjaan, antara lain penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) revisi RTRW Kabupaten Cianjur senilai Rp200 juta, penyusunan dokumen revisi RTRW Kabupaten Cianjur pada 2017 senilai Rp400 juta, serta penyusunan KLHS  Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Campaka.

“Anehnya luar biasa ini, proses perubahan RTRW-nya sedang dilakukan, namun pembangunannya sudah berjalan. Bahkan pada 2017 dan 2018, sejumlah proyek puluhan miliaran rupiah sudah ditenderkan,“ bebernya.

“Soal usaha Pemkab yang ingin mengubah RTRW khususnya untuk kawasan Campaka, itu aneh dan tidak ada jaminan bisa berhasil, karena kawasan Campaka merupakan zona merah kawasan bencana,“ sambung dia.

Menyikapi bukti kuat dugaan pelanggaran pada Megaproyek Campaka, pihaknya mengaku akan segera melaporkan permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum. “Sebetulnya ini sudah bisa ditindak atau diselidiki aparat penegak hukum. Tapi kalau prosesnya harus ada laporan dulu masyarakat, maka kami akan segera melaporkannya. Intinya, Megaproyek Campaka ini harus diusut tuntas,“ tegasnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menyatakan, pihaknya sangat mendukung rencana Cianjur People Movement yang bakal melaporkan permasalahan Megaproyek Campaka.

“Kami sangat mendukung, karena dugaan pelanggarannya sudah sangat kuat. Pelanggaran jangan dibiarkan, aparat penegak hukum harus segera menyelidiki dan mengusut tuntas,“ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,

Setelah seorang wakil rakyat menyebut Megaproyek Campaka diduga kuat melabrak aturan, kini giliran aktivis yang menunjukkan bukti bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Campaka tersebut dipaksakan. Benarkah?

Ketua Cianjur People Movement, Ahmad Anwar memaparkan, dalam prioritas penyusunan rencana rinci tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur No. 17 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, tak ada disebutkan rencana tata ruang untuk Kecamatan Campaka. Lalu, kenapa ada Megaproyek Campaka?

“Pemkab Cianjur harusnya mengacu kepada Perda RTRW No 17. Jadi, jika tetap ada Megaproyek Campaka, itu artinya dipaksakan dan melanggar aturan yang ada, karena tidak tercantum dalam perda,“ ujar pria yang karib disapa Ebes kepada Berita Cianjur, Rabu (4/7/2018).

Ebes menjelaskan, dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, tepatnya pada pasal 61 disebutkan, dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Sementara terkait ketentuan pidananya, sambung Ebes, pasal 69 (1) menyebutkan, setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00.

“Pada pasal 73 (1) juga disebutkan, setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,“ bebernya.

“Lalu di ayat 2 disebutkan, selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya,“ sambung Ebes.

Selain soal pidana, Ebes juga mengatakan, pada pasal 37, izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. “Ini sudah jelas kok. Megaproyek Campaka itu dipaksakan dan melanggar aturan. Aparat penegak hukum harus segera bertindak,“ ungkapnya.

Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perkantoran Campaka yang baru dibuat tahun ini, kata Ebes, menjadi bukti tambahan bahwa Megaproyek Campaka dipaksakan dan melabrak aturan.

“Logikanya sederhana, masa pekerjaan pembangunan dan sejumlah proyek fisik di Campaka sudah dilakukan, tapi amdalnya baru dikerjakan. Ini (Megaproyek Campaka) dipaksakan dan jelas-jelas langgar aturan. Harus segera ditindak,“ pungkasnya.

Terkait banyaknya proyek pada Megaproyek Campaka yang sudah ditenderkan meski perizinannya belum selesai, hal tersebut diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Aban Subandi. Menurutnya, saat ini persoalan tersebut tengah dibahas sambil menunggu perizinan lengkap agar semua proyek bisa dikerjakan.

“Belum dikerjakan karena perizinannya belum selesai, sugan weh atuh sambil berjalan. Hal lainnya mah saya kurang apal, sieun salah, langsung aja tanya ke dinas terkait,“ katanya belum lama ini.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 19/07/2018 21:35 WIB

Harga Map Pengurusan Adminduk Disoal Warga

PENGURUSAN administrasi penduduk (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur seluruhnya gratis. Namun, beberapa hari ini, masyarakat yang mengurus adminduk mempertanyakan…

Cianjur Euy 19/07/2018 21:34 WIB

Masyarakat Cibiuk Datangi DPMPTSP

PULUHAN masyarakat Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (19/7).

Cianjur Euy 19/07/2018 21:33 WIB

9 Pemuda Terampil Siap Bangun Perkonomian Desa

SEDIKITNYA 12 pemuda desa diberangkatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Haurwangi, Kabupaten Cianjur mengikuti pendidikan keterampilan di kota Bekasi. Mereka diberangkatkan TKSK sekitar 4 bulan…

Bisnis Line 19/07/2018 21:31 WIB

Sentral Motor Gelar Program Kemerdekaan DP 1 Juta.

DALAM rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang, Sentral Motor mulai Kamis (19/7/2018) menggelar Program Kemerdekaan dengan DP satu juta rupiah hingga akhir Agustus 2018.…

Bisnis Line 19/07/2018 21:30 WIB

Bank Bjb Dirikan Bjb University Demi Terciptanya SDM Berkualitas

UNTUK menciptakan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk meresmikan bjb University, Rabu (18/7/2018) di Jalan Cikapundung, Kota Bandung.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:23 WIB

Ratusan Hektar Sawah di Cibeber Alami Kekeringan

RATUSAN hektar lahan sawah di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber kekeringan akibat terdampak kemarau panjang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:20 WIB

Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

MENGANTISIPASI kerusakan vegetasi karena kekeringan akibat musim kemarau. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango akan ditutup pada pertengahan Agustus mendatang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:12 WIB

Pesantren Ideal Untuk Filter Penyebaran Hoax

PONDOK Pesantren (Pontren) menjadi tempat yang dinilai efektif untuk menekan dan mengantisipasi penyebaran berita bohong (hoaks) di lingkungan masyarakat.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:09 WIB

PLN Upayakan yang Terbaik untuk Bocah Korban Tersengat Listrik

PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Area Cianjur memaksimalkan upaya kemanusiaan untuk Enda Supriyadi (7) bocah yang tersengat listrik, dan kini menjalani pengobatan alternatif di wilayah Sukalarang, Kabupaten…

Cianjur Euy 19/07/2018 18:06 WIB

Satreskrim Polres Cianjur Tangkap Lima Pelaku Tindak Pidana

SATUAN Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Cianjur berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Cianjur dalam beberapa bulan terakhir.