Sabtu, 21 Juli 2018 | Cianjur, Indonesia

‘Borok’ Megaproyek Campaka Makin Terkuak

Nyanyian Sumbang Wakil Rakyat untuk Pemindahan Ibu Kota

Gie

Selasa, 10 Juli 2018 - 07:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - SEPANDAI-PANDAINYA  orang menyimpan bangkai, maka akan tercium juga baunya. Sepintar-pintarnya tupai melompat, maka akan terjatuh juga.

Peribahasa itulah yang dikaitkan sejumlah kalangan dengan persoalan Megaproyek Campaka, yang kini terus-terusan menjadi sorotan publik.

Kejanggalan demi kejanggalan terus terungkap. Sedikit demi sedikit, borok soal kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang ‘keukeuh’ memindahkan pusat pemerintahan ke Kecamatan Campaka, terus bermunculan.

Tak hanya masyarakat dan para aktivis, sejumlah pihak yang ikut dilibatkan sejak awal munculnya Megaproyek Campaka pun mulai “bernyanyi”.

Nyanyian sumbang mereka mulai terdengar lantang seiring dengan semakin kencangnya dorongan dari berbagai kalangan yang meminta transparansi soal Megaproyek Campaka, menyusul dihentikannya pelaksanaan sejumlah proyek fisik yang sudah selesai proses tendernya tanpa alasan yang jelas dari pihak Pemkab Cianjur.

Belum lagi adanya desakan sejumlah elemen masyarakat kepada aparat penegak hukum, untuk turun tangan mengungkap dugaan penyimpangan yang berbau korupsi dalam pelaksanaan Megaproyek Campaka.

Ya, “nyanyian sumbang” dari pihak yang terlibat dalam proses awal munculnya gagasan Megaproyek Campaka, salah satunya datang dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Cianjur.

Melalui obrolan singkat pada Minggu (8/7/2018) lalu sekitar pukul 08.30 Wib, wakil rakyat yang enggan disebutkan namanya tersebut memaparkan, rencana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Kecamatan Cianjur ke Kecamatan Campaka itu, berawal dari keinginan Bupati Cianjur.

Meski sejumlah pihak menyampaikan masukan bahwa akan ada banyak kendala yang dihadapi, sambung dia, namun tak menyurutkan keinginan Bupati Cianjur untuk memindahkan ibu kota. Malah, pada Agustus hingga akhir tahun 2016, sang bupati makin semangat mengabarkan niatnya tersebut di berbagai kesempatan.

“Sampai pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017, sejumlah masukan termasuk dari beberapa anggota dewan disampaikan kepada bupati, menyusul adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota pemerintahan ke Campaka, terutama dari sisi perizinan,“ ungkap wakil rakyat yang dikenal dekat dengan pihak eksekutif tersebut.

Setelah mengetahui akan bertabrakan dengan sejumlah aturan jika Megaproyek Campaka tersebut tetap dilakukan, anggota DPRD Cianjur dari fraksi yang memperoleh lebih dari 2 kursi di Pileg 2014 tersebut mengungkapkan, bupati dan timnya malah menyiasatinya dengan upaya membelokkan opini yang sudah kadung menyebar.

“Opini yang menyebar di masyarakat itu bahwa Megaproyek Campaka disebut sebagai kegiatan pemindahan ibu kota dari Cianjur ke Campaka. Akhirnya opininya dibelokkan menjadi kegiatan pembangunan pusat pelayanan di Kecamatan Campaka,“ ungkapnya.

Menanggapi nyanyian sumbang tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan mengatakan, sepintar-pintarnya bupati dan timnya menyembunyikan kesalahan atau pelanggaran pada pelaksanaan Megaproyek Campaka, pada akhirnya nanti akan bisa terungkap juga.

“Dugaan pelanggarannya sudah kuat kok, aparat penegak hukum tinggal bergerak. Kalau bupati dan timnya merasa pemberitaan selama ini salah, harusnya cepat-cepat klarifikasi. Kalau malah diam, ya malah jadi tambah curiga. Pokoknya Megaproyek Campaka ini harus diusut tuntas,“ tutupnya. 

Diberitakan sebelumnya,

DUGAAN pelanggaran Pemkab Cianjur terkait Megaproyek Campaka sudah sangat kuat. Lalu kenapa aparat penegak hukum belum bergerak?

Itulah pertanyaan yang diungkapkan Ketua Cianjur People Movement, Ahmad Anwar kepada Berita Cianjur, Minggu (8/7/2018). Menurutnya, kejanggalan atau pelanggaran sudah terjadi sejak Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar mengeluarkan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Campaka.

“Buktinya sudah jelas kok, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Cianjur belum diubah, jadi tidak bisa ada Megaproyek Campaka. Ini aturan yang sudah dilanggar dan sudah bisa menjadi bukti pelanggaran yang seharusnya ditindak aparat penegak hukum,“ ujarnya.

Pria yang karib disapa Ebes ini menerangkan, Pemkab Cianjur seharusnya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur No. 17 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031.

“Kalau mengacu ke Perda No. 17, Megaproyek Campaka sudah jelas melanggar aturan. Jika keukeuh dengan Megaproyek Campaka, maka RTRW-nya harus diubah dulu. Tapi ingat, harus sesuai prosedur, artinya ubah dulu RTRW baru ada pembangunan, jangan seperti sekarang ini, RTRW belum diubah sudah ada pembangunan yang berjalan,“ ungkapnya.

Selama ini, sambung Ebes, sejumlah pejabat Pemkab Cianjur selalu mengklaim sudah mengantongi surat izin dari gubernur. Padahal informasi yang diperoleh pihaknya, surat tersebut bukan izin untuk mendirikan bangunan atau Megaproyek Campaka, namun surat izin pengelolaan lahan.

“Ini benar-benar aneh. Kalau benar sudah ada izin, coba tunjukkan kepada masyarakat dong. Izin pengelolaan itu bukan izin untuk Megaproyek Campaka, karena untuk mendirikan bangunan pemerintahan di Campaka, tetap harus mengubah RTRW,“ tegasnya.

Ebes mengaku heran dengan gaya kepemimpinan Bupati Cianjur yang terkesan memaksakan kehendak. Aturan dan kelengkapan izinnya belum ada, sambung Ebes, namun berbagai kebijakannya sudah dikerjakan.

Ia menyebutkan, pada tahun 2016, terdapat pekerjaan penyusunan dokumen peninjauan kembali RTRW Kabupaten Cianjur senilai Rp300 juta. Sedangkan pada tahun berikutnya terdapat tiga pekerjaan, antara lain penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) revisi RTRW Kabupaten Cianjur senilai Rp200 juta, penyusunan dokumen revisi RTRW Kabupaten Cianjur pada 2017 senilai Rp400 juta, serta penyusunan KLHS  Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Campaka.

“Anehnya luar biasa ini, proses perubahan RTRW-nya sedang dilakukan, namun pembangunannya sudah berjalan. Bahkan pada 2017 dan 2018, sejumlah proyek puluhan miliaran rupiah sudah ditenderkan,“ bebernya.

“Soal usaha Pemkab yang ingin mengubah RTRW khususnya untuk kawasan Campaka, itu aneh dan tidak ada jaminan bisa berhasil, karena kawasan Campaka merupakan zona merah kawasan bencana,“ sambung dia.

Menyikapi bukti kuat dugaan pelanggaran pada Megaproyek Campaka, pihaknya mengaku akan segera melaporkan permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum. “Sebetulnya ini sudah bisa ditindak atau diselidiki aparat penegak hukum. Tapi kalau prosesnya harus ada laporan dulu masyarakat, maka kami akan segera melaporkannya. Intinya, Megaproyek Campaka ini harus diusut tuntas,“ pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 19/07/2018 21:35 WIB

Harga Map Pengurusan Adminduk Disoal Warga

PENGURUSAN administrasi penduduk (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur seluruhnya gratis. Namun, beberapa hari ini, masyarakat yang mengurus adminduk mempertanyakan…

Cianjur Euy 19/07/2018 21:34 WIB

Masyarakat Cibiuk Datangi DPMPTSP

PULUHAN masyarakat Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (19/7).

Cianjur Euy 19/07/2018 21:33 WIB

9 Pemuda Terampil Siap Bangun Perkonomian Desa

SEDIKITNYA 12 pemuda desa diberangkatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Haurwangi, Kabupaten Cianjur mengikuti pendidikan keterampilan di kota Bekasi. Mereka diberangkatkan TKSK sekitar 4 bulan…

Bisnis Line 19/07/2018 21:31 WIB

Sentral Motor Gelar Program Kemerdekaan DP 1 Juta.

DALAM rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang, Sentral Motor mulai Kamis (19/7/2018) menggelar Program Kemerdekaan dengan DP satu juta rupiah hingga akhir Agustus 2018.…

Bisnis Line 19/07/2018 21:30 WIB

Bank Bjb Dirikan Bjb University Demi Terciptanya SDM Berkualitas

UNTUK menciptakan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk meresmikan bjb University, Rabu (18/7/2018) di Jalan Cikapundung, Kota Bandung.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:23 WIB

Ratusan Hektar Sawah di Cibeber Alami Kekeringan

RATUSAN hektar lahan sawah di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber kekeringan akibat terdampak kemarau panjang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:20 WIB

Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

MENGANTISIPASI kerusakan vegetasi karena kekeringan akibat musim kemarau. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango akan ditutup pada pertengahan Agustus mendatang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:12 WIB

Pesantren Ideal Untuk Filter Penyebaran Hoax

PONDOK Pesantren (Pontren) menjadi tempat yang dinilai efektif untuk menekan dan mengantisipasi penyebaran berita bohong (hoaks) di lingkungan masyarakat.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:09 WIB

PLN Upayakan yang Terbaik untuk Bocah Korban Tersengat Listrik

PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Area Cianjur memaksimalkan upaya kemanusiaan untuk Enda Supriyadi (7) bocah yang tersengat listrik, dan kini menjalani pengobatan alternatif di wilayah Sukalarang, Kabupaten…

Cianjur Euy 19/07/2018 18:06 WIB

Satreskrim Polres Cianjur Tangkap Lima Pelaku Tindak Pidana

SATUAN Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Cianjur berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Cianjur dalam beberapa bulan terakhir.