Sabtu, 21 Juli 2018 | Cianjur, Indonesia

Penanggung Jawab Megaproyek Campaka Bisa Dipidanakan

Pakar Hukum: Ini Jelas-Jelas Melanggar Undang-Undang

Gie

Rabu, 11 Juli 2018 - 07:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - JIKA benar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur belum diubah, maka Megaproyek Campaka sudah jelas melanggar aturan termasuk undang-undang (UU). Benarkah?

Ya, itulah yang disampaikan Pengamat Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf. Menurutnya, pelanggaran terkait proses pemindahan ibu kota dari Kecamatan Cianjur ke Kecamatan Campaka bisa dipidanakan.

“Dalam UU tata ruang, jika ada pembangunan yang tidak sesuai dengan penataan ruang yang sudah ditetapkan, maka bisa dipidanakan,“ ujar pria berkacamata yang juga merupakan pakar hukum tata negara tersebut, saat dihubungi Berita Cianjur, Selasa (10/7/2018).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, RTRW Cianjur memang belum diubah. Pemkab Cianjur seharusnya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur No. 17 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031. Alhasil, jika mengacu pada perda tersebut, Megaproyek Campaka tak bisa dikerjakan.

Setelah Megaproyek Campaka mulai disoroti publik, diketahui Pemkab Cianjur mulai berupaya untuk mengubah RTRW. Pada tahun 2016, terdapat pekerjaan penyusunan dokumen peninjauan kembali RTRW Kabupaten Cianjur senilai Rp300 juta.

Sedangkan pada tahun berikutnya terdapat tiga pekerjaan yang ditenderkan, antara lain penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) revisi RTRW Kabupaten Cianjur senilai Rp200 juta, penyusunan dokumen revisi RTRW Kabupaten Cianjur senilai Rp400 juta, serta penyusunan KLHS  Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Campaka.

“Jika RTRW belum diubah, ini berat. Harus mengubah KLHS, ada evaluasi dari Pemprov Jabar, pokoknya prosesnya masih sangat panjang dan belum tentu juga berhasil. Soal tindakan, ya ini sudah bisa ditindak, karena memang melanggar. Tapi yang paling penting, proses pembangunannya harus dihentikan terlebih dahulu, sambil ditelusuri berbagai pelanggarannya. Intinya, semuanya harus sesuai prosedur,“ jelasnya.

Menanggapi komentar pakar hukum tata negara tersebut, Ketua Cianjur People Movement, Ahmad Anwar menegaskan, dugaan pelanggaran kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar  terkait pemindahan ibu kota, sudah sangat kuat.

“Ini yang ngomong pengamat dan pakar loh. Jadi sudah jelas pelanggarannnya. Aparat penegak hukum harus segera bergerak, penanggung jawab dan semua yang terlibat pada Megaproyek Campaka bisa dipidanakan. Salah satu pelanggarannya sudah jelas kok, pembangunan Megaproyek Campaka tidak sesuai dengan RTRW. Ini pidana,“ tegas pria yang karib disapa Ebes, Selasa (10/7/2018).

Sebelumnya Ebes memaparkan, dalam prioritas penyusunan rencana rinci tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur No. 17 Tahun 2012, tak ada disebutkan rencana tata ruang untuk Kecamatan Campaka. Lalu, kenapa ada Megaproyek Campaka?

“Pemkab Cianjur harusnya mengacu kepada Perda RTRW No 17. Jadi, jika tetap ada Megaproyek Campaka, itu artinya dipaksakan dan melanggar aturan yang ada, karena tidak tercantum dalam perda,“ terangnya.

Ebes menjelaskan, dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, tepatnya pada pasal 61 disebutkan, dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Sementara terkait ketentuan pidananya, sambung Ebes, pasal 69 (1) menyebutkan, setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00.

“Pada pasal 73 (1) juga disebutkan, setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,“ bebernya.

“Lalu di ayat 2 disebutkan, selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya,“ sambung Ebes.

Selain soal pidana, Ebes juga mengatakan, pada pasal 37, izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. “Ini sudah jelas kok. Megaproyek Campaka itu dipaksakan dan melanggar aturan. Aparat penegak hukum harus segera bertindak,“ ungkapnya.

Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perkantoran Campaka yang baru dibuat tahun ini, kata Ebes, menjadi bukti tambahan bahwa Megaproyek Campaka dipaksakan dan melabrak aturan.

“Logikanya sederhana, masa pekerjaan pembangunan dan sejumlah proyek fisik di Campaka sudah dilakukan, tapi amdalnya baru dikerjakan. Ini (Megaproyek Campaka) dipaksakan dan jelas-jelas langgar aturan. Harus segera ditindak,“ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,

SEPANDAI-PANDAINYA  orang menyimpan bangkai, maka akan tercium juga baunya. Sepintar-pintarnya tupai melompat, maka akan terjatuh juga.

Peribahasa itulah yang dikaitkan sejumlah kalangan dengan persoalan Megaproyek Campaka, yang kini terus-terusan menjadi sorotan publik.

Kejanggalan demi kejanggalan terus terungkap. Sedikit demi sedikit, borok soal kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang ‘keukeuh’ memindahkan pusat pemerintahan ke Kecamatan Campaka, terus bermunculan.

Tak hanya masyarakat dan para aktivis, sejumlah pihak yang ikut dilibatkan sejak awal munculnya Megaproyek Campaka pun mulai “bernyanyi”.

Nyanyian sumbang mereka mulai terdengar lantang seiring dengan semakin kencangnya dorongan dari berbagai kalangan yang meminta transparansi soal Megaproyek Campaka, menyusul dihentikannya pelaksanaan sejumlah proyek fisik yang sudah selesai proses tendernya tanpa alasan yang jelas dari pihak Pemkab Cianjur.

Belum lagi adanya desakan sejumlah elemen masyarakat kepada aparat penegak hukum, untuk turun tangan mengungkap dugaan penyimpangan yang berbau korupsi dalam pelaksanaan Megaproyek Campaka.

Ya, “nyanyian sumbang” dari pihak yang terlibat dalam proses awal munculnya gagasan Megaproyek Campaka, salah satunya datang dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Cianjur.

Melalui obrolan singkat pada Minggu (8/7/2018) lalu sekitar pukul 08.30 Wib, wakil rakyat yang enggan disebutkan namanya tersebut memaparkan, rencana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Kecamatan Cianjur ke Kecamatan Campaka itu, berawal dari keinginan Bupati Cianjur.

Meski sejumlah pihak menyampaikan masukan bahwa akan ada banyak kendala yang dihadapi, sambung dia, namun tak menyurutkan keinginan Bupati Cianjur untuk memindahkan ibu kota. Malah, pada Agustus hingga akhir tahun 2016, sang bupati makin semangat mengabarkan niatnya tersebut di berbagai kesempatan.

“Sampai pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017, sejumlah masukan termasuk dari beberapa anggota dewan disampaikan kepada bupati, menyusul adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota pemerintahan ke Campaka, terutama dari sisi perizinan,“ ungkap wakil rakyat yang dikenal dekat dengan pihak eksekutif tersebut.

Setelah mengetahui akan bertabrakan dengan sejumlah aturan jika Megaproyek Campaka tersebut tetap dilakukan, anggota DPRD Cianjur dari fraksi yang memperoleh lebih dari 2 kursi di Pileg 2014 tersebut mengungkapkan, bupati dan timnya malah menyiasatinya dengan upaya membelokkan opini yang sudah kadung menyebar.

“Opini yang menyebar di masyarakat itu bahwa Megaproyek Campaka disebut sebagai kegiatan pemindahan ibu kota dari Cianjur ke Campaka. Akhirnya opininya dibelokkan menjadi kegiatan pembangunan pusat pelayanan di Kecamatan Campaka,“ ungkapnya.

Menanggapi nyanyian sumbang tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan mengatakan, sepintar-pintarnya bupati dan timnya menyembunyikan kesalahan atau pelanggaran pada pelaksanaan Megaproyek Campaka, pada akhirnya nanti akan bisa terungkap juga.

“Dugaan pelanggarannya sudah kuat kok, aparat penegak hukum tinggal bergerak. Kalau bupati dan timnya merasa pemberitaan selama ini salah, harusnya cepat-cepat klarifikasi. Kalau malah diam, ya malah jadi tambah curiga. Pokoknya Megaproyek Campaka ini harus diusut tuntas,“ tutupnya. (*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 19/07/2018 21:35 WIB

Harga Map Pengurusan Adminduk Disoal Warga

PENGURUSAN administrasi penduduk (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur seluruhnya gratis. Namun, beberapa hari ini, masyarakat yang mengurus adminduk mempertanyakan…

Cianjur Euy 19/07/2018 21:34 WIB

Masyarakat Cibiuk Datangi DPMPTSP

PULUHAN masyarakat Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (19/7).

Cianjur Euy 19/07/2018 21:33 WIB

9 Pemuda Terampil Siap Bangun Perkonomian Desa

SEDIKITNYA 12 pemuda desa diberangkatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Haurwangi, Kabupaten Cianjur mengikuti pendidikan keterampilan di kota Bekasi. Mereka diberangkatkan TKSK sekitar 4 bulan…

Bisnis Line 19/07/2018 21:31 WIB

Sentral Motor Gelar Program Kemerdekaan DP 1 Juta.

DALAM rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang, Sentral Motor mulai Kamis (19/7/2018) menggelar Program Kemerdekaan dengan DP satu juta rupiah hingga akhir Agustus 2018.…

Bisnis Line 19/07/2018 21:30 WIB

Bank Bjb Dirikan Bjb University Demi Terciptanya SDM Berkualitas

UNTUK menciptakan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk meresmikan bjb University, Rabu (18/7/2018) di Jalan Cikapundung, Kota Bandung.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:23 WIB

Ratusan Hektar Sawah di Cibeber Alami Kekeringan

RATUSAN hektar lahan sawah di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber kekeringan akibat terdampak kemarau panjang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:20 WIB

Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

MENGANTISIPASI kerusakan vegetasi karena kekeringan akibat musim kemarau. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango akan ditutup pada pertengahan Agustus mendatang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:12 WIB

Pesantren Ideal Untuk Filter Penyebaran Hoax

PONDOK Pesantren (Pontren) menjadi tempat yang dinilai efektif untuk menekan dan mengantisipasi penyebaran berita bohong (hoaks) di lingkungan masyarakat.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:09 WIB

PLN Upayakan yang Terbaik untuk Bocah Korban Tersengat Listrik

PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Area Cianjur memaksimalkan upaya kemanusiaan untuk Enda Supriyadi (7) bocah yang tersengat listrik, dan kini menjalani pengobatan alternatif di wilayah Sukalarang, Kabupaten…

Cianjur Euy 19/07/2018 18:06 WIB

Satreskrim Polres Cianjur Tangkap Lima Pelaku Tindak Pidana

SATUAN Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Cianjur berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Cianjur dalam beberapa bulan terakhir.