Sabtu, 21 Juli 2018 | Cianjur, Indonesia

Bukti Kuat untuk Aparat

Dugaan Kuat Pelanggaran Megaproyek Campaka Bisa Langsung Ditindak Tanpa Harus Menunggu Laporan

Gie

Kamis, 12 Juli 2018 - 07:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

***Masyarakat, Wakil Rakyat, Aktivis dan Pakar Hukum Menyebutkan, Kebijakan Bupati Langgar Undang-Undang

Beritacianjur.com - PENGAKUAN dan penjelasan dugaan kuat pelanggaran pada Megaproyek Campaka terus bermunculan. Mulai dari masyarakat, aktivis, wakil rakyat hingga pakar hukum. Lalu, mengapa aparat penegak hukum belum bertindak?

Itulah yang diungkapkan Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan. Menurutnya, seharusnya aparat penegak hukum bisa langsung bertindak dengan menyelidiki tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu.

“Saya kira soal pelanggaran pada proses pemindahan ibu kota dari Kecamatan Cianjur ke Kecamatan Campaka ini bukan delik aduan. Jadi aparat seharusnya proaktif untuk menindaklanjuti tindak pidana dan dugaan pelanggaran lainnya, tanpa memandang apa dan siapa. Apalagi dugaan kuat pelanggaran pada Megaproyek Campaka ini sudah viral di media massa dan media sosial. Harusnya ini jadi bukti kuat buat aparat untuk bertindak,“ ujar Rudi kepada Berita Cianjur, Rabu (11/7/2018).

Ia menegaskan, pelanggaran dan fenomena Megaproyek Campaka akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat Cianjur. Betapa tidak, aturan yang seharusnya ditegakkan pemerintah agar masyarakatnya pun tertib dan menaati aturan yang berlaku, malah dilanggar oleh pemerintah sendiri.

“RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Cianjur ini belum diubah, lalu mengapa Megaproyek Campaka tetap dikerjakan? Jelas ini melanggar aturan. Jangan sampai hukum di Cianjur ini tajam ke bawah tumpul ke atas,“ tegasnya.

“Masih ingat dalam benak kita soal pembongkaran pedagang kaki lima di jalur Cipanas hingga Puncak. Lapak mereka dibongkar pemerintah tanpa ampun karena dianggap melanggar aturan. Nah sekarang giliran pemerintah yang melanggar kenapa dibiarkan?” sambung Rudi.

Sementara itu, Ketua Cianjur People Movement, Ahmad Anwar kembali menegaskan bahwa pihaknya akan segera melaporkan dugaan kuat pelanggaran kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar terkait Megaproyek Campaka.

Senada dengan Ketua SPRI, pria yang karib disapa Ebes ini pun menilai, seharusnya aparat penegak hukum sudah bisa langsung bertindak tanpa harus menunggu laporan. Pasalnya, informasi atau pemberitaan Megaproyek Campaka sudah viral.

“Harusnya tanpa ada laporan pun Megaproyek Campaka sudah bisa diselidiki oleh aparat penegak hukum. Jangan diam saja. Makanya dalam waktu dekat ini kami akan berupaya untuk melaporkannya, agar segera diusut tuntas,“ katanya kepada Berita Cianjur kemarin.

Berdasarkan pengakuan dari anggota DPRD yang menjadi pansus perubahan RTRW Cianjur, sambung Ebes, sejak awal sebenarnya bupati dan pejabat Pemkab Cianjur lainnya sudah mengetahui bahwa Megaproyek Campaka akan terganjal oleh aturan dan perizinan. Namun anehnya tetap saja dipaksakan.

“Rekomendasi dari dewan tak didengar, instruksi dari Kemendagri dan Pemprov Jabar pun tak digubris. Padahal dari awal Megaproyek Campaka itu direkomendasikan jangan dilanjutkan jika RTRW-nya belum diubah. Tapi tetap saja dipaksakan,“ terangnya.

Sebelumnya, Ebes mengatakan, dugaan pelanggaran pada proses pemindahan ibu kota sudah sangat kuat. Bukan hanya dari aktivis dan wakil rakyat, Ebes menegaskan, pakar hukum pun mengatakan hal yang sama, bahwa Megaproyek Campaka melanggar aturan termasuk Undang-Undang.

“Ini yang ngomong pengamat dan pakar loh. Jadi sudah jelas pelanggarannnya. Aparat penegak hukum harus segera bergerak, penanggung jawab dan semua yang terlibat pada Megaproyek Campaka bisa dipidanakan. Salah satu pelanggarannya sudah jelas kok, pembangunan Megaproyek Campaka tidak sesuai dengan RTRW. Ini pidana,“ bebernya.

Ebes mengungkapkan, dalam prioritas penyusunan rencana rinci tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur No. 17 Tahun 2012, tak ada disebutkan rencana tata ruang untuk Kecamatan Campaka. Lalu, kenapa ada Megaproyek Campaka?

“Pemkab Cianjur harusnya mengacu kepada Perda RTRW No 17. Jadi, jika tetap ada Megaproyek Campaka, itu artinya dipaksakan dan melanggar aturan yang ada, karena tidak tercantum dalam perda,“ terangnya.

Ebes menjelaskan, dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, tepatnya pada pasal 61 disebutkan, dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Sementara terkait ketentuan pidananya, sambung Ebes, pasal 69 (1) menyebutkan, setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00.

“Pada pasal 73 (1) juga disebutkan, setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00,“ bebernya.

“Lalu di ayat 2 disebutkan, selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya,“ sambung Ebes.

Selain soal pidana, Ebes juga mengatakan, pada pasal 37, izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. “Ini sudah jelas kok. Megaproyek Campaka itu dipaksakan dan melanggar aturan. Aparat penegak hukum harus segera bertindak,“ ungkapnya.

Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perkantoran Campaka yang baru dibuat tahun ini, kata Ebes, menjadi bukti tambahan bahwa Megaproyek Campaka dipaksakan dan melabrak aturan.

“Logikanya sederhana, masa pekerjaan pembangunan dan sejumlah proyek fisik di Campaka sudah dilakukan, tapi amdalnya baru dikerjakan. Ini (Megaproyek Campaka) dipaksakan dan jelas-jelas langgar aturan. Harus segera ditindak,“ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,

JIKA benar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur belum diubah, maka Megaproyek Campaka sudah jelas melanggar aturan termasuk undang-undang (UU). Benarkah?

Ya, itulah yang disampaikan Pengamat Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf. Menurutnya, pelanggaran terkait proses pemindahan ibu kota dari Kecamatan Cianjur ke Kecamatan Campaka bisa dipidanakan.

“Dalam UU tata ruang, jika ada pembangunan yang tidak sesuai dengan penataan ruang yang sudah ditetapkan, maka bisa dipidanakan,“ ujar pria berkacamata yang juga merupakan pakar hukum tata negara tersebut, saat dihubungi Berita Cianjur, Selasa (10/7/2018).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, RTRW Cianjur memang belum diubah. Pemkab Cianjur seharusnya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur No. 17 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031. Alhasil, jika mengacu pada perda tersebut, Megaproyek Campaka tak bisa dikerjakan.

Setelah Megaproyek Campaka mulai disoroti publik, diketahui Pemkab Cianjur mulai berupaya untuk mengubah RTRW. Pada tahun 2016, terdapat pekerjaan penyusunan dokumen peninjauan kembali RTRW Kabupaten Cianjur senilai Rp300 juta.

Sedangkan pada tahun berikutnya terdapat tiga pekerjaan yang ditenderkan, antara lain penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) revisi RTRW Kabupaten Cianjur senilai Rp200 juta, penyusunan dokumen revisi RTRW Kabupaten Cianjur senilai Rp400 juta, serta penyusunan KLHS  Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Campaka.

“Jika RTRW belum diubah, ini berat. Harus mengubah KLHS, ada evaluasi dari Pemprov Jabar, pokoknya prosesnya masih sangat panjang dan belum tentu juga berhasil. Soal tindakan, ya ini sudah bisa ditindak, karena memang melanggar. Tapi yang paling penting, proses pembangunannya harus dihentikan terlebih dahulu, sambil ditelusuri berbagai pelanggarannya. Intinya, semuanya harus sesuai prosedur,“ tutupnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 19/07/2018 21:35 WIB

Harga Map Pengurusan Adminduk Disoal Warga

PENGURUSAN administrasi penduduk (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur seluruhnya gratis. Namun, beberapa hari ini, masyarakat yang mengurus adminduk mempertanyakan…

Cianjur Euy 19/07/2018 21:34 WIB

Masyarakat Cibiuk Datangi DPMPTSP

PULUHAN masyarakat Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (19/7).

Cianjur Euy 19/07/2018 21:33 WIB

9 Pemuda Terampil Siap Bangun Perkonomian Desa

SEDIKITNYA 12 pemuda desa diberangkatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Haurwangi, Kabupaten Cianjur mengikuti pendidikan keterampilan di kota Bekasi. Mereka diberangkatkan TKSK sekitar 4 bulan…

Bisnis Line 19/07/2018 21:31 WIB

Sentral Motor Gelar Program Kemerdekaan DP 1 Juta.

DALAM rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang, Sentral Motor mulai Kamis (19/7/2018) menggelar Program Kemerdekaan dengan DP satu juta rupiah hingga akhir Agustus 2018.…

Bisnis Line 19/07/2018 21:30 WIB

Bank Bjb Dirikan Bjb University Demi Terciptanya SDM Berkualitas

UNTUK menciptakan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk meresmikan bjb University, Rabu (18/7/2018) di Jalan Cikapundung, Kota Bandung.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:23 WIB

Ratusan Hektar Sawah di Cibeber Alami Kekeringan

RATUSAN hektar lahan sawah di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber kekeringan akibat terdampak kemarau panjang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:20 WIB

Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

MENGANTISIPASI kerusakan vegetasi karena kekeringan akibat musim kemarau. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango akan ditutup pada pertengahan Agustus mendatang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:12 WIB

Pesantren Ideal Untuk Filter Penyebaran Hoax

PONDOK Pesantren (Pontren) menjadi tempat yang dinilai efektif untuk menekan dan mengantisipasi penyebaran berita bohong (hoaks) di lingkungan masyarakat.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:09 WIB

PLN Upayakan yang Terbaik untuk Bocah Korban Tersengat Listrik

PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Area Cianjur memaksimalkan upaya kemanusiaan untuk Enda Supriyadi (7) bocah yang tersengat listrik, dan kini menjalani pengobatan alternatif di wilayah Sukalarang, Kabupaten…

Cianjur Euy 19/07/2018 18:06 WIB

Satreskrim Polres Cianjur Tangkap Lima Pelaku Tindak Pidana

SATUAN Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Cianjur berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Cianjur dalam beberapa bulan terakhir.