Kamis, 16 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

Jawaban Eksekutif Dinilai Ngaco

Kelebihan Rp148 Juta Disebut Hasil dari Pembulatan, Teori dari Mana?

Gie

Rabu, 18 Juli 2018 - 07:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

***Cianjur People Movement: Katanya Jago, Tapi Ngitung Aja Ngaco, atau Sengaja Ngaco?

Beritacianjur.com - SETELAH kejanggalan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 dibongkar, kini jawaban eksekutif dianggap makin janggal. Benarkah?

Ya, jawaban yang dianggap janggal tersebut terlihat saat pihak Pemkab Cianjur menjawab pertanyaan miring atau perbedaan pandangan dari Fraksi Hanura, salah satunya terkait adanya kelebihan angka Rp148 juta atau tentang jumlah surplus sebesar Rp100,148 miliar.

Pihak eksekutif mengklaim, angka tersebut diperoleh dari hasil pembulatan dalam satuan miliar, sedangkan rincian pendapatan dan belanja dalam satuan triliun.

Mengenai perbedaan angka surplus dari LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2017 yang diberikan kepada pansus LKPJ pada pertengahan Maret 2018 lalu, dibandingkan dengan angka yang tertera dalam Pengantar Nota Keuangan, pihak eksekutif menjelaskan bahwa angka yang tercantum dalam LKPJ belum merupakan hasil Audit BPK RI (un-audited). Sedangkan angka disajikan dalam Pengantar Nota Keuangan merupakan angka hasil audit BPK RI (audited)

Terakhir terkait penyajian angka, pihak eksekutif mengklaim, dalam penyampaian nota hanya disampaikan angka dalam bentuk pembulatan, sedangkan rincian lebih lengkapnya disajikan dalam buku Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Menanggapi jawaban dari eksekutif atau Pemkab Cianjur tersebut, Sekretaris Fraksi Hanura, Tika Latifah mengaku aneh. Menurutnya, jawaban eksekutif tersebut menambah kejanggalan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.

“Ini janggal, Rp100,148 miliar itu hasil pembulatan dari mana? Kita hitung aja, pendapatannya itu kan Rp3,764 M, lalu dikurangi belanja tidak langsung Rp1,960 M dan belanja langsung 1,704 M, hasilnya kan Rp100 M, kenapa jadi ada lebih Rp148 juta? Ini pembulatan dari mana? Teori dari mana ini?” ungkap Tika kepada Berita Cianjur, Selasa (17/7/2018).

Tika mengatakan, kejanggalan atau pertanyaan fraksinya pada Rapat Paripurna DPRD Cianjur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, terhadap Raperda LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, Senin (16/7/2018) lalu, tak hanya satu. Namun menurutnya, jawaban soal pembulatan merupakan hal yang paling janggal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar menilai, dugaan kejanggalan atau penyimpangan APBD semakin kuat. Jawaban dari eksekutif menanggapi pertanyaan dari Fraksi Hanura, sambung dia, benar-benar tak masuk akal.

“Soal ngitung pembulatan, anak SD juga bisa atuh. Ketika dijumlahkan hasilnya sudah pas Rp100 M, kenapa dibulatkan jadi 1,148 M? Jadi, Kalau DPKAD sebagai bendahara umum daerah menuliskan APBD Cianjur TA 2017 surplus  Rp 100.148 M, lalu Rp148 juta dating dari mana? Masa ngitung gini aja ga bisa? Katanya jago, tapi malah ngaco, atau emang sengaja ngaco?” tegas pria yang karib disapa Ebes.

Ebes menegaskan, kejadian tersebut semakin menambah daftar dugaan kejanggalan atau penyimpangan yang dilakukan Pemkab Cianjur. Hanya saja, ia menilai penegakan hukum di Cianjur masih mandul.

“Kita harus ingat, bukan satu atau dua kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan para aktivis di Cianjur kepada aparat penegak hukum (APH). Malah tak cuma APH di tingkat lokalan, tapi sampai pusat, Mabes Polri, Kejaksaan Agung termasuk KPK. Hasilnya, alhamdulillah Kang, sampai sekarang Cianjur tetap kondusif, aman dan tertib dari jangkauan APH,” terang Ebes dengan nada nyinyir.

Menurutnya, aksi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK ataupun Saber Pungli boleh jadi momok menakutkan bagi pemerintahan di daerah lain, tapi sepertinya tidak buat Cianjur.

“Aksi OTT mungkin bisa di daerah lain, tapi buat Cianjur mah nothing ah, soalnya di sini mah lebih ‘syantik’ Kang. Ibaratnya, kalau nyolong ayam bisa cepat kena tangkap, tapi kalau ayam jago nyolong mah, ampun dah,” kata Ebes yang khas dengan gaya sentilan humornya.

Ebes menyebutkan sederet kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Cianjur yang terpantau timnya antara lain, kasus dugaan korupsi dana BOS di Dinas Pendidikan, di bidang kesehatan yakni kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Cianjur.

Di Dinas Pertanian, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, yaitu kasus dugaan korupsi pengadaan kelapa gading; di Dinas Perpajakan Daerah atau sekarang Badan Pendapatan Daerah yaitu kasus dugaan korupsi penerimaan pajak penerangan jalan umum (PPJU).

“Nah kalau kasus yang ini mah boleh jadi biangnya Kang. Adanya di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) yaitu soal kasus Megaproyek Campaka. Tapi khusus Megaproyek Campaka, jika diselidiki, masih banyak kejanggalan dan pelanggarannya. Karena pembangunannya juga sudah jelas melanggar Undang-Undang,” bebernya.

Ebes menginformasikan, dari sederet kasus dugaan korupsi yang disebutkannya itu beberapa di antaranya sudah masuk ke meja penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Cianjur. Namun hingga kini belum nampak sebuah titik terang, bagaimana dan sejauh mana penanganan kasusnya.

“Ya, beberapa kasus sudah dilaporkan. Kasus dugaan korupsi pengadaan buku rapor siswa, kasus dugaan korupsi Alkes di RSUD Cianjur, kasus dugaan korupsi pengadaan kelapa gading. Khusus untuk kasus dugaan korupsi Megaproyek Campaka, penanganannya justru dilakukan langsung pihak kepolisian, bukan karena adanya laporan resmi dari masyarakat,” sebutnya.

  Diberitakan sebelumnya,

TERNYATA, dugaan penyimpangan dan tanggapan miring terhadap pemerintahan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar tak hanya ramai dilontarkan masyarakat dan para aktivis saja, namun hal tersebut juga menjamur di Gedung DPRD Cianjur. Benarkah?

Ya, hal itu terlihat saat Rapat Paripurna DPRD Cianjur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017, Senin (16/7/2018).

Pada momen tersebut, pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan Muhammad Isnaeni mengingatkan, pemerintahan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan berarti telah berkinerja dengan baik dan terbebas dari korupsi, nepotisme dan kolusi.

Pasalnya, opini general audit yang diterbitkan akuntan bukan pemeriksaan yang tujuan khusus, akan tetapi pemneriksaan yang bertujuan untuk memberikan opini atau pendapat layak atau tidak laporannya.

Fraksi Golkar menjelaskan, WTP adalah pendapat akuntan eksternal atas hasil pemeriksaan akuntan eksternal dengan nilai opini terbaik terhadap suatu unit pemerintahan atas (pernyataan).

“Manajemen atas laporan keuangan dalam suatu periode akuntansi yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berterima umum, dan pemeriksaan telah dilkakukan melalui norma pemeriksaan sebagai standar profesional pemeriksa akuntan,“ lanjut Isnaeni, saat membacakan pandangan umum yang ditandatangani Ketua Fraksi Golkar, Sapturo dan Sekretaris Asep Iwan Gusniardi.

Untuk mengetahui sebuah pemerintahan telah berkinerja baik, sambung Isnaeni, maka diperlukan pemeriksaan lanjutan dengan audit kinerja, audit kepatuhan, audit investigasi dan audit khusus. Sehingga dengan audit lanjutan dapat diketahui apakah pemerintahan tersebut telah berkinerja secara efisien dan efektif atau tidak

“Produknya berdampak dan bermanfaat baik kepada masyarakat, berbenefit dan ber-outcame baik dan banyak temuan yang harus diselesaikan sampai ke tindak penyelesaian secara pidana. Oleh karena itu, WTP yang disandang suatu pemerintahan belum tentu ia telah berkinerja baik,“ tegas Fraksi Golkar.

Berbeda dengan Fraksi Golkar, pada kesempatan tersebut Fraksi Hanura menyampaikan sejumlah pertanyaan, salah satunya mengenai adanya selisih angka pada perhitungan surplus pendapatan tahun anggaran 2017 sebesar Rp148 juta.

Pertanyaan dan catatan pertama, Sekretaris Fraksi Hanura, Tika Latifah yang membacakan pandangan umum fraksinya menyebutkan, dalam pengantar nota keuangan yang disampaikan pada rapat paripurna, Jumat (13/7/2018) lalu, dalam alinea ketiga disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, disusun berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana diatur pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Berdasarkan PP 71 tahun 2010, laporan keuangan pemerintah harus memiliki empat karakteristik kualitatif yang menjadi syarat normatif agar laporan keuangan yang dibuat berkualitas.  Keempat karistik tersebut antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

“Pertanyaan kami, apakah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 sudah memenuhi empat karakteristik sesuai PP 71 tahun 2010, terutama  point ke- 2 yaitu memiliki karakteristik yang andal?” kata Tika saat membacakan pandangan umum yang ditandatanganinya bersama Ketua Fraksi Hanura, Ade Sobari

Menurut Fraksi Hanura, pertanyaan poin pertama perlu diutarakan, pasalnya pihaknya menemukan sejumlah perbedaan data dan kesalahan perhitungan dalam pengantar nota keuangan tentang Raperda, dengan data dan perhitungan yang disampaikan bupati dalam dokumen laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017.

Pertama, terdapat selisih angka pada perhitungan surplus pendapatan tahun anggaran 2017 sebesar Rp148 juta. Dalam pengantar nota keuangan disebutkan, laporan realisasi anggaran ditulis surplus sebesar Rp100,148 miliar, dari rincian pendapatan Rp3,766 triliun, belanja tidak langsung 1,960 triliun dan belanja langsung Rp1,074 triliun.

Sementara, lanjut Tika, setelah dihitung dalam tahun anggaran 2017, apabila total penerimaan dikurangi dengan total belanja, maka terdapat kelebihan pendapatan/surplus sebesar Rp100 miliar.

“Mohon penjelasan darimana munculnya angka surplus 100,148 miliar? Darimana muncul kelebihan Rp148 juta?” katanya.

Hal yang kedua, berdasarkan dalam buku laporan pertanggungjawaban bupati tahun anggaran 2017 yang diberikan kepada setiap anggota Pansus LKPJ pada pertengahan Maret 2018 lalu, apabila dilakukan penghitungan dengan menggunakan angka riil bukan hasil pembulatan, antara total anggaran dengan realisasinya terdapat kelebihan/surplus Rp99.989.938.499,53, dari rincian pendapatan Rp3.764.224.831.699,53, belanja tidak langsung Rp1.960.221.217.251,00 dan belanja langsung Rp1.704.013.675.919,00.

“Maka, kami mohon penjelasan mengenai perbedaan angka yang tertera dalam pengantar nota keuangan Raperda LKPJ APBD 2017, dengan angka yang tercantum dalam buku laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017. Atas dasar apa beberapa notasi angka dihilangkan?” tutupnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…