Kamis, 16 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

Rancangan Perubahan RTRW Sarat Kepentingan

Penetapan Kawasan Peruntukkan Industri Besar Disoal

Nuki

Jumat, 20 Juli 2018 - 07:00 WIB

Karikatur:nandang s/BC
Karikatur:nandang s/BC
A A A

***Persoalan Sederet Dugaan Korupsi Belum Kelar, Kini Muncul Masalah Baru

Beritacianjur.com - BELUM beres dengan persoalan sejumlah kasus dugaan korupsi di Cianjur, kini kembali muncul permasalahan baru yang juga menjadi sorotan tajam publik Cianjur. Ada apa lagi?

Ya, kini sejumlah kalangan tengah menyoroti rancangan perubahan Perda No 17 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur 2011-2013, khususnya peruntukkan kawasan industri besar mendapat sorotan tajam publik Cianjur.

Disebutkan pada rancangan perubahan pasal 39 ayat 2 pada perda tersebut, kawasan peruntukkan industri besar menjadi 4 kecamatan, antara lain Kecamatan Sukaluyu, Ciranjang, Mande dan Cikalongkulon. 

Padahal, pada uji publik yang digelar di Kantor Bappeda Kabupaten Cianjur, Senin (16/72018) lalu, pihak konsultan menjelaskan tidak diperkenankan kembali adanya pembangunan industri baru berskala besar di Kecamatan Ciranjang dan Sukaluyu. Kok bisa?

Praktisi hukum asal Bojongpicung, Danginpuri SH menilai, kalimat pada rancangan perubahan Perda No 17 Tahun 2012 tentang RTRW Cianjur, pasal 39 ayat 2 cenderung tidak tegas dan rancu. 

"Seharusnya tegaskan langsung dalam perubahannya, jika perlu menambahkan poin baru yang menjelaskan pengecualian untuk industri besar yang telah dibangun sebelum ada perubahan rancangan perda RTRW tersebut," jelas Danginpuri kepada Berita Cianjur, Kamis (19/7/2018).

Menurut pria yang akrab disapa Bang Wiro ini, jika rancangan perubahan tetap dipaksakan, hal itu bisa menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang mencari keuntungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelaahan kalimat pada pasal tersebut.

"Ini kan membuat produk hukum, jadi jangan main-main. Sebaiknya dalam pembuatannya melibatkan pihak lain yang berkompeten, baik dari ahli bahasa, akademisi hukum dan lainnya yang memiliki sertifikasi yang diakui negara dan memiliki akreditasi yang teruji. Jika perlu menggandeng universitas ternama dalam penyusunannya," tegasnya.

Sorotan lain juga diungkapkan Ketua Asosiasi Perjuangan Buruh Tani Cianjur (APBTC), Hendra Malik. Bahkan pentolan aktivis buruh tani itu menduga rancangan perubahan perda RTRW sarat kepentingan. 

"Tidak menutup kemungkinan pasal itu diduga titipan oknum yang ingin meraup keuntungan," ucapnya.

Hendra membeberkan, di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang sudah terjadi pembebasan lahan sawah produktif yang mencapai 100 hektar, yang peruntukkannya untuk pembangunan pabrik skala besar. 

"Melihat fakta di lapangan, hal ini ada korelasinya, kalau ini sampai terjadi, lahan pertanian di Kecamatan Ciranjang bakal menjadi korban kembali," bebernya.

Sebelumnya, pada uji publik, pendamping konsultan rancangan perubahan perda RTRW, Engkus menjelaskan, pada perda sebelumnya tercantum Kecamatan Ciranjang dan Sukaluyu diperuntukkan untuk kawasan industri besar. Bahkan telah dibangun beberapa pabrik besar di kawasan tersebut. 

Lebih jauh, Engkus menerangkan alasan mengapa dalam rancangan perubahan tidak serta merta dua kecamatan itu dihilangkan. Menurutnya, jika dilakukan akan ada dampak ke pemkab Cianjur bahkan bisa digugat untuk ganti rugi pada perusahaan yang telah berdiri di lokasi itu.

"Pada Perda RTRW sebelumnya tercantum Kecamatan Ciranjang dan Sukaluyu, dan ada masalah di situ. Tetapi karena di situ sudah terbangun, kata Undang-undang kalau itu dihapuskan, berarti pemda harus ganti rugi. Bayangkan berapa yang harus dibayar, miliaran mungkin trilyunan. Makanya kita akomodir dalam konteks yang sudah ada, kalau ada pengembangan akan dipindahkan ke Kecamatan Mande atau Cikalongkulon," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, bukan hanya Megaproyek Campaka, ternyata ada lebih dari tujuh kasus dugaan korupsi lainnya yang terjadi di Cianjur. Benarkah?

Ya, hal tersebut dilontarkan langsung Ketua Cianjur People Movement, Ahmad Anwar kepada Berita Cianjur, Rabu (18/7/2018). Menurutnya, beberapa kasus tersebut sudah masuk ke meja penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Cianjur. Namun hingga kini belum nampak sebuah titik terang, bagaimana dan sejauh mana penanganan kasusnya.

“Saya sebut lebih dari tujuh itu karena di satu dinas atau lokasi, seperti RSUD, Dinas Kesehatan dan Megaproyek Campaka, itu bisa lebih dari satu kasus. Kasus-kasus ini tak hanya ada yang sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum di Cianjur saja, namun ada juga yang sudah dilaporkan ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan KPK,“ ujar pria yang karib disapa Ebes.

Sederet kasus tersebut antara lain, kasus dugaan korupsi dana BOS di Dinas Pendidikan; pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Cianjur; pengadaan kelapa gading di Dinas Pertanian, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura; serta pajak penerangan jalan umum (PPJU) di Dinas Perpajakan daerah atau sekarang Badan Pendapatan Daerah.

Kasus dugaan korupsi lainnya yakni pembangunan gedung workshop Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) pada Megaproyek Campaka; dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2014 di Dinas Kesehatan; dana non kapitasi JKN tahun 2015 di Dinas Kesehatan; serta yang terbaru terkait kejanggalan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.

Meski penanganan kasus di Cianjur masih mandul, Ebes menegaskan, pihaknya tak akan pernah lelah untuk terus berupaya mengungkap kebenaran. Bahkan ia akan menantang Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Heru Widarmoko, yang pernah melontarkan pernyataan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti data yang dilaporkan ke Kejaksaan Cianjur.

“Kita buktikan saja, apakah yang kami sebutkan dan laporkan ini hanya sebuah opini atau data yang bakal menjadi bukti kuat. Dari kemarin kami memang sudah mau melapor, namun karena kasusnya banyak, kami masih mempersiapkannya. Pokoknya dalam waktu dekat, kami akan segera laporkan,“ tegasnya.

Menurut Ebes, dugaan sejumlah kasus korupsi di Cianjur sudah sangat kuat. Misalnya Megaproyek Campaka yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ketika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Cianjur belum diubah, sambung dia, maka seharusnya tak boleh ada Megaproyek Campaka atau pemindahan ibu kota dari Kecamatan Cianjur ke Kecamatan Campaka.

“Itu (Campaka) hanya salah satu contoh bahwa dugaan pelanggarannya sudah sangat kuat. Dugaan pelanggaran pada kasus lainnya juga tak kalah kuat. Tunggu saja, segera akan kami laporkan,“ tutupnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…