Kamis, 16 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

Ada Apa di Balik Perubahan RTRW?

Sejumlah Aktivis Desak Bupati dan Kepala Bappeda Berikan Penjelasan

Gie

Selasa, 24 Juli 2018 - 07:00 WIB

Karikatur:nandang s/BC
Karikatur:nandang s/BC
A A A

***Jangan Hanya Mengundang Elemen yang Hanya Pro Terhadap Pemerintah

Beritacianjur.com - KEGIATAN konsultasi publik revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur 2011-2013 pada pekan lalu (16/7/2018), yang didominasi dihadiri pejabat teras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur masih terus menjadi sorotan publik Cianjur.

Bahkan, sejumlah aktivis mendesak Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar atau Kepala Bappeda Cianjur, Agus Indra untuk menjelaskan alasan pihaknya tak banyak mengundang dari kalangan masyarakat.

“Ayo dong jelaskan alasannya. Kalau mengklaim sudah banyak mengundang dari kalangan masyarakat, mana buktinya? Soalnya, banyak kalangan yang mengaku tak diundang Bappeda. Ada apa di balik perubahan RTRW ini?“ ujar Ketua Cianjur People Movement, Ahmad Anwar kepada Berita Cianjur, Senin (23/7/2018).

Pria yang karib disapa Ebes ini menegaskan, kondisi tersebut mengundang banyak tanya dan menimbulkan banyak kecurigaan. Pihak Pemkab Cianjur, sambung dia, terkesan tak mau melibatkan kalangan masyarakat karena khawatir banyak protes. Menurutnya, wajar jika saat ini muncul kecurigaan bahwa perubahan RTRW sarat kepentingan dan terindikasi adanya pengondisian.

Ia menilai, perubahan RTRW tidak hanya untuk memfasilitasi proyek atau menarik investor masuk. Namun, lebih dari itu, RTRW juga harus mengedepankan sisi kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh yang paling dekat kebutuhan masyarakat dan rentan diubah melalui RTRW, adalah alih fungsi lahan produktif.

Hasil dari perubahan tersebut, kata dia, akan menjadi produk hukum untuk proses investasi pembangunan termasuk proses perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta mengoptimalisasi keterbatasan ketersediaan SDA.

“Ini sangat penting, jadi kenapa tak melibatkan banyak kalangan masyarakat? Kami mendesak agar Pemkab Cianjur harus segera menjelaskan persoalan ini. Kami ingin perubahan RTRW diuji secara terbuka,“ tegasnya.

Senada dengan Ebes, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan juga mendesak agar Pemkab Cianjur bisa menjelaskan kepada publik terkait alasan tak banyak mengundang dari kalangan masyarakat.

"Saya mengira ini ada upaya pengondisian. Soalnya, masyarakat yang hadir pada sesi uji publik tersebut sangat sedikit. Begitu juga para pemerhati yang kerap bernada kritis terhadap pemerintah. Ini perlu penjelasan segera,"

Sebelumnya, Rudi menyarankan, seharusnya konsultasi publik seperti itu bisa merangkul berbagai elemen masyarakat. Artinya Bappeda selaku penggagas acara, tidak hanya mengundang elemen yang hanya pro terhadap pemerintah.

"RTRW ini sangat krusial sekali buat Cianjur ke depan. Jika sudah disetujui dan diundangkan, sekecil apapun celah pada pasal yang tercantum di sana akan berdampak sangat besar terhadap masyarakat Cianjur," ucapnya.

Menurutnya, sebaiknya konsultasi publik rancangan perubahan RTRW itu dilakukan secara terbuka sehingga hasilnya akan sangat berkualitas. Karena benar-benar akan diuji oleh semua pihak.

"Bewarakan agenda acaranya ke ruang publik, ajak akademisi tingkat lokal untuk hadir juga. Ini sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa juga kan. Jangan sebaliknya, semua dibuat bungkam agar searah satu visi, kalau itu dilakukan sama saja pemerintah melakukan pembodohan terhadap masyarakatnya," terangnya.

Sementara itu, terkait desakan dari para aktivis tersebut, Ketua Bappeda Cianjur, Agus Indra sempat mengklaim bahwa pihaknya sudah menyebar undangan ke sejumlah pihak untuk diminta bisa menghadiri acara konsultasi publik tersebut.

“Kita sudah layangkan surat ke sejumlah pihak. Soal kenapa mereka tidak bisa hadir ke acara ini saya tidak tahu alasannya kenapa,“ kata Agus saat ditemui seusai acara.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kalangan tengah menyoroti rancangan perubahan Perda No 17 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur 2011-2013, khususnya peruntukkan kawasan industri besar mendapat sorotan tajam publik Cianjur.

Disebutkan pada rancangan perubahan pasal 39 ayat 2 pada perda tersebut, kawasan peruntukkan industri besar menjadi 4 kecamatan, antara lain Kecamatan Sukaluyu, Ciranjang, Mande dan Cikalongkulon. 

Padahal, pada uji publik yang digelar di Kantor Bappeda Kabupaten Cianjur, Senin (16/72018) lalu, pihak konsultan menjelaskan tidak diperkenankan kembali adanya pembangunan industri baru berskala besar di Kecamatan Ciranjang dan Sukaluyu. Kok bisa?

Praktisi hukum asal Bojongpicung, Danginpuri SH menilai, kalimat pada rancangan perubahan Perda No 17 Tahun 2012 tentang RTRW Cianjur, pasal 39 ayat 2 cenderung tidak tegas dan rancu. 

"Seharusnya tegaskan langsung dalam perubahannya, jika perlu menambahkan poin baru yang menjelaskan pengecualian untuk industri besar yang telah dibangun sebelum ada perubahan rancangan perda RTRW tersebut," jelas Danginpuri kepada Berita Cianjur, Kamis (19/7/2018).

Menurut pria yang akrab disapa Bang Wiro ini, jika rancangan perubahan tetap dipaksakan, hal itu bisa menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang mencari keuntungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelaahan kalimat pada pasal tersebut.

"Ini kan membuat produk hukum, jadi jangan main-main. Sebaiknya dalam pembuatannya melibatkan pihak lain yang berkompeten, baik dari ahli bahasa, akademisi hukum dan lainnya yang memiliki sertifikasi yang diakui negara dan memiliki akreditasi yang teruji. Jika perlu menggandeng universitas ternama dalam penyusunannya," tegasnya.

Sorotan lain juga diungkapkan Ketua Asosiasi Perjuangan Buruh Tani Cianjur (APBTC), Hendra Malik. Bahkan pentolan aktivis buruh tani itu menduga rancangan perubahan perda RTRW sarat kepentingan. 

"Tidak menutup kemungkinan pasal itu diduga titipan oknum yang ingin meraup keuntungan," ucapnya.

Hendra membeberkan, di Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang sudah terjadi pembebasan lahan sawah produktif yang mencapai 100 hektar, yang peruntukkannya untuk pembangunan pabrik skala besar. 

"Melihat fakta di lapangan, hal ini ada korelasinya, kalau ini sampai terjadi, lahan pertanian di Kecamatan Ciranjang bakal menjadi korban kembali," bebernya.

Sebelumnya, pada uji publik, pendamping konsultan rancangan perubahan perda RTRW, Engkus menjelaskan, pada perda sebelumnya tercantum Kecamatan Ciranjang dan Sukaluyu diperuntukkan untuk kawasan industri besar. Bahkan telah dibangun beberapa pabrik besar di kawasan tersebut. 

Lebih jauh, Engkus menerangkan alasan mengapa dalam rancangan perubahan tidak serta merta dua kecamatan itu dihilangkan. Menurutnya, jika dilakukan akan ada dampak ke pemkab Cianjur bahkan bisa digugat untuk ganti rugi pada perusahaan yang telah berdiri di lokasi itu.

"Pada Perda RTRW sebelumnya tercantum Kecamatan Ciranjang dan Sukaluyu, dan ada masalah di situ. Tetapi karena di situ sudah terbangun, kata Undang-undang kalau itu dihapuskan, berarti pemda harus ganti rugi. Bayangkan berapa yang harus dibayar, miliaran mungkin trilyunan. Makanya kita akomodir dalam konteks yang sudah ada, kalau ada pengembangan akan dipindahkan ke Kecamatan Mande atau Cikalongkulon," pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…