Minggu, 25 Juni 2017 - Pukul 07:15

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

MenPAN-RB tak Konsisten, Forum Honorer Galang Tandatangan

Oleh: Disma M. Taryum - Selasa 08 September 2015 | 07:47 WIB

MenPAN-RB tak Konsisten, Forum Honorer Galang Tandatangan

ilustrasi/net

BERITACIANJUR.COM, JAKARTA – Sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang tidak konsisten dalam mencari solusi penyelesaian tenaga honorer K2 membuat Forum Honorer Indonesia (FHI) marah. Mereka langsung menggalang tanda tangan sebagai dukungan terhadap Komisi II DPR yang akan membuat petisi kepada pemerintah.

 

"FHI sangat mengapresiasi dan mendukung rencana Komisi II DPR RI melakukan petisi kepada MenPAN-RB. Sebagai bentuk dukungan tersebut FHI akan menginstruksikan lepada seluruh korwil, korda, anggota dan tenaga honorer di seluruh Indosia yang mendukung perjuangan FHI untuk menggalang tanda tangan," kata Ketua Dewan Pembina FHI Hasbi, Senin (7/9).

 

Dia menambahkan, petisi itu merupakan bentuk pressure honorer dan DPR kepada MenPAN-RB untuk mengambil langkah cepat dana penyelesaian masalah K2. Selain itu, petisi bisa membuat Presiden Jokowi tahu tentang kinerja anak buahnya yang tidak menyelesaikan pekerjaannya.

"FHI saat ini sedang menyiapkan dan mengkordinasikan seluruh pengurus di daerah untuk aksi mogok nasional, jika pemerintah tidak menindaklanjuti kesepakatan politik dengan Komisi II DPR RI. Sebab, kunci penyelesaian K2 ada di tangan pemerintah," beber Hasbi.

 

FHI berharap, formula kebijakan yang akan dibuat pemerintah berdasarkan masa kerja, usia, diangkat secara bertahap sesuai kemampuan daerah dan pusat. Formula tersebut diyakini bisa menyelesaikan permasalahan honorer secara nasional. Dengan begitu, pemerintah bisa fokus menjalankan dan melaksanakan UU ASN.‎ (net)

 

 

 

 

Komentar