Kamis, 29 Juni 2017 - Pukul 14:16

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

politik pemerintahan

KPU dan Bawaslu Harus Cermati Verifikasi Faktual

Oleh: Disma M. Taryum - Selasa 08 September 2015 | 11:56 WIB

KPU dan Bawaslu Harus Cermati Verifikasi Faktual

ilustrasi/net

BERITACIANJUR.COM, JAKARTA – Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mencermati hasil verifikasi faktual atas penetapan pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Serentak 2015.

 

Pasalnya, dikatakan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman, DPR masih menemukan banyak permasalahan dalam tahapan verifikasi faktual tersebut.

 

"Komisi II meminta kepada Bawaslu membuat surat edaran kepada jajarannya di semua tingkatan yang menyelenggarakan pilkada agar KPU melakukan pencermatan ulang dan Bawaslu melakukan pengawasan ulang terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan KPU provinsi dan kabupaten/kota," kata Rambe saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

 

Rambe menjelaskan, Komisi II berpandangan bahwa hasil verifikasi faktual tidak diverifikasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Verifikasi Faktual, khususnya terhadap calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilih.

 

"Komisi II akan meminta hasil evaluasi verifikasi faktual tersebut kepada KPU dan Bawaslu pada RDP selanjutnya," jelas Rambe.

 

Menurut dia, Komisi II juga meminta kepada KPU selaku penyelenggara pilkada 2015 untuk dapat menyelesaikan persoalan tentang pencalonan, penetapan paslon, identifikasi permasalahan-permasalah dalam penetapan paslon, pelaksanaan paska penetapan paslon dalam sengketa pilkada 2015, daftar dan data pemilih dari sistem aplikasi agar dapat diselesaikan sebaik-baiknya.

 

"Komisi II mengharapkan penyelesaian sengketa pilkada tdk diselesaikan di luar koridor hukum," tandasnya. (net)

Komentar