Kamis, 17 Agustus 2017 - Pukul 16:57

Image
Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

good news

Pasal Penghinaan Presiden, Polri Tetap Bergeming

Oleh: Maharaya Akbar - Minggu 09 Agustus 2015 | 07:13 WIB

Pasal Penghinaan Presiden, Polri Tetap Bergeming

Ilustrasi/Net

BERITACIANJUR.COM – Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) ngotot ingin menghidupkan kembali pasal penghinaan Kepala Negara dalam revisi Undang-undang KUHP‎, pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selaku eksekutor tetap bergeming.

 

"Itu ‎sudah ada pokjanya masing-masing, RUU KUHP itu kan sudah dibuat sekitar 20 tahun lalu," ujar Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, saat dihubungi wartawan di Jakarta, kemarin.

 

Sedangkan saat disinggung soal adanya laporan dari Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) terkait dugaan ancaman kepada presiden Joko Widodo melalui akun Facebook atas nama Dudi Hermawan, Badrodin mengaku, Polri akan memproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

 

"Semua prosedurnya sama. laporan, penyelidikan, penyidikan, semua kami proses. Tidak ada membedakan," ujar kapolri.

 

Walaupun kasus itu merupakan kasus yang menyangkut dan menghina Presiden Jokowi, Badrodin memastikan, Polri tetap tidak akan membeda-bedakan penanganan kasus yang dilaporkan ke Kepolisian, meskipun kasus itu terkait Presiden.‎

"‎Tidak ada perhatian khusus. Semua sama saja dan akan kami proses," tambahnya.

Untuk diketahui, Pemerintahan Jokowi berencana menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dalam revisi Undang-undang KUHP mendapat tentangan keras dari beberapa pihak.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah mengajukan 786 Pasal dalam RUU KUHP ke DPR untuk disetujui menjadi UU KUHP, diantaranya pasal mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang sebenarnya sudah dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2006 silam. ***

 

Komentar