Beritacianjur.com

BERITACIANJUR.COM – Geliat usaha kolam jaring terapung di kawasan perairan Waduk Cirata nyaris tak terbendung. Hampir setiap saat terus mengalami penambahan, hingga akhirnya terjadi over kapasitas. Jumlah unit kolam yang beroperasi kurang lebih 68 ribu unit jauh melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, yakni 12 ribu unit.

 

Ngerinya, dari total unit kolam yang beroperasi, hampir seluruhnya tidak mengantongi izin. Dengan kata lain, usaha yang mereka jalankan melanggar aturan ketentuan yang berlaku alias ilegal.

 

Sementara uang yang beredar dibalik beroperasinya puluhan ribu unit kolam ilegal ini hampir mencapai 6 triliun rupiah setiap tahunnya. Angka yang luar biasa besar dan seharusnya mampu membawa keuntungan berarti bagi tiga kabupaten yang wilayahnya tergenang perairan Waduk Cirata, yaitu Cianjur, Bandung Barat, dan Purwakarta.

 

Lalu apa yang didapat Cianjur sebagai kabupaten yang wilayahnya paling luas digunakan untuk pengembangan Waduk Cirata? Yang jelas tidak banyak, hingga sekarang hanya memiliki kesempatan mendapat keuntungan dari pemberlakuan karcis masuk lokasi Situ Jangari, salah satu Waduk Cirata. 

 

Di luar itu, Kabupaten Cianjur tidak mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan  Bupati Tjetjep Muchtar Soleh mengakui, kenyataannya Cianjur tak lebih dari hanya sekedar menjadi penonton.

 

“Soal persoalan Japung di Cirata ini memang sudah lama terjadi. Kalau dikatakan kita sekedar menjadi penonton, itu memang tidak salah juga,”ujar Tejtjep saat ditemui “BC” di kantornya belum lama ini.

 

Tjetjep mengakui, terkait masalah tersebut pihaknya sudah melayangkan surat yang ditujukan langsung ke Pemprov Jabar sebagai pihak yang berwenangmengelola kolam japung di Waduk Cirata. Bahkan, sempat pula meminta agar PAD-nya dilimpahkan ke Cianjur.

 

“Sudah kok Cianjur mencoba menyelesaikan persoalan japung ini, bahkan sejak saya masih menjadi Kepala Bappeda. Tapi yang namanya rejeki atau milik biasanyakan suka sayang, istilahnya daripada dikasih kepada orang lain, lebih baik buat saya,” katanya setengah menyindir.

 

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Cianjur, Teguh Agung saat dikonfirmasi mengatakan, dari japung di kawasan perairan Cirata,  Kabupaten Cianjur hanya mendapat jatah untuk PAD dari retribusi parkir wisata.

 

Jadi kan ada aturan soal Sumber Daya Air dan mineral untuk gabungan kabupaten.Karena untuk waduk Cirata itu memang gabungan kabupaten, jadi Pemkab Cianjur tidak berhak untuk mengambil bagian dari transaksi ekonomi yang ada di waduk tersebut.

 

“Jadi yang didapat Cianjur cuma dari retribusi wisatanya saja. Adapun untuk transaksi yang terjadi di atas permukaan air di kawasan tersebut, itu tidak diperbolehkan,”ujar Teguh kepada “BC” belum lama ini.

 

Seperti dilansir sebelumnya, perputaran uang dari beroperasinya puluhan ribu kolam jaring japung di perairan Waduk Cirata, dalam satu tahunnya bisa mencapai Rp6 triliun. Dari total perputaran uang tersebut, sekitar 42 persennya bersumber dari perputaran uang kolam japung yang berada di kawasan Cianjur. ***