Sabtu, 19 Agustus 2017 - Pukul 23:40

Image
Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

Soal Menara Telekomunikasi. PAD Terancam Hilang Rp 1,1 M

Oleh: achilles - Minggu 19 Juli 2015 | 12:00 WIB

Soal Menara Telekomunikasi. PAD Terancam Hilang Rp 1,1 M

google

CIANJUR- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur terancam kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,1 milyar berupasisa tagihan penerimaan retribusi menara telekomunikasi yang terpasang di berbagai pelosok Cianjur.

 

Hal ini terjadi menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/201 atas permohonan uji materi salah satu pasal dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terkait tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diajukan PT Kame Komunikasi Indonesia, selaku pemohon.

 

Dalam amar putusannya hakim MK antara lain menyatakan, bahwa penjelasan pasal 124 UU PDRD yang menyebutkan penetapan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 persen dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Aban Sobandi membenarkan informasi mengenai telah terbitnya  putusan MK yang terkait penetapan tarif retribusi menara telekomunikasi yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai tindaklnjut atas putusan tersebut,lanjut Aban, pihaknya terpaksa harus menghentikan  penarikan sisa tagihan retribusi menara hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

 

“Iya kami juga sudah dapat informasi soal itu. Makanya untuk sementara ini penarikan retribusi terpaksa kita hentikan dulu,”ujar Aban saat ditemui dikantornya, Senin (22/6).

 

Aban mengungkapkan, penerapan penarikan retrbusi menara baru dilakukan pada tahun 2014 lalu, setelah terbit Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur. Saat itu, realisasi penerimaannya mampu melampaui target. Dari total target sebesar Rp1,1 miliar, terealisasi sebesar Rp1,2 milyar.

 

“Nah untuk tahun anggaran 2015, targetnya ebesar Rp1,8 miliar lebih. Sedangkan penerimaan yang sudah terealisasi sampai bulan ini baru mencapai Rp700 juta. Adapun sisianya Rp1,1 milyar, karena ada putusan MK terpaksa tidak bisa tertagih sampai dengan ada kejelasan soal ini,”ungkapnya.

 

Dijelaskan, terkait putusan MK,  pihaknya juga menerima surat dari Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015, perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

“Jadi dalam surat tersebut, Kemenku RI meminta agar penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam peraturan daerah (perda) berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 UU PDRD,”terangnya.

 

Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, Sukastono menuturkan, jadi dalam Pasal 124  UU  Nomor 28 tahun 2009, pada penjelasnnya menyebutkan untuk jasa layanan dikenakan 2 persen dari NJOP, kalimat itulah yang menjadi masalah karena dijadikan rujukan oleh 158 kabupaten/kota untuk melakukan penarikan retribusi menara.

 

“Kalau di Cianjur tidak mengunakan seperti itu, jadi ada perhitungan tersendiri dimana menggunakan koefisien seperti jarak dan ukuran tinggi tiang, atau isitilahnya ada rumusnya lah. Initinya, kita ada aturan tekhnis yang diatur dengan peraturan bupati (perbup),  yang di dalamnya disebutkan besaran retribusi itu dibawah 2 persen,”jelasnya.

 

Ia mengungkapkan, sampai saat ini jumlah menara telekomunikasi di Cianjur ada sekitar 423 titik. Dari total menara yang ada, sebagian besar terdistribusi di wilayah Cianjur utara.

 

“Perusahaan pemilik menara tersebut untuk provider ada PT Tower Bersama, Tower Bersama Group, Inti Bangun Sejahtera, MitraTel dan lainnya. Sedangkan untuk operator, termasuk di dalamnya Telkomsel, XL dan Indosat,”ungkapnya.

 

Jadi, terkait kelanjutan retribusi menara ini tentunya harus diatur lagi dalam perda. Namun kita juga harus menunggu surat keputusan, baik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ataupun Gubernur kaitan hal ini. “Ini perlu, karena nantinya akan dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan penarikan retribusi tersebut,”tandasnya. (nuk)

Komentar