Kamis, 14 Desember 2017 | Cianjur, Indonesia

Soal Menara Telekomunikasi. PAD Terancam Hilang Rp 1,1 M

Achilles

Minggu, 19 Juli 2015 - 12:00 WIB

google
google
A A A

CIANJUR- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur terancam kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,1 milyar berupasisa tagihan penerimaan retribusi menara telekomunikasi yang terpasang di berbagai pelosok Cianjur.

Hal ini terjadi menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/201 atas permohonan uji materi salah satu pasal dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terkait tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diajukan PT Kame Komunikasi Indonesia, selaku pemohon.

Dalam amar putusannya hakim MK antara lain menyatakan, bahwa penjelasan pasal 124 UU PDRD yang menyebutkan penetapan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 persen dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Aban Sobandi membenarkan informasi mengenai telah terbitnya  putusan MK yang terkait penetapan tarif retribusi menara telekomunikasi yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai tindaklnjut atas putusan tersebut,lanjut Aban, pihaknya terpaksa harus menghentikan  penarikan sisa tagihan retribusi menara hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

“Iya kami juga sudah dapat informasi soal itu. Makanya untuk sementara ini penarikan retribusi terpaksa kita hentikan dulu,”ujar Aban saat ditemui dikantornya, Senin (22/6).

Aban mengungkapkan, penerapan penarikan retrbusi menara baru dilakukan pada tahun 2014 lalu, setelah terbit Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur. Saat itu, realisasi penerimaannya mampu melampaui target. Dari total target sebesar Rp1,1 miliar, terealisasi sebesar Rp1,2 milyar.

“Nah untuk tahun anggaran 2015, targetnya ebesar Rp1,8 miliar lebih. Sedangkan penerimaan yang sudah terealisasi sampai bulan ini baru mencapai Rp700 juta. Adapun sisianya Rp1,1 milyar, karena ada putusan MK terpaksa tidak bisa tertagih sampai dengan ada kejelasan soal ini,”ungkapnya.

Dijelaskan, terkait putusan MK,  pihaknya juga menerima surat dari Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015, perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

“Jadi dalam surat tersebut, Kemenku RI meminta agar penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam peraturan daerah (perda) berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 UU PDRD,”terangnya.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, Sukastono menuturkan, jadi dalam Pasal 124  UU  Nomor 28 tahun 2009, pada penjelasnnya menyebutkan untuk jasa layanan dikenakan 2 persen dari NJOP, kalimat itulah yang menjadi masalah karena dijadikan rujukan oleh 158 kabupaten/kota untuk melakukan penarikan retribusi menara.

“Kalau di Cianjur tidak mengunakan seperti itu, jadi ada perhitungan tersendiri dimana menggunakan koefisien seperti jarak dan ukuran tinggi tiang, atau isitilahnya ada rumusnya lah. Initinya, kita ada aturan tekhnis yang diatur dengan peraturan bupati (perbup),  yang di dalamnya disebutkan besaran retribusi itu dibawah 2 persen,”jelasnya.

Ia mengungkapkan, sampai saat ini jumlah menara telekomunikasi di Cianjur ada sekitar 423 titik. Dari total menara yang ada, sebagian besar terdistribusi di wilayah Cianjur utara.

“Perusahaan pemilik menara tersebut untuk provider ada PT Tower Bersama, Tower Bersama Group, Inti Bangun Sejahtera, MitraTel dan lainnya. Sedangkan untuk operator, termasuk di dalamnya Telkomsel, XL dan Indosat,”ungkapnya.

Jadi, terkait kelanjutan retribusi menara ini tentunya harus diatur lagi dalam perda. Namun kita juga harus menunggu surat keputusan, baik dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ataupun Gubernur kaitan hal ini. “Ini perlu, karena nantinya akan dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan penarikan retribusi tersebut,”tandasnya. (nuk)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 10 jam yang lalu

24 Siswa SMK Darmawangsa Siap Prakerin

Sebanyak 24 siswa kelas XI SMK Kesehatan Darmawangsa Cianjur, dinyatakan siap melaksanakan prakerin 2017-2018 dengan usainya pelaksanaan ujian pra-prakerin (UPP).

Cianjur Euy 11 jam yang lalu

Rem Blong, Truk Tronton Seruduk Mobil dan Pagar Rumah

KECELAKAAN kembali terjadi di ruas Jalan Raya Cianjur-Sukabumi, Kampung/Desa Bangbayang, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Rabu (13/12/2017) sekitar pukul 05.00 WIB.

Cianjur Euy 11 jam yang lalu

Nasib Ratusan Buruh PT Ikon Garmindo, Harus Diselesaikan di Pengadilan

ANJURAN penyelesaian persoalan hak-hak buruh PT Ikon Garmindo ke ranah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), ternyata tidak hanya disampaikan pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cianjur. 

Cianjur Euy 11 jam yang lalu

Tak Mudah Terbuai Iming-iming Investor

Alih fungsi lahan produktif di Kabupaten Cianjur terbilang menggila. Ratusan bahkan ribuan hektar lahan pesawahan di Kabupaten yang mayoritas masyarakatnya bergelut di bidang agraris (pertanian, red)…

Cianjur Euy 11 jam yang lalu

2018 Bantuan DD Akan Naik Kabar Hoax

Kabar adanya kenaikan untuk pagu bantuan Dana Desa (DD) di Tahun 2018, nyatanya sebatas berita bohong belaka alias Kabar Hoax.  Hal tersebut dikatakan Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Haurwangi, Cecep…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Pegadaian Berikan 200 Kupon Servis Motor Gratis

CIANJUR - Akhir tahun 2017, banyak perusahaan adu promosi agar target perusahaan mereka tercapai. Sebut saja salah satunya Pegadaian Cabang Cianjur. Dalam rangka mempromosikan program mereka yang bertajuk…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Papamango Thai Laris Manis

CIANJUR - Siapa tak kenal dengan minuman jus mangga kekinian asal negeri Thailand, Mangothai yang kini tengah menjadi incaran para pecinta kuliner. Minuman ngehits ini mendadak menjadi idola dan hampir…

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

Pemenang Tender Terbukti Subkan Pekerjaan

TERUNGKAP, pelaksanaan kegiatan perataan dan pemagaran pembangunan Masjid Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi ternyata disub kontrakkan oleh pihak pemenang tender.

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

MTs Manarulhuda Adakan Bengkel Kreasi Siswa

MTs Manarulhuda mengadakan kegiatan Bengkel Kreasi Siswa, selasa (12/12) pagi hari. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah, Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah itu dihadiri orangtua siswa dan…

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

Pemkab Siap Laksanakan Kebijakan Satu Jalur

Uji coba kebijakan satu jalur di sejumlah ruas jalan di wilayah perkotaan Kabupaten Cianjur ditunda hingga awal Januari 2018. Fokus pengamanan dan rekayasa lalulintas menghadapi Natal dan Tahun baru menjadi…