Minggu, 25 Juni 2017 - Pukul 14:07

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

Petahana Jangan Seenaknya Copot Kades

Oleh: Nuki Nugraha - Sabtu 15 Agustus 2015 | 17:20 WIB

Petahana Jangan Seenaknya Copot Kades

net

BERITACIANJUR.COM – Larangan bagi petahana untuk melakukan mutasi terhadap PNS minimal enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, ternyata berlaku juga bagi perangkat desa. Artinya, seorang kepala daerah tidak boleh memutasi atau mencopot kepala desa (Kades) semaunya tanpa alasan jelas.

 

"Memang di dalam UU Pilkada, hanya disebut petahana tidak boleh melakukan rotasi, mutasi, promosi, dan lain-lain enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Tapi di luar PNS, petahana juga tidak boleh sembarangan ambil kebijakan, contohnya dalam penempatan seorang Kades," kata Juru Bicara Kemendagri Dodi Riyadmadji, Jumat (14/8).

 

Meski kades bukan seorang PNS, namun jabatan tersebut di wilayah desa sangat penting. Kades bisa mengerahkan massa untuk mendukung salah satu calon kada. "Petahana tidak boleh sembarangan main copot atau seenaknya menempatkan pendukungnya di situ. Ada mekanisme yang diatur dalam penempatan Kades," tandasnya.

 

Berbeda dengan jabatan lurah yang notabene PNS, sambung dia, pengisian posisi Kades melalui jalur pemilihan. Rakyat diberi kewenangan penuh menentukan siapa yang layak jadi kades.

 

"Kalau pengisian jabatan lurah lewat jalur PNS. Kades melalui pemilihan, inilah yang harus dipahami seluruh kepala daerah agar tidak sembarangan bertindak," imbuhnya. (net)

Komentar