Sabtu, 24 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Poin Sanksi Parpol Sulit Masuk Revisi UU Pilkada

Nuki Nugraha

Sabtu, 15 Agustus 2015 - 17:27 WIB

ilustrasi/net
ilustrasi/net
A A A

BERITACIANJUR – Meski pemerintah segera menyiapkan materi revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang akan mengakomodasi aturan untuk calon tunggal, namun salah satu materi yang sempat menjadi perdebatan yakni sanksi bagi partai politik yang tidak mengusung calon dalam Pilkada sulit untuk dimasukkan.

Hal itu yang diungkapkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono terkait materi yang akan dimasukkan dalam revisi UU Pilkada.

"Poinnya paling sulit sanksi karena yang menyusun DPR. Sedangkan DPR kan parpol, sanksi untuk diri sendiri nggak mudah," ujar Sumarsono di Jakarta, Jumat (14/8).

Menurutnya, memang pemerintah tidak berkewenangan dalam memberikan sanksi ke parpol yang tidak mengusung calon. Karena, parpol juga memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon, meskipun keberadaan parpol dalam Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

"Itu harus dibicarakan, sebagai pemerintah memang tidak layak memberikan sanksi kepada parpol. Kita konsisten serahkan kepada rakyat untuk menilai, ketika jelek jangan dipilih," ujarnya.

Namun, adanya calon tunggal yang membuat pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut ditunda, adalah sebagai salah satu akibat dari tidak adanya pasangan calon yang diajukan oleh parpol. Sehingga, ia menilai tetap diperlukan aturan agar dapat mencegah munculnya calon tunggal tersebut. 

"Sanksi penting diatur tapi kita membangun pemahaman bersama dengan DPR," ujarnya.

Oleh karena itu, bentuk pemahaman bersama mengenai aturan dari pengajuan paslon oleh Parpol akan diatur sedemikian rupa dengan DPR.

"Tapi kalau itu disepakati dengan DPR sebagai aturan main baru misalnya tidak boleh ikut pilkada berikutnya, kita boleh melemparkan ide itu. Tapi kan perlu persetujuan dulu," ungkapnya. (net)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Aktualita 23/02/2018 08:00 WIB

Bupati Dilaporkan ke Presiden dan KPK

AROGAN dan kebijakannya menyengsarakan rakyat. Itulah alasan sejumlah aktivis melaporkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) ke Presiden Joko Widodo, KPK, ICW, BPK, DPR RI dan Ombudsman, Kamis…

Aktualita 23/02/2018 07:55 WIB

Pembagian Insentif Guru Honor Diduga Jadi Ajang Kampanye

PEMBAGIAN insentif dari Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar untuk guru honorer K2 se-Kecamatan Karangtengah, terindikasi ditumpangi kepentingan politik.

Cianjur Euy 22/02/2018 20:16 WIB

Partisipasi Pemilih di Pilgub Jabar Diharapkan Meningkat

PARTISIPASI masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 diharapkan meningkat. Karena, dengan meningkatnya pasrtisipasi pemilih dinilai akan meningkatkan kualitas pesta demokrasi…

Cianjur Euy 22/02/2018 20:15 WIB

SPRI Cianjur Tolak Kebijakan UU MD3

SERIKAT Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Cianjur berunjukrasa terkait penolakan revisi Undang-undang Nomo 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Kamis (22/2/2018).

Cianjur Euy 22/02/2018 20:15 WIB

Demiz: Penanganan Sungai Citarum Harus Berkesinambungan

PENANGANAN Sungai Citarum harus dilakukan berkesinambungan. Penanganannya bisa dilakukan secara struktural, non-struktural, dan kultural yang membutuhkan campur tangan semua pihak.

Aktualita 22/02/2018 08:00 WIB

Hei Bupati, Mundur atau Dimundurkan?

ATURAN dilabrak, Undang-Undang dipecundangi dan hukum dikebiri. Ini hanya terjadi di Cianjur yang konon katanya lebih maju dan agamis.

Cianjur Euy 21/02/2018 22:31 WIB

Pemkab Didiorong Keluarkan Regulasi Terkait Usia Pernikahan

PERNIKAHAN usia anak dinilai akan menimbulkan risiko bagi para pasangan, mulai dari kesehatan, ekonomi dan ketahanan keluarga. Sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur didorong untuk mengeluarkan…

Cianjur Euy 21/02/2018 22:30 WIB

Polres Cianjur Intensifkan Penindakan Kasus Narkoba

PEREDARAN dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Cianjur dinilai sangat mengkhawatirkan. Jumlah orang yang terlibat dalam kasus tersebut terus bertambah, dan telah menyentuh semua kalangan.

Bisnis Line 21/02/2018 21:45 WIB Advertorial

Mahasiswa AKPER Deklarasi Anti Narkoba

SEBAGAI salah satu bentuk keprihatinan maraknya peredaran narkoba dan salah satu upaya untuk menekan peredaran narkoba, Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Cianjur mendeklarasikan anti narkoba. Deklarasi…

Aktualita 21/02/2018 08:00 WIB

Pemkab Cianjur Diduga Serobot Lahan Kritis

PERKANTORAN baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka, diduga menyerobot lahan yang diperuntukkan kegiatan program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM). Benarkah?