Rabu, 28 Juni 2017 - Pukul 17:35

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

Pemdes Sukanagalih Kewalahan Hadapi Pengusaha

Oleh: Asri Fatimah - Rabu 19 Agustus 2015 | 08:30 WIB

Pemdes Sukanagalih Kewalahan Hadapi Pengusaha

asri fatimah/'BC'

BERITACIANJUR.COM – Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukanagalih Kecamatan Pacet dibuat tak berkutik menghadapi ulah pedagang kambing. Selain tidak mau mematuhi ketentuan perundang-undangan juga tak mengindahkan himbauannya untuk mengajukan permohonan izin usaha.

 

Saat ini, di wilayah Sukanagalih terdapat sebanyak 5 usaha perdagangan hewan kambing yang tersebar di beberapa lokasi strategis. Tak satupun yang memiliki izin resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait berhubungan dengan perdagangannya. Bahkan, aspek pembuangan limbah nyaris tidak menjadi acuan bagi usaha yang diminati oleh pembeli asal turis arab saudi.

 

“ Anjuran dari pihak desa kepada para penjual kambing muda yang saat ini sudah menjamur di beberapa titik diwilayah untuk membuatkan izin usaha  tak pernah digubris. Padahal itu dilakukan untuk kebaikan mereka juga selama berjualan di wilayahnya,” kata Kepala Desa Sukanagalih, Dudung Djaenudin kepada “BC”, kemarin.

 

Bahkan, Dudung menyebut salahsatu dari lima pengusaha itu dipanggil ke kantornya. Penyebabnya, adanya keberatan dari warga setempat karena usaha tersebut tidak mendapatkan persetujuan warga. Dari  pemanggilan tersebut disampaikan teguran sekaligus disarankan untuk segera membuat izin usaha tersebut.

 

“Bukannya mau mengikuti saran kami, malah mereka mereka beralasan itu hanyalah usaha kecil. Sehingga akan terlalu mahal jika harus menguruskan perizinan ke dinas terkait, tak sebanding dengan usaha yang mereka tekuni sekarang,” ungkapnya tanpa bersedia memerinci.

 

Izin, kata Dudung, menirukan ucapan para pengusaha dimaknai sebagai rintangan karena berbiaya tinggi. Usaha yang dianggap belum maju menjadi faktor penghalang lain. Padahal, usaha perdagangan kambing akan berdampak para lingkungan karena udara tercemar dan air menjadi kotor.

 

"Tidak hanya teguran tapi surat peringatan pun dari kami tidak pernah ditanggapi mereka. Alasannya terkendala biaya pengurusan administrasinya ditakutkan mahal. Padahal,  sebenarnya perizinan tersebut untuk kebaikan pelaku usaha tersebut, bukan untuk desa, “ kilahnya.

 

Sementara Kaur Trantib dan Linmas Desa Sukanagalih, Mahfud  Surahman, menyebutkan  upaya untuk memberikan saran dan masukan sudah pernah dilakukan. Terkait dengan perdagangan hewan di wilayahnya harus memiliki izin dari dinas terkait setelah memperoleh persetujuan warga dan rekomendasi dari pemdes Sukanagalih.

 

Alih-alih menyetujui saran yang diberikan, lanjut Mahfud, para pengusaha memilih untuk memberikan alasan lain diantaranya tempatnya hanya mengontrak. Pengusaha akan kehilangan usahanya tatkala pemilik rumah tidak menghendakinya berada disitu. Padahal, setiap izin usaha harus ditempuh sebelum mereka beroperasi maupun melayani pembeli.

 

"Pernah Saya datangi ke penjual langsung, dan memberikan himabaun untuk segera membuat izin, tetapi tidak di gubris sampai sekaramg dengan berbagai alasan yang dikemukakan," dalihnya.

 

Pemdes Sukanagalih terlihat pasrah menghadapi fenomena tersebut dan kini bola berada di tangan instansi terkait. Jika desa sudah tak berdaya menghadapi ulah pengusaha, akankan hal serupa dialami oleh instansi lain. Padahal, izin dipergunakan untuk kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. ***

Komentar