Sabtu, 21 Oktober 2017 - Pukul 08:08

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

Panwaslu Himbau PNS di Cianjur Netral di Pilkada

Oleh: Nuki Nugraha - Kamis 20 Agustus 2015 | 09:00 WIB

Panwaslu Himbau PNS di Cianjur Netral di Pilkada

ilustrasi net

BERITACIANJUR.COM – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) layangkan surat himbauan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Cianjur  terkait netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanaan Pilkada Cianjur 2015.

 

Surat himbuan langsung diberikan Ketua Panwaslu Cianjur, Saeful Anwar kepada Kepala BKPPD, Cecep Sobandi di ruang kerjanya, Rabu (19/8).Turut menyaksikan Kepala Sekertariat Panwaslu, Indra dan Divisi Pengawasan Panwaslu, Agus Jaelani.

 

Agus sendiri mengatakan, melalui surattersebut pihaknya mengharapkan BKPPD bisa menghimbau kepada aparatur sipil di Pemkab Cianjur untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik dalam bentuk apapun selain menyalurkan hak pilihnya.

 

Dijelaskan dia, sejumlah aturan yang menjadi dasar agar PNS bersikap netral, sebagaimana disebutakan pula dalam Undang- undang Aturan Sipil Negara (ASN) pasal 2, pasal 4 dan pasal 9. Adapun terkait sanksi pidana disebutkan dalam Pasal 70 ayat (1), pasal 71 ayat (1), pasal 188 dan pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

 

“Jadi bagi aparat sipil negara terlibat dalam kegiatan poitik maka dipidana penjara dengan kurungan enam bulan atau denda minimal Rp600 ribua atau denda maksimal Rp6 juta,”  terang dia.

 

Agus mengaku, pihaknya seringkali mendapat informasi ataupun laporan terkait adanya PNS terlibat dalam urusan politik untuk memenangkan salah satu calon.Namun sampai dengan saat ini laporan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti yang cukup.

 

“Jadi sewaktu kita kroscek langsung ke lapangan ternyata tidak ada.Hal yang seperti ini cukup menyulitkan.Makanya kamipun berharap kepada masyarakat untuk membantu soalini, terlebih apabila petugas PPL dan PPS kita kebetulan sedang tidak berada dititik laporan tersebut,”terangnya.

 

Kepala BKPPD, Cecep Sobandi mengatakan, surat himbuan dari Panwaslu ini nanti akan disosialisasikan kepada para aparatur dilingkungan Pemkab Cianjur. “Mudah-mudahan aparatur yang ada paham dan mengerti dengan aturan-aturan yang ditentukan baik oleh KPU maupun Panwaslu,” tandasnya. ***

Komentar