Selasa, 23 Januari 2018 | Cianjur, Indonesia

Kesejahteraan Masyarakat Minimalisir Politik Uang

Nuki Nugraha

Rabu, 13 Januari 2016 - 09:53 WIB

ilustrasi/net
ilustrasi/net
A A A

BERITACIANJUR.COM, CIANJUR - Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meminimalisir terjadinya transaksional illegal yakni politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Tavip Darmawan.

Menurutnya, terjadinya transaksi politik uang ini seiring dengan kemajuan pola pikir masyarakat yang berbanding lurus dengan kehidupannya, atau bisa dikatakan tingkat kesejahteraannya termasuk didalamnya soal jenjang pendidikan.

Dimana terjadinya transaksional illegal tersebut seringkali banyak terjadi di perkampungan-perkampungan yang nota bene, sebagian besar masyarakatnya cendurng banyak yang mengalami putus sekolah, baik itu setingkat SD, SMP ataupun SMA.

“Politik uang ini cendung kebanyakan terjadi di perkampungan. Laih halnya dengan di perkotaan, dimana itu tidak begitu berfungsi. Ini dikarenakan masyarakat sudah mengerti dan tahu,”ujar Tavip kepada BC, belum lama ini.

Jadi pendidikan politik itu dengan tingkat kesejahteraan sangat berkaitan erat. Ketika orang yang tingkat kesejahterannya tinggi disodorkan untuk memilih (pada pemilu-red), tentunya mereka lebih memilih pendidikan. Berbeda dengan yang tingkat kesejahteraannya rendah, mereka cendrung akan memilih apa yang dapat diraihnya pada saat itu.

Kendati begitu, pihaknya optimis jika suatu saat transaksi politik uang ini akan berkurang, seiring dengan kemajuan pola pikir masyarakat.

“Kalau hilang sepertinya tidak mungkin. Allah pun menurunkan agama, kejahatan tidak lantas menjadi hilang, tapi paling tidak itu bisa meminimalisir. Soalnya di Negara Amerika saja yang sudah modern tetap masih ada praktik seperti itu,”ucapnya.

Adapun pertanyaanya sekarang, jelas Tavip siapa yang harus bertanggungjawab soal pendidikan politik terhadap masyarakat ini, tentunya pemerintah yang mempunyai peran dan tugas untuk itu.

“Peran pemerintah itu salah satunya dengan membuat kerangka aturan. Seperti halnya membuat sistem untuk pelaksanaan Pemilu ini,”terangnya.

Sementara itu Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Cianjur, Irhan Ari Muhammad mengatakan, praktik politik uang tidak akan hilang dalam demokrasi Indonesia selama aturan dan perundangan-undangan yang mengatur itu tidak dirubah menjadi jauh lebih baik lagi. Artinya tidak ada celah bagi siapapun untuk bisa melakukan itu.

“Kedepan aturan yang mengatur soal itu (politik uang-red) perlu diperbaharui lagi. Lebih tegas sanksinya dan tidak ada celah. Pada prinsipnya politik uang “diharamkan” oleh peraturan yang ada. Tapi pada kenyataanya, penindakan terhadap politik uang tetap sulit untuk dilakukan. “ujar Irhan kepada BC.

Menurutnya welama masih ada kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah, politik uang memang akan terus terjadi dan dinikmati sesaat oleh kalangan masyarakat karena alasan terdesak kebutuhan perut.

“Jelas, kalau masyarakat miskin tidak akan menolak saat mereka diiming-imingi sesuatu  oleh para calon. Soalnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja mereka kesulitan,” tandasnya. (nuk)  

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Polres Waspadai Wilayah Pesisir Pantai Selatan Cianjur

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur mewaspadai wilayah pesisir pantai selatan dijadikan akses masuknya narkoba dari jalur laut ke wilayah hukum Cianjur. Peningkatan kewaspadaan itu, dilakukan karena wilayah…

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Personel Polres Latihan Peningkatan Kemampuan

SERATUSAN personel pengendali massa (Dalmas) Sat Sabhara Polres Cianjur melakukan latihan peningkatan kemampuan dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pilkada yang akan digelar serentak bulan Juni mendatang.

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Antisipasi Penyebaran Difteri, Dinkes Lakukan Vaksinasi

DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur melakukan imunisasi dan pemberian vaksin kepada masyarakat di sejumlah wilayah rawan kasus difteri.Namun, keterbatasan vaksin membuat petugas hanya melakukan…

Aktualita 15 jam yang lalu

Desak Audit RSUD, Komisi IV Sebut Pemkab Cianjur Jangan Tinggal Diam

BPJS Kesehatan menunggak hingga Rp45 miliar. Itulah pengakuan dari pejabat RSUD Sayang Cianjur yang disampaikan terhadap Komisi IV DPRD Cianjur.

Aktualita 15 jam yang lalu

Aset RSUD Diduga Raib

EMPAT masalah sudah terungkap dan membuat geram banyak pihak. Kini, persoalan baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur kembali terbongkar. Ada apa lagi?

Cianjur Euy 22/01/2018 21:29 WIB

Cuaca Buruk, Masyarakat Agar Waspada

MASYARAKAT Kabupaten Cianjur diimbau untuk mewaspadai bencana akibat cuaca buruk yang dalam beberapa pekan terakhir melanda Tatar Santri.

Cianjur Euy 22/01/2018 21:25 WIB

Disdukcapil Siap Launching Lima Cabang Layanan

DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur membuka cabang layanan administrasi kependudukan di lima kecamatan. Tak hanya proses perekaman, pencetakan KTP el pun dapat dilaksanakan…

Cianjur Euy 22/01/2018 20:57 WIB

Tolak Alihfungsi dan Pembongkaran Bujensa

AKSI penolakan terkait alihfungsi dan pembongkaran eks Gedung SDN Ibu Jenab 1 (Bujensa, red) terus disuarakan berbagai kalangan. Bahkan, aktivis di Cianjur akan menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Aktualita 22/01/2018 08:00 WIB

Tega, Ini Jeritan Hati Pegawai RSUD

PENGAKUAN mengejutkan datang dari sejumlah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur. Sudah dua bulan, insentif para pegawai di rumah sakit plat merah tersebut belum dibayarkan.

Cianjur Euy 21/01/2018 22:37 WIB

Sampah Berserakan di Area Asamul Husna

PEDAGANG yang biasa mangkal di sekitar area Taman Asmaul Husna, Kampung Panaruban, Desa/Kecamatan Haurwangi belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan.