Selasa, 24 Oktober 2017 - Pukul 00:07

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

Cabup Keluarga Petahana Tak Masalah, Tapi Jaga Sikap Netral

Oleh: Nuk - Kamis 23 Juli 2015 | 12:00 WIB

Cabup Keluarga Petahana Tak Masalah, Tapi Jaga Sikap Netral

BC.COM-CIANJUR. Bagi sejumlah bakal calon (balon) dan politisi, lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melegalkan keluarga petahana maju sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah (calkada/wakada) pada pilkada serentak yang akan dihelat 9 Desember 2015 mendatang, dianggap hal biasa.

 

Baik balon maupun politisi, mengaku tak pernah merasa terganggu kepentingannya oleh kemunculan keluarga petahana dalam bursa calon nanti. Alasannya, selain keputusan MK sudah inkrah dan bersifat mengikat yang wajib dihormati semua pihak, bagi keluarga petahana maju mejadi calkada/wakada merupakan hak individu sebagai warga negara yang sama-sama harus dihormati.

 

Hanya saja, khusus bagi balon, mereka mengaku tetap harus jauh lebih waspada guna mengantisipasi  kemungkinan munculnya keberpihakan penguasa (incumben) terhadap pasangan calon tertentu. Untuk memenangkan pasangan calon dimaksud, bukan tidak mungkin seorang incumben mengerahkan segala cara guna menggiring segenap aparatur pemerintahan, termasuk menggunakan anggaran pemerintah daerah.

 

“Putusan MK itukan mendadak, kita akui tidak ada perhitungan dengan adanya perubahan ini seiring putusan MK yang memang sudah berkekuatan hukum pasti. Berkaitan dengan itu, tentunya kita lebih waspada lagi, sebabbanyak pihak khawatir dengan munculnya dinasti tersebut incumben akan mendukung salah satu calon. Seharusnya tidak boleh mendukung sepeti itu,”ujar salah seorang balon bupati yang digadang-gadang akan diberangkatkan PDI Perjuangan dan sejumlaj partai koleganya, Surantosaat ditemui seusai menghadiri rapat paripurna Hari jadi Cianjur (HJC) di gedung DPRD belum lama ini.

 

Apalagi, jika dukungan incumben ini terindikasi menggunakan anggaran pemerintah daerah atau menggerakan struktur perangkat pemerintah daerah, itu jelas tidak boleh terjadi.“Tapi intinya, apapun perubahan konstalasi politik  yang terjadi saat ini, saya siap menghadapinya,”tegas Suranto.

 

Untuk mengantisipasinya, lanjut Suranto, pihaknya selalu berharap kepada penyelenggara agar bisa benar-benar netral dan adil dalam menjalankan tugasnya. Termasuk di dalamnya fungsi pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), harus dapat dijalankan secara profesional.

 

“Kalau pelanggaran selalu ada, namun tanpa tindakan. Atauada tindakan, tapi terlambat yang  tentunya ini akan menimbulkan ketidakpuasan para peserta nantinya. Saya berharap kepada Panwaslu untuk lebih baik lagi dalam manjalankan kinerjanya,”katanya.

 

Ia juga berharap agar masyarakatbisa memposisikan diri sebagai pemilih yang realistis. Dalam hal ini, masyarakat betul-betul dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan mau  turut serta melakukan proses pengawasaan atas jalannya pilkada.

 

Diakui Suranto, munculnya  putra incumben sebagai dalam bursa calon  menjadi pemicu bagi dirinya untuk lebih meningkatkan kinerja tim, khususnya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar yakin betul dirinya merupakan  pilihan terbaik.

 

“Kita juga akan lebih menyolidkan tim yang ada saat ini untuk melakukan proses pemantauan atau pengawasan terhadap jalannya proses pemilu (pilkada, red). Tentunya ini juga bersama sama dengan masyarakat bagaimana tim ini bisa turut mengawasi ada tidaknya indikasi penyalahgunaan kewenangan,”terangnya.

 

Ungkapan senada disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD Jabar, Sadar Muslihat. Menurut Sadar, keputusan MK memang sangat diluar dugaan, karena mencederai kehendak UU dalam mencegah dampak negatif politik dinasti yang sudah tampak jelas dalam proses pemilihan maupun pasca pemilihan. “Namun karena sudah diputuskan, kita tetap harus hargai,” tandas Sadar.

 

Dalam konteks Cianjur, lanjutnya, lahirnya keputusan MK tentu akan memicu timbulnya konstalasi baru. Mulai dari perubahan komposisi pasangan calon maupun peta kekuatan politik akan terjadi.

 

“Tinggal nanti masyarakat pemilih yang menentukan, jika dianggap baik tentu mereka akan memilih calon yang diajukan petahana. Sebaliknya, jika dinilai carut marut, masyarakat tentu tak mau itu berlanjut. Masalahnya, ini menyangkut urusan pemerintahan bukan perusahaan,” ungkapnya.

 

Sementara Ketua DPD Golkar Cianjur, Ade Barkah Surachman mengungkapkan, untuk sementara waktu partainya  akan memutuskan bersikap pasif terlebih dahulu sambil mengamati konstalasi politik yang berkembang hingga menjelang detik-detik akhir. Hal itu ia nilai penting dilakukan mengingat perubahan yang terjadi saat ini sangat sulit diprediksi dan disimpulkan.

 

“Untuk saat ini sepertinya kita akan melihat dululah, apa dan bagaimana ataupun siapa dan bagimananya. Soalnya, kita ingin yang terbaik untuk Cianjur,” tegas Ade kepada “BC” saat ditemui seusai menghadiri rapat paripurna HJC di gedung DPRD Cianjur  belumlama ini.

 

Namun, lanjut Ade, itu tidak berarti partainya hanya ingin menjadi penonton dalam ajang pilkada tahun ini. Alasannya, dalam dunia politik tidak berbuat apa-apa atau diam saja, itu suddah bisa dikatakan aktif. Katanya, sama seperti orang yang lebih memilih golput.

 

“Apa golput itu bukan sebagai sikap partisipasipolitik? Golput itu sama saja berpartisipasi politik. Intinya kita bukan ingin menjadi partai penonton, tentunya kita pasti akan mendukung salah satu calon. Artinya, kalaupun calonnya nanti bukan saya, Golkar pasti akan memberikan dukungan kepada salah satu calon,”terangnya.

 

Menyinggung potensi kader Golkar, Ade menjelaskan, untuk memajukan kader sebagai calon mungkin saja dilakukan. Hanya sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan titik temu. Masalahnya, yang harus dipahami terlebih dahulu, untuk orang parpol maju di ajang pilkada bukan hanya untuk dirinya, tapi juga parpolnya.

 

“Misalkan Ade Barkah maju, itu bukan untuk dirinya, tapi juga untuk parpolnya. Ketika menjadi bupati pasti parpolnya menuntut untuk masyarakat Cianjur dan partainya. Beda dengan calon yang tidak punya partai, isitilahnya kan itu maju untuk dirinya,”katanya.

 

Ade mengungkapkan, belum lama ini Golkar Cianjur sudah melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Golkar. Hasilnya,peserta rapat semua menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada dirinya selaku Ketua DPD Golkar, termasuk untuk melakukan lobi-lobi politik dengan parpol lain.

 

“Kalau melihat jumlah kursi golkar saat ini, tentunya Golkar tidak bisa mengusung sendiri calon untuk maju dalam ajang pilbup kali ini. Meskipun dalam rekomendasi DPP disana sudah disebutkan kalau yang maju ya nama saya, baik itu sebagai F1 ataupun F2,”akunya.(nuk)   

Komentar