Minggu, 25 Juni 2017 - Pukul 07:15

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

Komisi Penyiaran Akan Pantau Iklan Pilkada

Oleh: fl/net - Senin 24 Agustus 2015 | 01:29 WIB

Komisi Penyiaran Akan Pantau Iklan Pilkada

BERITACIANJUR.COM, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah akan memantau kampanye seluruh pasangan calon kepala daerah di Pemilukada serentak bulan Desember 2015.
 

Komisioner KPI Pusat, Fajar Arifianto Isnugroho mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memantau iklan pasangan calon kepala daerah.

 

"Pemilik media dulu tunduk pada kepentingan publik, tapi sekarang mereka tunduk kepada pemilik media yang berafiliasi dengan kekuasaan. Makanya kita bekerjasama dengan KPU, Bawaslu soal pengawasan ini," ujar Fajar di Jakarta, Minggu (23/8/2015).

 

Dia mengatakan, dalam kerjasama tersebut, nantinya KPU, Bawaslu bersama KPI akan mengatur soal iklan-iklan kampanye para calon di media elektronik.

 

Fajar mengatakan, KPI sudah menentukan berapa durasi iklan kampanye calon kepala daerah yang diperbolehkan untuk tayang di stasiun televisi maupun radio.

 

"Aturannya jelas, ada 10 spot perhari dengan durasi 30 detik, kalau untuk radio itu ada 10 spot dengan surasi 60 detik itu ada di PKPU No.7," katanya.
 

Pengaturan iklan ini dilakukan karena memang seluruh anggaran untuk iklan ditanggung oleh APBD atau APBN.
 

"Semua iklan dibiayai oleh APBD, jd pasangan calon tidak mengeluarkan itu," katanya.
 

Jika dalam perjalanannya nanti ada pasangan calon yang melanggar aturan tersebut, maka KPU dan Bawaslu akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. (fl.net)

Komentar