Rabu, 18 Oktober 2017 - Pukul 10:49

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

retro

Kemenhub blokir Uber Taxi dan Grab Car karena langgar aturan

Oleh: Putra Lugina Sukma - Selasa 15 Maret 2016 | 07:00 WIB

Kemenhub blokir Uber Taxi dan Grab Car karena langgar aturan

net

BERITACIANJUR.COM - Kementerian Perhubungan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika agar memblokir layanan transportasi berbasis aplikasi Uber Taxi dan Grab Car dengan alasan melanggar aturan mengenai transportasi umum.

Juru bicara Kementerian Perhubungan, JA Barata, mengatakan surat permintaan pemblokiran terhadap layanan transportasi berbasis aplikasi Uber Taxi dan Grab Car itu disampaikan karena tidak memenuhi syarat sebagai layanan tranportasi umum.

"Itu tidak memenuhi syarat karena menggunakan kendaraan pribadi, antara lain. Dia harus bentuk badan hukum untuk kegiatan transportasi, kemudian ada NPWP, harus membayar pajak, dengan badan hukum juga akan jelas nama dan alamat perusahaan."

"Jadi kalau ada apa-apa itu ada yang bertanggung jawab untuk itu, ada kewajiban mengasuransikan, dan KIR setiap enam bulan sekali," jelasnya.

Barata juga menekankan pelanggaran lain yang dilakukan layanan transportasi Uber Taxi dan Grab Car, yaitu menggunakan kendaraan pribadi yang berplat hitam, bukan kuning seperti angkutan umum lain.

Dalam surat yang diterima Kominfo, Senin (14/03), Kemenhub menyatakan dua aplikasi internet itu menyalahi antara lain Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Di beberapa kota, seperti Jakarta, Bali dan Bandung serta Surabaya, layanan transportasi Uber juga menimbulkan protes dari sejumlah kalangan dan bahkan pemerintah, terutama menyangkut izin layanan transportasi berbasis aplikasi ini.

Di Jakarta, para supir taksi menggelar demonstrasi mendesak agar pemerintah melarang layanan taksi berbasis aplikasi.(net)

Komentar