Selasa, 17 Oktober 2017 - Pukul 08:55

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

Hak Demokrasi Peserta Pilkada Mulai Dibatasi Aturan

Oleh: Nuki Nugraha - Selasa 25 Agustus 2015 | 08:00 WIB

Hak Demokrasi Peserta Pilkada Mulai Dibatasi Aturan

ilustrasi/net

BERITACIANJUR.COM – Pasca penetapan pasangan calon bupati/wakil bupati Cianjur terhadap Irvan – Herman, Suranto – Aldwin dan Deni – Zainy, hak demokrasi ketiganya mulai dibatasi.

 

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jabar, Harminus Koto, ketiganya tidak lagi bisa leluasa melakukan sosialisasi sekehendak hati. Pasalnya, pasca ditetapkan menjadi paslon, segala sesuatunya sudah diatur secara jelas dalam Undang Undang (UU) Pilkada maupun Peraturan KPU (PKPU) sebagai turunannya.  

 

“Setelah ditetapkan menjadi paslon oleh KPU Cianjur, hak demokrasi ketiga paslon praktis akan dibatasi UU maupun PKPU terkait pelaksanaan pilkada,” terang Koto di Kantor KPU Cianjur, Senin (24/8).

 

Untuk itu, sebut dia, tercatat sejak ditetapkan menjadi paslon hingga penetapan pemenangan nanti, UU Pilkada mulai berlaku. Konsekuensinya, hak-hak mereka sebagai palson pun terbatasi aturan.

 

“Yang kemarin tidak bisa kita tindak karena memang belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Contohnya masalah pemasangan spanduk maupun jenis atribut lainnya. Nah mulai hari ini (kemarin, red) semua aturan akan mulai diberlakukan terhadap mereka. Apa yang telah diatur dalam Undang Undang Pilkada maupunPeraturan KPU, pokoknya berlaku sampai dengan pengumuman pemenang,” jelasnya.

 

Menanggapi tindakan atas masalah spanduk paslon di luar ketentuan yang masih kedapatan terpasang nanti, Koto menegaskan, tindakan pertama yang dilakukan tentunya melakukan penertiban. Pasalnya, untuk alat peraga kampanye masing-masing peserta akan disediakan langsung KPU selaku penyelenggara.

 

“Nah ini contohnya, hak demokrasi mereka ini sudah mulai dibatasi sesuai dengan pembatasan UU Pilkada. Nantinya kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang bagaimana menertibkan hal-hal yang melanggar pertauran dan perundangundangan tersebut,” ungkapnya. ***

Komentar