Selasa, 24 Oktober 2017 - Pukul 00:07

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

IRDA: Gunakan Fasilitas Negara Untuk Paslon Ada Sanksi

Oleh: Misbah Hidayat - Rabu 26 Agustus 2015 | 09:48 WIB

IRDA: Gunakan Fasilitas Negara Untuk Paslon Ada Sanksi

ilustrasi/net

BERITACIANJUR.COM - Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur menegaskan, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon peserta Pilkada 2015, akan menuai sanksi. Diingatkan lagi untuk para Pegawai Negei Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Cianjur untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cianjur, yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

 

Pasalnya, Irda khawatir dengan jumlah PNS yang ada di seluruh wilayah Kab. Cianjur sekitar 16 ribu orang ini, peluang adanya tindak pelanggaran ketika penyelenggaraan Pilkada sangat besar terjadi.

 

Inspektur Irda Kabupaten Cianjur Agus Indra mengatakan, aturan tersebut terdapat di pasal 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Untuk itu, diharapkan PNS tidak ikut mendukung salah satu calon.

 

“Terlebih, kalau mereka menggunakan pasilitas Negara dalam mendukung salah satu calon mereka akan mendapatkan sanksi,” ucap Agus kepada “BC” Selasa (25/8).

 

Dikatakannya, sanksi yang nantinya akan dikenakan kepada PNS yang melanggar ada dua jenis sanksi yakni sanksi sedang dan sanksi berat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah.

 

“Kalau sedang dia tidak menggunakan pasilitas Negara untuk mendukung. Kalau menggunakan pasilitas Negara baru itu sanksinya berat bisa saja mereka yang mendukung di pecat,” ujarnya.

 

Dalam menggunakan fasilitas negara, kata Agus, banyak jenisnya seperti halnya menggunakan kendaraan milik negara dalam memberikan dukungan kepada salah satu calon. 

 

“Terlebih sudah ada surat edaran dari menpan bahwa PNS itu tidak diperbolehkan mendukung salah satu calon,” paparnya 

 

Bentuk dukungannya sendiri kata dia, bisa bermacam-macam seperti halnya ikut berkumpul dalam acara kampanye salah satu calon. Namun hal tersebut belum bisa dikatakan mereka mendukung harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu.

 

“Sekarang calon kan pada pintar, mereka biasanya datang ke tempat pengajian jadi siapa tahu saja, di sana terdapat PNS yang ikut mengaji,” ujarnya.

 

Sebagai salah satu dukungan terhadap pemerintah, pihaknya tidak melarang kalau PNS terlibat dalam menyelengarakan pilkada, sebab kata dia, fungsi dari PNS sendiri merupakan perekat bangsa.

 

“Ya kalau hanya sebatas jadi petugas KPPS itu kan bukan berarti melanggar, malah itu bagus, karena PNS bisa terlibat dalam menyukseskan pilkada,” imbuhnya. ***

Komentar