Senin, 23 Oktober 2017 - Pukul 07:38

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

Biaya Kampanye Paslon Dibatasi Maksimal Rp 15,2 Miliar

Oleh: Putra Lugina Sukma - Kamis 27 Agustus 2015 | 08:31 WIB

Biaya Kampanye Paslon Dibatasi Maksimal Rp 15,2 Miliar

ilustrasi/net

BERITACIANJUR.COM – Ini dia batas maksimal jumlah biaya kampanye yang bisa digunakan pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati peserta Pilkada Serentak 2015. Sesuai ketentuan yang berlaku, selama masa kampanye berlangsung, setiap paslon hanya boleh menggunakan biaya kampanye paling besar Rp 15, 2 miliar.

 

Jika ada paslon yang terbukti menggunakan anggaran kampanye melewati batas maksimal yang telah ditetapkan KPU, itu berarti telah menyalahi aturan. Konsekuensinya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukannya, pasangan bersangkutan bisa diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Terkait adanya pembatasan penggunaan biaya kampanye ini dibenarkan Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Cianjur, Hilman Wahyudin. Menurutnya, batas maksimal biaya kampanye pasangan sebesar Rp 15, 2 miliar.

 

Sumber biaya kampanye tersebut bisa bersumber dari dana pribadi calon, hibah perseorangan, dan hibah dari perusahaan swasta. Khusus untuk hibah perseorangan, sesuai ketentuan tidak boleh melebihi Rp 50 juta, sedangkan hibah dari perusahaan swasta maksimal sebesar  Rp 500 juta.

 

Semua hasil sumbangan biaya kampanye yang diperoleh masing-masing pasangan calon, wajib dimasukan ke dalam rekening dana kampanye yang sebelumnya telah diserahkan ke KPU bebarengan dengan berkas persyaratan lainnya.

 

Selain itu, kata dia, setiap paslon juga harus melampirkan laporan-laporan terkait sumber dana yang masuk setiap rupiahnya. “Kan seluruh dana kampanye itu sudah ditanggung sepenuhnya oleh KPU, jadi sebetulnya mereka (paslon, red) tidak perlu banyak mengeluarkan dana lagi,” ujarnya saat ditemui “BC” di kantornya, kemarin (26/8).

 

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait pembatasan dana kampanye, Cabup pasangan Beriman, Irvan Rivano Muchtar mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan hal itu. Bahkan, ia mengaku senang dengan adanya aturan sepeti itu, sehinggajalannya kampanye bisa berlangsung merata.

 

“Baguslah dengan aturan begitu, jadi semua pasangan calon bisa melakukan kampanye yang sama dan merata,” ungkapnya.

 

Dilain pihak, Suranto juga mengaku sangat mengapresiasi adanya batasan kampanye yang di atur oleh KPU. Sebab, yang terpenting untuknya bukan calon yang bisa membagikan uang banyak kepada masyarakat, melainkan calon yang bisa mengamalkan janjinya dan dipercaya masyarakat.

 

“Orang sekarang sudah pada pintar ya, jadi sekalipun uang dibagi-bagikan kemasyarakat, tapi kan pas milih belum tentu, karena mereka milihnya di balik bilik suara,” imbuhnya.

 

Hal senada juga diungkapkan Calon Bupati Perseorangan, Deni Sunarya alias Gawel. Ia mengatakan, saat ini pembatasan yang dilakukak KPU tentu akan berdampak baik terhadap pemerataan kesempatan kampanye paslon. Sehingga, tak ada calon yang mengklaim dirinya menang karena besar modal.

 

“Bagus kalau gitu, saya dukung biar nanti pas kampanye itu yang ada adu program saja, bukan adu modal,” tandasnya. ***

Komentar