Kamis, 17 Agustus 2017 - Pukul 16:56

Image
Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

Tarif Suara di Cianjur Rp 50 Ribu per Kepala

Oleh: Putra Lugina Sukma - Sabtu 29 Agustus 2015 | 10:26 WIB

Tarif Suara di Cianjur Rp 50 Ribu per Kepala

net

BERITACIANJUR.COM, CIANJUR. – Hampir setiap kali pemilu digelar, transaksi jual beli suara selalu saja terjadi. Mirisnya, untuk memuluskan upaya busuknya itu, para pelaku sengaja menggaet oknum penyelenggara di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara).

 

Hasilnya, para pelaku transaksi jual beli suara alias makelar bukan hanya sebatas sukses meraih target yang dipesan calon. Selain itu, meski ada bukti dan saksi, mereka juga mampu lolos dari jerat hukum atas kecurangan yang telah dilakukannya.

 

Lantas bagaimana saat menghadapi Pilkada Serentak 2015 yang akan dihelat 9 Desember mendatang? Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, para makelar suara bukannya jera. Sebaliknya, mereka malah jauh lebih gila. Dengan dalih harga kebutuhan juga mengalami kenaikan, sekarang mereka sengaja memasang tarif jauh lebih mahal dari sebelumnya, Rp 50 ribu per suara.

 

Diakui salah seorang makelar suara berinisial SS, kasus jual beli suara telah terjadi sejak pilkada langsung 2006 lalu. Transaksi terjadi berawal dari inisiatif calonmaupun tim sukses calon mengumpulkan tokoh masyarakat yang dipercayai warga untuk mengumpulkan dukungan sebanyak-banyaknya.

 

Dari situ, calon atau tim sukses calon dan makelar terlibat adu harga,  hingga akhirnya dicapai titik temu di angka Rp 10 ribu per suara. Sebagai bukti awal dukungan, makelar diminta mengumpulkan foto copy KTP pemilih yang berhasil dimobilisasinya sebagai patokan untuk menghitung jumlah dukungan pemilih riil.

 

Saat memasuki pemilu berikutnya, tarif jual beli suara kembali mengalami kenaikan. Lagi-lagi, soal adanya kenaikan kebutuhan hidup menjadi alasan para makelar untuk menaikan tarif per suaranya. Kenaikan cukup mencolok terjadi saat berlangsung Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres 014 lalu. Kata SS, tarif yang semula hanya 10 ribu rupiah naik menjadi 25 ribu rupiah per suara.

 

Diakui SS, menghadapi pilkada tahun ini, pihaknya telah mematok harga sebesar Rp 50 ribu persuara. Nilai uang sebenar itu, lanjutnya, masih relatif murah dan kecil jika dibandingkan dengan risiko yang harus ditanggung saat tertangkap basah oleh petugas.

 

“Sebetulnya masyarakatnya sendiri yang membuat transaksi jual beli suara ini terus berkembang. Sebab di bawah, masih banyak pemikiran, ada uang baru kami pilih,” ujarnya saat ditemui dirumahnya, kemarin.

 

Akibatnya, tak sedikit calon yang kemudian lebih memilih mempersiapkan uang ketimbang program kerja kedepan. “Kalau banyak pejabat kerjanya tidak bener, yang salah rakyatnya sendiri. Kenapa mereka lebih memilih uang ketimbang melihat program dan bibit bobot si calon,” paparnya.

 

Sementara Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto mengungkapkan, kasus jual beli suara memang sudah lama didengar. Namun, tidak pernah ada yang tertangkap tangan ketika melakukannya.

 

“Kita kan tidak bisa asal tangkap saja, kita pun perlu bukti yang benar-benar valid,” tandasnya. ***

Komentar