Sabtu, 24 Juni 2017 - Pukul 17:32

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

Desa Maleber Optimis Bisa Kelola Miliaran Dana Desa

Oleh: M. Arlan Akbar - Rabu 02 September 2015 | 12:00 WIB

Desa Maleber Optimis Bisa Kelola Miliaran Dana Desa

gapura desa maleber/arlan akbar/BC

BERITACIANJUR.COM, KARTENG – Menjadi desa pertama di wilayah Kecamatan Karangtengah yang mendapatkan kucuran pencairan awal dana desa (DD), Desa Maleber yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian mengaku siap mengelolanya.

 

Kepala Desa Maleber, Deden Jamaludin menuturkan, kesiapan pihaknya juga berkisar pada pembuatan administrasi laporan pengelolaan keuangan dana desa. “Sebelumnya sudah menyiapkan sumber daya manuasia (SDM) unggul dalam administrasi pembuatan laporan rancangan pengelolaan dana desa yang sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan pihak BPMPD,” tutur Deden kepada “BC”, Selasa (2/9).

 

Tidak hanya itu, keinginan kuat dalam pembenahan desa atas usulan warga, dengan kinerja dari tim pelaksana kegiatan (TPK) juga turut mendukung disegerakannya pencairan dana desa untuk pembenahan fasilitas yang diperlukan warga.

 

“Sebetulnya kesulitan dalam membuat laporan SPJ adalah kesesuian rancangan, biaya, gambar dan teknis saat pembangunan. Desa sendiri tinggal melaksankan pembangunan yang saat ini dilakukan secara swakelola. Karena akan diperiksa oleh beberapa imntansi terkait seperti inspektorat daerah (IRDA), badan pemeriksa keuangan (BPK), serta institusi penegak hukum. Jadi laporan SPJ harus rapih dan sinkron dengan pelaksaannya,” ungkapnya. (fir)

Komentar