Kamis, 29 Juni 2017 - Pukul 14:14

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

Panwaslu: Belum Ada Praktik Mahar

Oleh: Nuki Nugraha - Rabu 05 Agustus 2015 | 19:40 WIB

Panwaslu: Belum Ada Praktik Mahar

net

BERITACIANJUR.COM - Hingga proses tahapan pendaftaran calon usungan partai politik yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur selesai dilakukan, para petugas pengawas pemilu dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Cianjur belum mendapati adanya indikasi paslon ataupun parpol yang terlibat melakukan pelanggaran praktik mahar politik.

 

Ketua Panwaslu Cianjur, Saeful Anwar mengatakan, praktik mahar politik sangat tidak diperkenakan dan jelas melanggar aturan yang mengatur terkait Pemilu. Adapun sampai dengan saat ini pihaknya sama sekali belum mendapat informasi ataupun laporan terkait adanya indikasi praktik atau transaksi mahar politik yang dilakukan oleh parpol maupun paslon dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Cianjur 2015.

 

“Sampai saat ini kita belum menerima laporan adanya pelanggaran soal praktik mahar politik. Tapi kalau sampai ada tentunya itu akan kita tindak tegas karena jelas jelas melanggar aturan, bahkan bisa kena diskualifikasi, ”ujar Saeful saat dihubungi BC, Selasa (4/8).

 

Anggota Panwaslu Cianjur, Agus Jaelani, mengatakan terkait soal mahar politik ini sudah jelas dibahas dalam undang undang pemilu, pasal 47, bahwa parpol dilarang memungut atau menerima imbalan apapun, ketika diketahui memungut imbalan konsekwensi parpol adalah nantinya mereka tidak bisa mencalonkan di daerah yang sama tahun berikutnya.

 

“Proses pembuktian parpol yang melakukan praktik seperti ini melalui sidang peradilan. Jadi intinya untuk kasus soal mahar ini harus berdasarkan putusan dari pengadilan,”jelas Agus kepada BC.

Adapun sampai dengan saat ini, tambah Agus, pihaknya sama sekali belum mengendus adanya sejumlah parpol ataupun paslon yang terindikasi melakukan praktik mahar politik tersebut.

 

“Jadi berdasarkan pantauan, sampai saat ini kami belum menemuka,  begitupan untuk pelaporan sama sekali sampai dengan saat ini kita belum menerima laporan terkait adanya soal pratik mahar politik baik dari masyakarakat ataupun kelompok pemantau pemilu,”akunya.

 

Agus menuturkan, untuk bisa membuktikan adanya praktik mahar ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan, pasalnya cukup silit juga untuk sampai bisa membuktikan adanya praktik seperti itu.

 

“Pertama ketika terindikasi adanya praktik mahar, ini harus terdokumentasikan, baik dari A sampai Z bukti buktinya seperti uang yang diberikan ataupun komitmen komitmen yang dilakukan. Tidak hanya itu di satu sisi tentunya untuk prosesnya cukup memakan waktu,karena  harus melalui meja hijau juga,”terangnya.      

 

Kendati begitu, kata Agus, sebagai langkah antisipasi akan terjadinya praktik mahar yang sudah sangat jelas melanggar aturan tesrebut, pihak Panwaslu dari jauh hari seringkali mengingkatkan kepada para peseta Pilkada baik calon maupaun parpol agar tidak sampai melakukan hal hal seperti itu.

 

“Kita sudah mensosialisasikan kepada masing masing parpol, baik secara langsung ataupun media terkait soal larangan melakukan praktik transaksi pemberian mahar ini,”ucapnya.

 

Sementara itu terkait soal celah yang rentan berpeluang terjadinya praktik mahar politik Ketua Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Cianjur, Irhan Ari Muhammad, mengungkapkan, peluang terjadinya praktik mahar ini bisa terjadi pada saat proses penjaringan bakal calon yang dibuka masing masing parpol ataupun juga pada saat proses pemberian surat rekomendasi dukungan yang diberikan parpol terhadap bakal calon yang nota bene sebagai salah satu syarat penting bagi balon untuk menjadi calon peserta dalam Pemilu.

 

“Mahar atau biaya politik ini seringkali dibiaskan pada istilah seperti untuk biaya kursi atupun pesan tiket. Semua itu dikaitkan dengan alasan alasan seperti untuk kelangsungan kehidupan partai politik, biaya kampanye, biaya saksi atau juga biaya tandatangan SK pimpinan partai politik dan sebagainya,”ungkap Irhan.

 

Menurut Irhan, apabila nilai mahar politik ini sangatlah besar tentunya akan menimbulkan dampak yang besar juga pada akhirnya, baik bagi parpol itu sendiri terlebih bagi sang calon. Tidak hanya itu tambah Irhan, pemberian mahar politik merupakan tindakan yang bertentangan dengan ide dasar demokrasi. ***

 

Komentar