Senin, 22 Januari 2018 | Cianjur, Indonesia

Panwaslu: Belum Ada Praktik Mahar

Nuki Nugraha

Rabu, 05 Agustus 2015 - 19:40 WIB

net
net
A A A

BERITACIANJUR.COM - Hingga proses tahapan pendaftaran calon usungan partai politik yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur selesai dilakukan, para petugas pengawas pemilu dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Cianjur belum mendapati adanya indikasi paslon ataupun parpol yang terlibat melakukan pelanggaran praktik mahar politik.

Ketua Panwaslu Cianjur, Saeful Anwar mengatakan, praktik mahar politik sangat tidak diperkenakan dan jelas melanggar aturan yang mengatur terkait Pemilu. Adapun sampai dengan saat ini pihaknya sama sekali belum mendapat informasi ataupun laporan terkait adanya indikasi praktik atau transaksi mahar politik yang dilakukan oleh parpol maupun paslon dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Cianjur 2015.

“Sampai saat ini kita belum menerima laporan adanya pelanggaran soal praktik mahar politik. Tapi kalau sampai ada tentunya itu akan kita tindak tegas karena jelas jelas melanggar aturan, bahkan bisa kena diskualifikasi, ”ujar Saeful saat dihubungi BC, Selasa (4/8).

Anggota Panwaslu Cianjur, Agus Jaelani, mengatakan terkait soal mahar politik ini sudah jelas dibahas dalam undang undang pemilu, pasal 47, bahwa parpol dilarang memungut atau menerima imbalan apapun, ketika diketahui memungut imbalan konsekwensi parpol adalah nantinya mereka tidak bisa mencalonkan di daerah yang sama tahun berikutnya.

“Proses pembuktian parpol yang melakukan praktik seperti ini melalui sidang peradilan. Jadi intinya untuk kasus soal mahar ini harus berdasarkan putusan dari pengadilan,”jelas Agus kepada BC.

Adapun sampai dengan saat ini, tambah Agus, pihaknya sama sekali belum mengendus adanya sejumlah parpol ataupun paslon yang terindikasi melakukan praktik mahar politik tersebut.

“Jadi berdasarkan pantauan, sampai saat ini kami belum menemuka,  begitupan untuk pelaporan sama sekali sampai dengan saat ini kita belum menerima laporan terkait adanya soal pratik mahar politik baik dari masyakarakat ataupun kelompok pemantau pemilu,”akunya.

Agus menuturkan, untuk bisa membuktikan adanya praktik mahar ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan, pasalnya cukup silit juga untuk sampai bisa membuktikan adanya praktik seperti itu.

“Pertama ketika terindikasi adanya praktik mahar, ini harus terdokumentasikan, baik dari A sampai Z bukti buktinya seperti uang yang diberikan ataupun komitmen komitmen yang dilakukan. Tidak hanya itu di satu sisi tentunya untuk prosesnya cukup memakan waktu,karena  harus melalui meja hijau juga,”terangnya.      

Kendati begitu, kata Agus, sebagai langkah antisipasi akan terjadinya praktik mahar yang sudah sangat jelas melanggar aturan tesrebut, pihak Panwaslu dari jauh hari seringkali mengingkatkan kepada para peseta Pilkada baik calon maupaun parpol agar tidak sampai melakukan hal hal seperti itu.

“Kita sudah mensosialisasikan kepada masing masing parpol, baik secara langsung ataupun media terkait soal larangan melakukan praktik transaksi pemberian mahar ini,”ucapnya.

Sementara itu terkait soal celah yang rentan berpeluang terjadinya praktik mahar politik Ketua Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Cianjur, Irhan Ari Muhammad, mengungkapkan, peluang terjadinya praktik mahar ini bisa terjadi pada saat proses penjaringan bakal calon yang dibuka masing masing parpol ataupun juga pada saat proses pemberian surat rekomendasi dukungan yang diberikan parpol terhadap bakal calon yang nota bene sebagai salah satu syarat penting bagi balon untuk menjadi calon peserta dalam Pemilu.

“Mahar atau biaya politik ini seringkali dibiaskan pada istilah seperti untuk biaya kursi atupun pesan tiket. Semua itu dikaitkan dengan alasan alasan seperti untuk kelangsungan kehidupan partai politik, biaya kampanye, biaya saksi atau juga biaya tandatangan SK pimpinan partai politik dan sebagainya,”ungkap Irhan.

Menurut Irhan, apabila nilai mahar politik ini sangatlah besar tentunya akan menimbulkan dampak yang besar juga pada akhirnya, baik bagi parpol itu sendiri terlebih bagi sang calon. Tidak hanya itu tambah Irhan, pemberian mahar politik merupakan tindakan yang bertentangan dengan ide dasar demokrasi. ***

 

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 8 jam yang lalu

Sampah Berserakan di Area Asamul Husna

PEDAGANG yang biasa mangkal di sekitar area Taman Asmaul Husna, Kampung Panaruban, Desa/Kecamatan Haurwangi belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan.

Cianjur Euy 8 jam yang lalu

Akhirnya Keluarga Otim Punya Rumah Baru

RAUT wajah Otim (47) tampak berseri seri dipenuhi kebahagian. Bagaimana tidak bahagia, Minggu (21/1) dirinya bisa bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi, Calon Wakil Gubernur Jabar.

Cianjur Euy 8 jam yang lalu

Kepengurusan Kampung KUBA Dibentuk

PROGRAM Kampung Utama Berakhlakul Karimah (KUBA) mulai dibumikan di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Mensukseskan program yang digagas Bupati Cianjur itu, kepengurusan Kampung KUBA mulai dibentuk di…

Bisnis Line 9 jam yang lalu

Gurihnya Sensasi Soto Bogor Siliwangi Bikin Nagih

SIAPA yang tak suka dengan gurihnya sajian kuah soto hangat? Selain memiliki cita rasa rempah yang kuat, irisan daging yang dipotong dadu, taburan bawang goreng, kacang kedelai, dan tomat segar terasa…

Cianjur Euy 9 jam yang lalu

Kecewa Kebijakan Pemkab, Warga Segel Eks SD Bujensa

SEBUAH spanduk penolakan terbentang di pagar tembok eks SDN Ibu Jenab 1 (Bujensa, red). Spanduk penolakan itu ditempel oleh warga yang menilai Pemkab Cianjur tidak menjalankan komitmen yang dibuat terkait…

Cianjur Euy 9 jam yang lalu

Stok Surplus, Pemkab Cianjur Tolak Impor Beras

CAPAIAN produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun 2017 mencapai 105 persen. Capaian itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 100,88 persen.

Cianjur Euy 9 jam yang lalu

Mayat Pria Tanpa Identias Ditemukan Mengambang

MAYAT pria tanpa identitas ditemukan mengambang di genangan air Blok Sungai Citarum, Kampung Cinangsi RT 02/10, Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Minggu (21/1/2018) sekitar pukul 13.00 WIB.

Aktualita 19/01/2018 13:13 WIB

Pemkab Cianjur Tolak Kebijakan Impor Beras

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menolak kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan, Wakil Cianjur, Herman Suherman, saat menghadiri acara panen raya padi di…

Aktualita 19/01/2018 08:00 WIB

Terbongkar, RSUD Masih Berkilah

PENYEBAB amburadulnya pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur, sudah terbongkar. Namun pejabat rumah sakit plat merah tersebut masih…

Aktualita 19/01/2018 07:55 WIB

Komisi III Sidak, Pejabat RSUD Tak Ada di Tempat

KOMISI III DPRD Cianjur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Sayang Cianjur, Kamis (18/1/2018) siang.