Senin, 23 Oktober 2017 - Pukul 03:52

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

MENDAGRI : Kolom Agama Boleh Dikosongkan!

Oleh: Disma M. Taryum - Kamis 03 September 2015 | 07:00 WIB

MENDAGRI : Kolom Agama Boleh Dikosongkan!

tjahjo kumolo/net

BERITACIANJUR.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, warga Indonesia yang memeluk agama di luar agama yang diakui negara, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu, boleh mengosongkan kolom agama dalam KTP nya.

 

"Misal aliran pemeluk kepercayaan Sunda Wiwitan, KTP harus punya, tapi kolom agama dikosongkan dulu sembari menunggu langkah-langkah koordinasi dan sinergi. Untuk mengetahui apakah aliran kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama pada KTP,” tutur Tjahjo di Jakarta, kemarin.

 

Menurutnya, KTP merupakan perwujudan dari jatidiri. Karena itu ketika seseorang telah mencukupi persyaratan untuk memilikinya, wajib diberikan oleh negara tanpa memandang apa keyakinan dari warga negara tersebut.

 

"KTP adalah nyawa, ke mana pun pergi pasti bawa KTP. Karena itu jangan sampai ada WNI tak punya KTP karena faktor agama dan keyakinan," ujarnya.

 

Pendapatnya itu, sebut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, karena pada intinya pemerintah wajib melayani setiap warga negara dan penerbitan KTP merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi.

 

"‎Pemerintah wajib melayani. Intinya kepercayaan yang masih timbulkan konflik dikosongkan dulu," tandasnya. (bbs)

 

Komentar