Jumat, 26 Mei 2017 - Pukul 03:02

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

retro

Keberadaan WNA Tak Dapat Dipisahkan dari Geliat Sosial Masyarakat

Oleh: Herry Febriyanto - Sabtu 18 Pebruari 2017 | 03:21 WIB

Keberadaan WNA Tak Dapat Dipisahkan dari Geliat Sosial Masyarakat

Foto: BC/Herry Febriyanto

Pemerintah Harus Tetap Tingkatkan Pengawasan

 

BERITACIANJUR.COM - Geliat sosial masyarakat Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, tak dapat dipisahkan dengan keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) asal Timur Tengah di kawasan Kota Bunga.


Selain menjadi sumber penopang perekonomian bagi masyarakat setempat, keberadaan WNA asal Timur Tengah juga berdampak negatif, seperti dengan maraknya aktivitas para wanita penjaja sek (WPS) yang menawarkan jasa esek-esek kepada WNA di daerah itu.


“Cianjur ini daerah santri, bisa diperhitungkan sebab mereka di negara sulit dengan urusan perempuan, namun saat datang ke sini gampang,” ujar Sekretaris Desa Sukanagalih, Wawan Buldan kepada saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/2/2017).


Wawan mengaku, tidak tahu keberadaan WPS yang datang ke Kota Bunga dari daerah mana, namun yang jelas bukan berasal dari Desa Sukanagalih. “Kami juga terus swepping dengan MUI untuk menjaga hal itu, hasilnya setelah diperiksa ternyata bukan orang sini,” katanya.


Pihak desa sendiri, menanggapi budaya mereka tidak terlalu meresahkan, sebab ada untung dan ruginya, tinggal bagaimana menyikapinya saja. Namun, terkadang warga negara Timur Tengah ketika tiba di Indonesia, berperilaku seperti di kampungnya sendiri.


“Seperti menggunakan sepeda motor rental tidak kira-kira, makanya perlu peran aktif dari pihak kepolisian untuk menegurnya,” katanya.


Terkait dengan masalah pengawasan, sambung Wawan, pihak desa sama sekali tidak pernah menerima laporan berapa banyak WNA asal Timur Tengah yang masuk ke Kota Bunga. Terlebih, siapa yang berwenang untuk melaporkannya, makanya ketika ada masalah baru tahu saat sudah kejadian.


“Kecamatan dan desa memang sudah membentuk tim pengawasan ke luar masuk orang asing di daerah Puncak Pass, tapi tidak semua yang melapor, hanya beberapa saja. Seharusnya, dari pihak imigrasi dan instansi terkait lainnya, alangkah baiknya juga melaporkan orang asing yang datang ke desa,” katanya.


Dikatakannya, pihak desa hanya akan melaksanakan pengawasan ketika ada koordinasi. Namun, jika tidak ada buat apa? Sebab, mereka sudah merupakan tanggungjawab pihak imigrasi dan memiliki perwakilan di Indonesia.


“Jika memang ingin memperketat pengawasan, desa juga harus dilibatkan, jangan sampai hanya imigrasi saja yang mengetahui mereka. Karena imigrasi hanya sebatas datang dari luar negeri ke Indoensia, namun ke mana-ke mananya tidak tahu,” katanya.


Wawan menegaskan, keberadaan warga Timur Tengah di Kota Bunga sebenarnya kebanyakan bermukim di wilayah yang masuk dalam kawasan Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas.


“Bukan Sukanagalih semua, karena ada juga masuk ke wilayah Batulawang. Khususnya bagi mereka yang menginap di sekitar danau, jadi harusnya antara dua desa juga ikut mengawasi kalau memang ada tugasnya dan diberikan kewenangan,” tegasnya.


Menanggapi fenomena dugaan banyak WPS di kawasan Kota Bunga, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak mengatakan, tidak ada regulasi yang mengatur hal seperti itu, namun harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Cianjur, dan Kantor Kementerian Agama, beserta dinas terkait.


“Saya kira, hal ini harus dibicarakan dengan kepala dingin, tetapi jangan sampai menimbulkan masalah hingga mengarah ke arah adanya praktik prostitusi,” ujar Deding.


Namun, ucap Deding, yang harus diwaspadai, jangan sampai mengundang para pihak khususnya mucikari untuk berbisnis menjual wanita dengan bayaran tinggi dan sebagainya.


“Hal ini harus dicegah, jangan sampai muncul praktik prostitusi jenis baru. Apalagi Cianjur dikenal sebagai kota santri. Kami tidak bisa melarang mereka untuk datang, sepanjang tidak mengganggu,” ucapnya.


Ditegaskannya, Pemerintah Daerah beserta dinas terkait harus berembug untuk mencari solusi terbaik dalam menangani permasalahan itu. "Tegakkan aturan, dan jika ada pelacuran jenis baru harus segera ditangani oleh pihak kepolisian sebagai langkah antisipasinya," tegasnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Sumitra mengaku, pihaknya sudah beberapa kali melakukan operasi di wilayah kota Bunga dan hasilnya memang ditemukan keberadaan WPS yang melakukan aktivitas esek-esek di kawasan itu.


“Waktu itu saya lupa bulan apa, kami dapat sampai dua mobil dan langsung dibawa ke Polda untuk ditangani. Ada juga warga kami (Cianjur, red) dan lainnya dari luar daerah, makanya kami tertibkan bagi yang terlihat melenceng dari hal-hal normatif,” jelas Sumitra. (pur)

Komentar