Rabu, 18 Oktober 2017 - Pukul 10:45

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

sosialita

Dinsos Didesak untuk Lebih Meningkatkan Pengawasan WPS

Oleh: Herry Febriyanto - Sabtu 25 Pebruari 2017 | 00:43 WIB

Dinsos Didesak untuk Lebih Meningkatkan Pengawasan WPS

Foto: Net/Ilustrasi

Antisipasi Aktivitas Esek-esek di Tengah Permukiman Penduduk

 

BERITACIANJUR.COM - Masyarakat Cipanas, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur melalui Dinas Sosial (Dinsos) untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas para wanita penjaja seks (WPS) yang tinggal di tengah permukiman masyarakat.


Langkah itu penting, sebab dikhawatirkan keberadaan mereka di tengah masyarakat lambat laun akan memberikan pengaruh kurang baik khususnya bagi remaja yang memiliki masalah ekonomi, putus sekolah, dan kurang mendapat perhatian dari orang tua.


“Ketika mereka bersosialisasi dengan orang yang memiliki potensi menjadi WPS, bisa saja terpengaruh menjadi sebuah kenakalan remaja. Sehingga harus segera diantisipasi melihat perkembangan saat ini,” ujar pengamat sosial, Ade Kosasih, Kamis (23/2/2017).


Ade menyebutkan, dinas terkait harus gencar melakukan sosialisasi, berupa pembinaan kepada desa-desa yang memiliki potensi tinggi terdapatnya WPS dengan mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dari mulai Ketua RT, DKM, hingga tokoh agama.


“Khususnya bagi kecamatan yang menjadi daerah tujuan wisata, agar warga bisa mencegah adanya WPS yang diduga sekalipun ingin tinggal di tengah masyarakat,” katanya.


Kalaupun diketemukan ada yang tinggal di tengah masyarakat, Ketua RT harus segera melapor ke desa, lalu ke kecamatan yang nantinya ditindaklanjuti oleh Dinsos untuk segera dilakukan pembinaan lebih lanjut.


“Kami khawatir, keberadan mereka yang menyebar, apalagi memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi semakin memudahkan untuk menjalankan praktiknya,” ucapnya.


Lebih lanjut, Ade mengatakan, walaupun tidak ada jaminan untuk menghilangkan, tapi minimal perlu adanya upaya meminimalisir mereka. Disatu sisi pembinaan tetap harus dilakukan bagi WPS sendiri dan para mucikari.


“Makanya sosialisasi kepada masyarakat sangat perlu, meski tidak bisa menghilangkan yang sudah ada, tetapi bisa menghentikan perkembangannya,” tandasnya.


Menanggapi hal itu, Kepala Seksi (Kasi) Trantibum Kecamatan Cipanas, Ade Nurodin mengaku, masih sulit untuk mendeteksi keberadaan WPS yang berbaur di tengah masyarakat, karena selalu berpindah-pindah dan tidak terkonsentrasi di satu tempat.


“Satu-satunya jalan harus berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan ke tempat-tempat dan desa yang disinyalir banyak WPS yang menetap,” tutur Ade, saat ditemui di ruang kerjanya.


Menurutnya, kondisi sekarang tidak seperti dulu ketika masih adanya lokalisasi di Desa Gadog, Kecamatan Pacet. Di mana hampir disetiap rumah ada WPS, sehingga lebih memudahkan untuk melakukan pembinaan.


“Memang yang paling efektif adalah Ketua RT untuk mendata setiap pendatang baru dan menetap di wilayahnya,” katanya.


Lebih lanjut, diungkapkan Ade, sebaiknya ketua RT diberikan arahan dari pihak desa untuk menangani adanya warga baru yang disinyalir berprofesi sebagai WPS. Seperti harus melapor ke desa dan Trantibum kecamatan yang nantinya berkoordinasi dengan pihak terkait.


“Kalau hanya satu atau dua orang, Dinsos juga tidak akan mau melakukan penertiban. Kecuali jumlahnya ada puluhan orang yang tersebar di setiap RT, baru akan dibina,” katanya.


Apalagi sambung Ade, setiap WPS yang tinggal di tengah permukiman warga, jarang melaporkan diri dan lebih terkesan sembunyi-sembunyi. Makanya, jika Ketua RT tidak aktif akan kesulitan juga untuk mendeteksinya, bahkan kalau perlu setiap hari dilakukan pendataan bagi warga baru.


“Sampai saat ini kami belum memiliki data valid jumlah WPS, namun disinyalir mereka tinggal hampir di semua desa di Kecamatan Cipanas,” ungkapnya.


Sementara itu, Kepala Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Miftahudin mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi agar tidak ada lagi WPS yang menjalankan praktik di wilayahnya.
Seperti membentuk Koordinator Trantib yang menjadi leading sektor menangani bidang ketentraman dan ketertiban.


Walaupun secara aturan sangat disayangkan, adanya penghapusan Satgas Linmas dari struktur perangkat di desa.


“Nantinya bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa, dibentuk juga petugas Kortrantib khusus untuk tingkat RT yang salah satu tugasnya mendata tempat kos, penyewa, dan pengontrak, sekaligus mengaktifkan pos kamling dan siskamling di wilayah masing-masing,” katanya.


Jika dari pendataan diketahui masih adanya WPS, baru akan ditentukan langkah selanjutnya yang efektif dan efisien untuk menangani masalah trantib secara umum.


“Sampai saat ini kami belum ada kerjasama dengan dinas terkait untuk menangani masalah WPS,” tandasnya. (pur)

Komentar