Minggu, 24 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Harga Motor Honda dan Yamaha di Indonesia, Kemahalan

Rudi Rusmana

Jumat, 03 Maret 2017 - 14:35 WIB

A A A

KPK Mau Turun Tangan!

BERITACIANJUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bakal mendalami dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam kasus dugaan kartel yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor.

Seperti dilansir laman kliksaja.co, kedua perusahaan asal Jepang itu diduga terlibat kongkalikong, menentukan harga sepeda motor jenis skuter matik 110 hingga 125cc di Tanah Air.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, meski kasus ini telah ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), lembaganya (KPK) berhak menindaklanjuti, jika dalam praktiknya kedua perusahaan itu terlibat tipikor. Apalagi jika melibatkan penyelenggara negara.

Febri juga mengungkapkan, bahwa KPK saat ini telah berkomunikasi dengan KPPU, terkait sejumlah sektor penting yang didalami KPPU dalam kewenangannya bersinggungan juga dengan tipikor. Terlebih, pihaknya telah mengkaji, bahwa ada 30 jenis tipikor.

“Sepanjang ada indikasi tipikor, tentu kami akan tindaklanjuti,” ujar Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (02/03/2017).

Febri juga mengingatkan, agar persidangan berjalan sesuai aturan. KPK juga meminta Komisi Yudisial (KY) turut memantau, dan hakim yang berintegritas tinggi yang ditunjuk sebagai ketua majelis di tingkat banding.

“Kami minta hakim yang profesional, benar-benar bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Jangan main mata dengan pihak berperkara. Kami rasa, KY harus terlibat (memonitor kasus ini) juga,” pungkasnya.

Pada perkara ini, Majelis Komisi KPPU memutus kasus dugaan praktik kartel yang membelit dua pabrikan motor terbesar di Tanah Air, yakni Yamaha dan Honda. Putusan dibacakan, setelah delapan bulan sidang digelar.

Secara bulat, Majelis Komisi KPPU memvonis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor bersalah dan terbukti melakukan praktik kongkalikong dalam menetapkan harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125cc di Indonesia.

Majelis Komisi KPPU menyebut, Yamaha-Honda sengaja membuat mahal harga skutik dari banderol sewajarnya, dimana praktik tersebut tentu merugikan masyarakat, selaku konsumen yang tak bisa mendapat harga kompetitif. Terlebih, kedua merek tersebut saat ini memimpin pasar skutik di Indonesia, dengan menguasai 97% pangsa pasar domestik.

Majelis Komisi KPPU membeberkan, Yamaha-Honda terindikasi saling rangkul, sekongkol mengatur harga demi mendapatkan keuntungan besar. Dalam istilah bisnis, perilaku ini disebut kartel. Dimana, hal ini dilakukan untuk mencegah kompetisi, monopoli, dan saling mendapatkan keuntungan.

Yamaha-Honda dianggap telah melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999. Pasal itu menyebut, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama.

“Terlapor satu (Yamaha) dan dua (Honda) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1999,” kata Ketua Majelis Komisi KPPU, Tresna Priyana Soemardi, saat membacakan putusan, di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Senin 20 Februari 2017. (rr)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Aktualita 08/06/2018 07:00 WIB

Usut Tuntas Pengelolaan PPJ

MENGUATNYA dugaan penyimpangan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Cianjur, membuat sejumlah aktivis untuk segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Benarkah?

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.

Aktualita 07/06/2018 08:00 WIB

Dugaan Penyelewengan Pengelolaan PPJU Makin Menguat

DUGAAN adanya kejanggalan atau penyelewengan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) di Cianjur, semakin menguat. Benarkah?