Kamis, 18 Januari 2018 | Cianjur, Indonesia

Harga Motor Honda dan Yamaha di Indonesia, Kemahalan

Rudi Rusmana

Jumat, 03 Maret 2017 - 14:35 WIB

A A A

KPK Mau Turun Tangan!

BERITACIANJUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bakal mendalami dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam kasus dugaan kartel yang dilakukan oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor.

Seperti dilansir laman kliksaja.co, kedua perusahaan asal Jepang itu diduga terlibat kongkalikong, menentukan harga sepeda motor jenis skuter matik 110 hingga 125cc di Tanah Air.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, meski kasus ini telah ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), lembaganya (KPK) berhak menindaklanjuti, jika dalam praktiknya kedua perusahaan itu terlibat tipikor. Apalagi jika melibatkan penyelenggara negara.

Febri juga mengungkapkan, bahwa KPK saat ini telah berkomunikasi dengan KPPU, terkait sejumlah sektor penting yang didalami KPPU dalam kewenangannya bersinggungan juga dengan tipikor. Terlebih, pihaknya telah mengkaji, bahwa ada 30 jenis tipikor.

“Sepanjang ada indikasi tipikor, tentu kami akan tindaklanjuti,” ujar Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (02/03/2017).

Febri juga mengingatkan, agar persidangan berjalan sesuai aturan. KPK juga meminta Komisi Yudisial (KY) turut memantau, dan hakim yang berintegritas tinggi yang ditunjuk sebagai ketua majelis di tingkat banding.

“Kami minta hakim yang profesional, benar-benar bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Jangan main mata dengan pihak berperkara. Kami rasa, KY harus terlibat (memonitor kasus ini) juga,” pungkasnya.

Pada perkara ini, Majelis Komisi KPPU memutus kasus dugaan praktik kartel yang membelit dua pabrikan motor terbesar di Tanah Air, yakni Yamaha dan Honda. Putusan dibacakan, setelah delapan bulan sidang digelar.

Secara bulat, Majelis Komisi KPPU memvonis PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor bersalah dan terbukti melakukan praktik kongkalikong dalam menetapkan harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125cc di Indonesia.

Majelis Komisi KPPU menyebut, Yamaha-Honda sengaja membuat mahal harga skutik dari banderol sewajarnya, dimana praktik tersebut tentu merugikan masyarakat, selaku konsumen yang tak bisa mendapat harga kompetitif. Terlebih, kedua merek tersebut saat ini memimpin pasar skutik di Indonesia, dengan menguasai 97% pangsa pasar domestik.

Majelis Komisi KPPU membeberkan, Yamaha-Honda terindikasi saling rangkul, sekongkol mengatur harga demi mendapatkan keuntungan besar. Dalam istilah bisnis, perilaku ini disebut kartel. Dimana, hal ini dilakukan untuk mencegah kompetisi, monopoli, dan saling mendapatkan keuntungan.

Yamaha-Honda dianggap telah melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999. Pasal itu menyebut, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama.

“Terlapor satu (Yamaha) dan dua (Honda) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1999,” kata Ketua Majelis Komisi KPPU, Tresna Priyana Soemardi, saat membacakan putusan, di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Senin 20 Februari 2017. (rr)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 3 jam yang lalu

Muhammad Zimaam Hanya Bisa Berbaring Diatas Tempat Tidur

Muhammad Zimaam (2) putra pasangan suami istri (pasutri) Ririn Saprina (33) dan Irawan Kusuma Atmaja (34) warga Jalan Mayor Harun Kabir No. 4, Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur hanya bisa tergolek…

Cianjur Euy 6 jam yang lalu

Jelang Penerapan Trayek Baru, Angkum Wajib Uji KIR

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur bertindak tegas dengan melakukan pemeriksaan dan uji KIR angkutan umum (Angkum) jelang penerapan rekayasa lalulintas dan trayek angkum baru, yang akan dilaksanakan…

Cianjur Euy 6 jam yang lalu

Kapolres Cianjur Pimpin Sertijab Kasat dan Kapolsek

KAPOLRES Cianjur, AKBP Soliyah SIK, MH, memimpin upacara serah terima jabatan dan kenal pamit Kasat dan Kapolsek jajaran Polres Cianjur, Rabu (17/1/2018) pagi. Kegiatan yang digelar di Aula Amanah, Primkopol…

Aktualita 18 jam yang lalu

Hati-hati, Limbah Medis di RSUD Masih Numpuk

MESKI berbahaya bahkan mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, namun persoalan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di RSUD Sayang Cianjur, yang dibiarkan menumpuk di ruangan…

Kick Off 19 jam yang lalu

Poin Perdana Maung di Partai Perang Para Mantan, Ini Catatan Gomez

PERANG para mantan mewarnai duel antara Persib kontra Sriwijaya FC. Maung Bandung berhasil membuka Piala Presiden 2018 dengan kemenangan.

Cianjur Euy 16/01/2018 21:47 WIB

Pekan Depan, Trayek Angkum Baru Diterapkan

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, pekan depan akan mulai memberlakukan sistem satu arah di sejumlah ruas jalan di dalam kota Cianjur dan trayek angkutan umum (Angkum, red) baru. Hal itu dilakukan…

Cianjur Euy 16/01/2018 21:45 WIB

30 Persen DD Dialokasikan Untuk Padat Karya

UNTUK meningkatkan perekonomian masyarakat, sebesar 30 persen Dana Desa (DD) tahun ini harus dialokasikan untuk program padat karya. Hal itu, diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa…

Cianjur Euy 16/01/2018 21:43 WIB

Irda Didesak Tindak Tegas!

INSPEKTORAT Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur diminta fokus dan serius dalam melakukan pemeriksaan terhadap pegawai dan pejabat di lingkungan RSUD Sayang, Cianjur yang diduga terlibat melakukan pungutan…

Aktualita 16/01/2018 08:00 WIB

Innalillahi, Bahan Berbahaya dan Beracun Dibiarkan Numpuk

RSUD, oh, RSUD. Ada apa dengan RSUD Sayang Cianjur? Dua mhasalah besar belum juga selesai, kini rumah sakit plat merah tersebut kembali menjadi sorotan publik. Betapa tidak, limbah bahan berbahaya dan…

Cianjur Euy 16/01/2018 07:55 WIB

Satu Pelaku Pesta Seks Sesama Jenis Ditetapkan sebagai Tersangka

SATU dari lima orang pelaku pesta seks sesama jenis di salah satu Komplek Villa di kawasan Cipanas, Sabtu (13/1/2018) sekitar pukul 22.00 Wib, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.